Makna martabat dan eksploitasi anak dan perempuan: Belajar dari pengalaman warga Asia di Inggris

INGGRIS, London (MP) --Farhah (bukan nama sebenarnya) berumur 12 tahun ketika ia diperkosa pacarnya yang lebih tua. Pacarnya itu mengambil foto dirinya dan mulai mengancamnya supaya mau melakukan hubungan badan dengan teman-temannya yang lain.

Pada usia 13 tahun, Farhah sering dicecoki alkohol dan narkoba sehingga sejumlah laki-laki dapat melecehkan tubuhnya, tak jarang untuk dibayar.

Kisah Farhah, seorang gadis berlatar-belakang Pakistan, dan sederet anak perempuan lainnya dari komunitas Asia di Inggris, mendapat perhatian luas setelah organisasi Jaringan Perempuan Muslim Inggris mempublikasikan sebuah penelitian berjudul: Unheard Voices: The Sexual Exploitation of Asian Girls and Young Women (suara yang tak terdengar: eksploitasi seksual terhadap anak perempuan dan pemudi Asia).

Laporan itu memuat berbagai tindak kejahatan para pedofil terhadap perempuan berusia 13-14 tahun.

Pada 2010-2011 sejumlah 2409 anak perempuan dan pemudi mengaku menjadi korban eksploitasi seksual dalam kelompok atau geng.

Tragisnya, para pelaku seringkali mempunyai kedekatan dengan para korban.

Laporan itu menunjukkan bahwa para pelaku biasanya berasal dari kelompok suku yang sama, dan para korban seringkali mengalami pelecehan pertama kali di rumah mereka atau oleh seorang “pacar” yang lebih tua dan kemudian oleh teman-teman “pacar” itu.

Ada juga pelaku pelecehan yang merupakan pimpinan keagamaan.

Laporan itu turut menyoroti kasus di mana anak laki-laki dibayar oleh pria yang lebih tua untuk mencari gadis-gadis yang riskan dan memperkenalkannya pada mereka.

Shaista Gohir, penulis laporan ini, mengatakan, “Seorang gadis mengungkapkan pada kami bahwa para supir taksi berkendara di luar sekolah untuk melihat gadis cantik, memperhatikan jalan pulang mereka, kemudian menelpon adik atau sepupu yang seusia untuk menemuinya di jalan, seolah-olah sebuah kebetulan, dan mengajaknya berbincang, mencari kenal, dan berusaha menjadi pacarnya...”

Alkohol dan narkoba umumnya digunakan untuk memastikan para korban tidak ingat telah dilecehkan sehingga tak melapor.

86% kasus melibatkan pria yang bergerak dalam kelompok, ada juga yang mengurusi kencan on-line.

Laporan ini menunjukkan sejumlah faktor yang melanggengkan tindak kejahatan pelecehan anak dan perempuan.

Yang pertama adalah ancaman (blackmail), yaitu para pelaku kejahatan berupaya untuk mengontrol korban dengan mengancam akan mempermalukannya di tengah masyarakat. Hal ini diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya pelecehan anak.

Menurut Shaista, meningkatkan kesadaran masyarakat, orangtua – dan anak laki-laki – adalah kunci untuk menghadapi masalah ini.

“Jelas kita tidak ingin anak laki-laki menjadi pedofil atau predator seksual,” ungkap Shaista mengingatkan bahwa mereka perlu diperingatkan mengenai hal ini.

Masyarakat perlu memahami modus operandi tindak kejahatan terorganisir yang menargetkan anak dan perempuan.

Menjaga rahasia (demi martabat) dengan tidak melaporkan tindakan pelecehan seksual akan membuat pelaku kejahatan ini bertindak lebih percaya diri.

Menurut Shaista kejahatan ini akan surut jika para pelaku dihukum dan masyarakat menyuarakan betapa jahatnya praktek ini.

Kenyataannya masih kurang dari harapan. Tapi upaya ke arah itu sudah mulai bertumbuh.

Jelas bahwa tidak boleh ada yang dipermalukan karena menjadi korban suatu tindak kejahatan.

Orang yang mempermalukan korban kejahatan adalah pengecut yang menghindar dari melakukan konfrontasi dengan para pelaku tindakan kriminal. Hal ini dilakukan dengan kembali menjadikan korban kejahatan menjadi korban stigma, marginalisasi (peminggiran), atau tindakan kekerasan.

Penting menjadi perhatian bagi para perempuan dan anak, serta masyarakat pada umumnya, supaya dapat mengambil tindakan pencegahan termasuk pembelaan terhadap mereka yang menjadi korban, supaya tidak terus diperbudak oleh para kriminal dan dikungkung dalam tindakan masyarakat yang tidak adil.

Masyarakat/komunitas hidup bersama perlu menjadi jaringan hidup yang mendampingi, melindungi, dan membantu pemulihan para korban kejahatan. [+]


Sumber

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/09/report-rising-sexual-abuse-uk-minorities-2013926154815405654.html

 

Perdagangan manusia dan perbudakan modern di Inggris meningkat

INGGRIS, London -- Jumlah kasus perdagangan manusia yang ditemukan di Inggris meningkat sebesar 25% pada tahun lalu, menurut angka pemerintah.

Perdagangan manusia dari Albania meningkat 300%, Polandia naik 148% dan Lithuania naik 171%.

Korban sering diperdagangkan untuk dieksploitasi secara seksual, melakukan pekerjaan konstruksi atau dipaksa mengemis.

Sebuah laporan baru oleh kelompok menteri-menteri antar-departemen tentang perdagangan manusia mengungkapkan bahwa 1.186 korban dirujuk ke pihak berwenang pada 2012.

Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan 946 korban pada tahun 2011.

Laporan tersebut mengungkapkan jumlah terbesar korban perdagangan manusia berasal dari Nigeria, Vietnam, Albania, Rumania, dan Cina.

Para korban dibawa ke Inggris untuk melakukan berbagai pekerjaan seperti menjadi budak pekerja rumah tangga dan bekerja di ladang ganja.

Sementara para perempuan dari Eropa timur kebanyakan menjadi pelacur dan para lelaki bekerja sebagai buruh kasar di bidang konstruksi.

Perbudakan masih terus terjadi di dunia modern. Laporan "Indeks Perbudakan Global" terakhir menyebutkan Klikperbudakan paling tinggi terjadi di Mauritania. 

Inggris bermaksud untuk memperberat hukuman terhadap pelaku human trafficking. (BBC)

Facebook telah menjadi salah satu media sosial yang dimanfaatkan untuk merekrut, menargetkan korban, sekaligus memasarkan "jasa" (baca: manusia). 

Jangan menemui orang yang berkenalan di Facebook, sekalipun terkesan 'baik'. Teliti sebelum menambahkan seseorang menjadi 'teman' Anda. Hindari menaruh identitas dan alamat lengkap di profile Anda, terutama jika setting privacy Anda dapat dilihat oleh umum.

“Bayi kerajaan” ditolak masuk iklan di media-massa AS: terlalu kontroversial

AMERIKA SERIKAT, Texas (MP) – Dengan begitu luasnya peliputan tentang kelahiran “bayi kerajaan” di Inggris, kritik menyoroti masalah aborsi di Amerika Serikat (AS) menyebut bahwa setiap bayi adalah "bayi kerajaan Allah."

Keprihatinan mengemuka dalam sebuah kasus baru-baru ini di mana sejumlah media massa nasional di AS menolak untuk memuat sebuah iklan yang memuat seruan untuk membela anak-anak dalam kandungan yang belum bisa membela diri mereka sendiri. (CNA)

“This child has no voice, which is why it depends on yours. Speak up” (Anak ini tak punya suara, karena itu ia bergantung pada Anda. Bersuaralah), demikian awal iklan yang menggambarkan seorang bayi berumur 20 minggu di tangan seorang pria dewasa.

Los Angeles Time dan USA Today menolak memuat iklan ini dengan alasan “terlalu kontroversial,”

sementara Chicago Tribune mengusulkan untuk mengganti gambar iklan tersebut dengan seorang bayi berumur sama yang berada dalam kandungan.

Marissa Cope, dari organisasi Heroic Media yang berkecimpung dalam pembelaan hak anak yang belum dilahirkan, menyebut penolakan itu “mengecewakan, namun tidak mengejutkan.”

Koran utama seperti New York Times, Washington Post, dan Wall Street Journal telah memuat iklan ini. Ada media yang menambahkan keterangan “iklan berbayar,” terang Ms. Cope.

Seorang anggota [kongres] AS menyebut tangga [kapitol yang merupakan tempat kongres bertemu] dilumuri "darah anak-anak kita sendiri,” demikian dilaporkan LSN.

Catatan resmi pemerintah AS menunjukkan bahwa hampir 50 juta aborsi terjadi sejak kasus hukum Roe vs. Wade di negara bagian Texas tahun 1973. (Statistik)

Nanti sekitar 40 tahun kemudian sebuah hukum yang berpihak pada anak-anak disahkan oleh Gubernur Texas.

Gubernur Rick Perry hari Kamis lalu (18 Juli) telah menandatangani undang-undang yang melarang aborsi terhadap anak yang berusia 20 minggu, dengan alasan bukti ilmiah bahwa bayi sudah dapat merasa sakit.

"Ini adalah hari yang penting bagi mereka yang mendukung kehidupan dan kesehatan perempuan di Texas. Penandatanganan HB2 selanjutnya membentuk fondasi dimana budaya kehidupan di Texas dibangun," ungkap Mr. Perry. (LSN)

Sebelumnya debat produk hukum ini diwarnai dengan aksi protes dan demonstrasi.

Hal yang menjadi perbedaan kontras adalah ketika para penentang aborsi dilaporkan menyanyikan lagu Ajaib Benar Anugerah (Amazing Grace), pada pendukungaborsi menyerukan "Salam Setan!" 

Tingginya tingkat aborsi tidak lepas dari permasalahan sosial lainnya yang kompleks. Setiap perempuan dan laki-laki perlu memiliki rasa tanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya, termasuk kewenangan yang dipercayakan menyangkut hadirnya karunia hidup dari Allah. Karena setiap bayi adalah “anak kerajaan.” (+)

Revisi 7/27/2013.

Pengakuan dosa: Gereja Inggris secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas kasus pelecehan anak

Uskup Agung Centerbury,
Justin Welby.

INGGRIS, London (MP) — Gereja Inggris secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas kasus pelecehan anak di masa lalu yang dilakukan sejumlah oknum imam Anglikan dan atas kegagalan gereja itu untuk mencegah hal tersebut.

Pengakuan dosa ini diikuti dengan komitmen untuk memperketat prosedur gereja dalam melindungi anak-anak. 

Sinode Umum Gereja Inggris sepakat untuk membuat permintaan maaf resmi pada pertemuan di kota York di Inggris utara. Pertemuan itu diisi dengan hening beberapa saat setelah sebuah pernyataan dari kelompok pendukung dan pendamping korban pelecehan dibacakan. 

"Kita gagal besar," kata Uskup Southwell dan Nottingham, Paul Butler, saat membuka pertemuan, Minggu (7 Juli). "Kita tidak bisa melakukan hal lain selain mengakui kegagalan kita. Kita salah. Kegagalan kita merupakan dosa seperti halnya para pelaku [kejahatan ini] berdosa," ungkap Uskup Butler.

Keputusan ini diambil setelah sebuah laporan final diterbitkan awal tahun ini tentang skandal pelecehan terhadap sejumlah anak di keuskupan Chichester di Inggris selatan. 

Tiga mantan imam Gereja Inggris di keuskupan itu telah didakwa dengan pelanggaran seksual terhadap anak-anak. Kekuasaan dan kewenangan keuskupan pun telah diambil alih oleh Uskup Agung Canterbury, Justin Welby, kepala Gereja Anglikan.   

Suatu hal yang ironis bahwa kasus pelecehan terhadap anak-anak merupakan sebuah isu yang telah mengguncang berbagai denominasi gereja. Di antaranya yang paling menonjol adalah di kalangan Gereja Katolik. 

Bulan April lalu Paus Fransiskus meminta supaya para pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak ditindak tegas. 

Paus mengatakan bahwa memerangi pelecehan itu penting "bagi Gereja dan kredibilitas Gereja."  

Tahun 2004 lalu, Gereja Anglikan Australia juga menyampaikan permohonan maaf resmi atas kasus pelecehan ratusan anak dan kegagalan anggota gereja dalam menyikapinya. 

Sejumlah gereja di Amerika Serikat telah mewajibkan para guru sekolah minggu dan mereka yang bekerja di antara anak-anak untuk mengikuti pembekalan dan pelatihan dalam rangka mencegah tindakan pelecehan yang telah "menodai kesaksian Kristen di abad 21." (Kompas/FN/MP)

Ormas Yahudi Shomrim bantu jaga rumah ibadah Islam di Inggris

Perbincangan antara pengurus masjid Stoke Newington dan Shomrim
menghasilkan kerja sama untuk saling menjaga kedua komunitas di Hackney. 

INGGRIS, London (MP) -- Sebuah komunitas Muslim di Hackney, Inggris, mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan pengamanan ekstra setelah sebuah pusat kebudayaan Somalia dibakar dan ditemukannya bahan peledak rakitan yang ditaruh di sebuah masjid.

Hal ini menurut laporan media bisa merupakan respon main hakim sendiri atas pembunuhan brutal Lee Rigby, tentara Inggris, yang dibunuh di Woolwich, London, bulan lalu.

Sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) Yahudi di London menyatakan ingin membantu komunitas tetangga Muslimnya melindungi masjid mereka.

Shomrim - yang berarti “penjaga” dalam bahasa Ibrani - terdiri dari orang-orang Yahudi Ortodoks yang dilatih kepolisian yang memakai lencana dan seragam dan melakukan patroli 24 jam sehari.

Awalnya didirikan dalam rangka memerangi serangan anti-Semit, organisasi ini telah menjawab permintaan komunitas Muslim untuk memasukkan masjid lokal dan bangunan lainnya dalam patroli mereka.

Komunitas Muslim mendekati seorang pemimpin partai lokal, Ian Sharer, menanyakan apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan pengamanan. Sharer, yang adalah seorang Yahudi Ortodoks, menghubungi Shomrim untuk menanyakan apakah mereka bisa membantu.

Tempat-tempat yang dikaitkan dengan umat Muslim sedang menjadi target akhir-akhir ini. “Ini adalah situasi yang serius, jadi saya pikir, mengapa tidak menghubungi teman-teman saya di Shomrin? Kami ingin melihat apakah kami bisa menawarkan penjagaan dan pelatihan keamanan,” ungkap Sharer kepada the Jewish Chronicle.

The Huffington Post UK menjelaskan: "Kelompok relawan ini, mirip Neighbourhood Watch (penjaga lingkungan), dilatih untuk melacak dan menahan secara aman tersangka sampai polisi tiba, dan menjalankan telpon hotline 24 jam yang menerima laporan suatu serangan."

Eusoof Ameerat juga merupakan anggota kelompok penasihat independen kepolisian Hackney mengatakan, "Ini adalah tawaran yang besar. Kami tidak hanya ingin menerima, kami ingin bekerja sama sebagai sebuah tim, bukan hanya menerima dukungan mereka, dan mencoba untuk saling mendukung satu dengan yang lain." (TheBlaze)

Perkembangan dunia sekitar praktek hubungan sejenis: Dari Nigeria sampai Vatikan (UP-DATED)

MP -- Praktek hubungan sejenis menjadi salah satu isu panas dewasa ini dan diperbincangkan dari berbagai sudut pandang. Penolakan atau penerimaan disuarakan oleh berbagai pemerintahan atau masyarakat di berbagai belahan dunia.

Berikut sorotan MP tentang perkembangan terbaru isu ini dimulai dari Nigeria sampai ke Vatikan.

Nigeria

Dewan Perwakilan Rakyat Nigeria, Afrika, telah menerima rancangan undang-undang (RUU) yang melarang praktek hubungan sejenis dan mengatur hukuman bagi para pelanggar, demikian dirangkum dari laporan Christian Today, 31 Mei 2013.

Dalam komentarnya menyangkut 'pernikahan' sejenis, Senator Domingo Obende mengungkapkan bahwa 'pernikahan' antara dua orang berjenis kelamin sama “tidak bisa diterima secara moral dan agama. Agama Islam melarangnya. Agama Kristen melarangnya, dan agama tradisional Afrika melarangnya,” demikian dikutip dalam laporan tersebut. (Laporan terkait)

Inggris dan Wales

Sementara itu, sebuah RUU yang mengatur tentang 'pernikahan' sejenis di Inggris dan Wales saat ini sedang di bahas di Parlemen. Dalam pengambilan suara awal RUU tersebut diterima dengan perbandingan 390-148 (The Christian Institute).

Mengikuti perkembangan ini, 61 tokoh agama dari kelompok Kristen, Islam, Yahudi, dan Buddha telah menyampaikan surat kepada pemerintah, memperingatkan bahwa melegalkan 'pernikahan' sesama jenis akan "berdampak serius dan berbahaya bagi kebaikan masyarakat, kehidupan keluarga, dan hak asasi manusia seperti kebebasan beragama dan berbicara," demikian dikutip Christian Today, 4 Juni 2013.

(up-dated 20 Juli)  

RUU ‘pernikahan’ sejenis yang disponsori oleh PM Inggris David Cameron akhirnya diterima di Parlemen. Hari Rabu 17 Juli 2013 Ratu Inggris Elizabeth II menandatangani peraturan tersebut menjadi UU di Inggris dan Wales.

Dave Landrum dari organisasi Aliansi Injili (Evangelical Alliance) merupakan salah satu dari pendukung pernikahan Kristen yang harus menelan kekecewaan. Namun, ia mengingatkan “sebagai orang Kristen kita harus memiliki rasa percaya diri untuk mengatakan dan mengajarkan kebenaran dalam anugerah dan kasih. Dan kita perlu saling mendukung satu dengan yang lain dalam menjaga pernikahan sebagai sebuah janji di hadapan Tuhan.”  (The Christian Institute)

Gereja Anglikan termasuk di antara institusi gereja yang menolak peraturan ini, dan telah mendapat pengecualian untuk tidak menyelenggarakan pemberkatan hubungan partner sejenis.

Di pihak lain, menteri kesetaraan Inggris, Maria Miller, dalam sebuah pernyataan mengungkapkan, “Saya bangga bahwa kita telah membuat ini terjadi dan menantikan pernikahan sejenis pertama musim panas tahun depan,” demikian dikutip The Blaze.

Perancis

Aksi protes di Perancis menentang legalisasi 'pernikahan' sejenis  (foto: LSN).

Di Perancis, keputusan pemerintah untuk melegalkan 'penikahan' sesama jenis disambut dengan aksi demonstrasi rakyat menentang kebijakan tersebut.

Reaksi Perancis yang terkenal dengan pemikiran liberal ini menimbulkan tanda tanya terhadap agenda homoseksual oleh sejumlah pemimpin negara-negara Barat.

Amerika Serikat

Sementara itu, di Amerika Serikat (AS), oleh berbagai tekanan dari para aktivis dan lobi revolusi seksual, Mahkamah Agung sedang mempertimbangkan apakah akan menetapkan atau menggugurkan Proposition 8 (usulan nomor 8), yang berhasil ditetapkan oleh masyarakat negara bagian California menolak 'pernikahan' sesama jenis, dan DOMA atau Defense of Marriage Act (pertahanan undang-undang pernikahan) yaitu peraturan federal AS yang menyatakan bahwa pernikahan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Para aktivis gerakan homoseksual berargumentasi bahwa pernikahan tidak bisa hanya untuk pasangan berlainan jenis, karena hal itu berarti diskriminasi.

Dilegalkannya 'pernikahan' sejenis memang berarti diluaskannya insentif kemasyarakatan untuk pernikahan bagi pasangan sesama jenis juga, misalnya keringanan dalam hal perpajakan. Ini termasuk diajarkannya praktek ini kepada anak-anak di sekolah, yang kesemuanya berarti mendorong gaya hidup yang ditentang oleh Alkitab ini.

Di samping itu, legalisasi turut diartikan bahwa partner sesama jenis dapat mengadopsi anak. Alasannya anak-anak yang dibesarkan pasangan sejenis dapat bertumbuh normal seperti anak-anak lainnya.

Robert Oscar Lopez, Ph.D., warga AS yang merupakan seorang penulis yang dibesarkan oleh pasangan lesbi, menanggapi asumsi ini. Secara gamblang ia menuliskan dampak psikologi seorang anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis. Menurut Lopez, “trauma apapun yang dialami oleh mereka [anak-anak] yang menyebabkan mereka menjadi yatim-piatu, seharusnyalah tidak ditambah dengan stres akibat diadopsi dalam kehidupan bersama pasangan sejenis,” demikian tulisnya seperti dimuat di LSN, 3 Juni 2013.

“...[M]emiliki seorang ayah dan seorang ibu dengan sendirinya adalah sebuah nilai berharga” dan bahwa “pasangan sejenis yang paling sukses pun tidak dapat menyediakan apa yang bisa diberikan oleh sebuah keluarga miskin kepada seorang anak, yaitu: seorang ayah dan seorang ibu,” tulisnya.

(up-dated 20 Juli)  

Dalam sebuah keputusan kontroversial Mahkamah Agung AS menggugurkan bagian penting dari peraturan DOMA dengan perbandingan suara 5:4 dan menolak mengambil keputusan dalam kasusProposition 8.

Justice Antonin Scalia yang berada dipihak tak setuju menilai keputusan MA itu “mengangakan mulut,”  dan mengecam pengalimatan dalam keputusan mayoritas yang ditulis oleh Justice Kennedy yang mengatakan bahwa mereka yang membela pernikahan tradisional adalah “musuh ras manusia.”

Liputan MP tentang perkembangan ini ada di “DOMA dan keputusan MA: Ratapan dan kegembiraan di AS.”

Ekuador

Presiden Ekuador, Rafael Correa, turut menyuarakan penentangan terhadap 'pernikahan' sejenis dan pengadopsian anak oleh partner sesama jenis. Dalam sebuah wawancara dengan saluran TV RTS ia mengungkapkan bahwa pengadopsian anak oleh pasangan sejenis bertentangan dengan kodrat dan kebaikan anak-anak, demikian dilaporkan LSN, 3 Juni 2013.

Rusia

Rusia adalah negara yang terus menegaskan penolakannya terhadap praktek sesama jenis dan propagandanya, sekalipun mendapat tekanan dari negara-negara Barat tertentu.

Washington Times (4 Juni 2013) melaporkan pernyataan presiden Rusia, Vladimir Putin, bahwa ia mendukung dibuatnya peraturan yang melarang partner sejenis dari luar negeri mengadopsi anak Rusia, sambil menolak bahwa hal itu dikatakan diskriminasi.

Anggota parlemen Rusia sementara merumuskan peraturan tersebut, ungkap Wakil Perdana Menteri Rusia, Olga Golodets, yang turut mengatakan bahwa 'pernikahan' sejenis tidak sesuai dengan adat kebiasaan Rusia.

Laporan terbaru menyatakan bahwa Rusia telah mensahkan peraturan yang melarang aktivis asing atau domestik untuk mempropagandakan hubungan sesama jenis.

Georgia

Negara tetangga Rusia, Georgia, sedang mempertimbangkan niatnya untuk bergabung dengan Uni-Eropa jika salah satu persyaratannya adalah menerima praktek hubungan sesama jenis di negaranya, demikian dilaporkan The Messenger Online, sebuah media Georgia berbahasa Inggris, 28 Mei 2013 lalu.

Baru-baru ini masyarakat Georgia, termasuk di dalamnya para imam dan jemaat Gereja Ortodoks, secara berbondong-bondong membubarkan pawai yang dilakukan oleh para pelaku dan pendukung hubungan sesama jenis.

Amerika Serikat dan Inggris

Kembali ke AS, LSN (6 Juni 2013), mengutip laporan Family Research Council, menunjukkan bahwa U. S. Agency for International Development (USAID), badan bantuan pemerintah AS, bekerja sama dengan Levi Strauss Foundation, dari merk jeans terkenal, dan seorang milioner Tim Gill, mengalokasikan 11 juta dollar (kurang lebih 104 miliar rupiah) untuk melatih aktivis homoseksualis di negara-negara lain.

Terungkap dalam laporan itu bahwa tahap pertama dari program ini difokuskan pada Ekuador, Honduras, Guatemala, dan negara berkembang lainnya yang menentang homoseksualisme.

Administrasi pemerintahan Inggris dan AS saat ini telah terang-terangan menggunakan pengaruhnya untuk menyebarluaskan doktrin revolusi seksual ini.

Sejumlah anggota masyarakat di Inggris dan AS, terutama dikalangan bisnis dan profesi, harus menghadapi tuntutan pengadilan dan membayar denda, termasuk kehilangan pekerjaan, karena menolak mengafirmasi gaya hidup gay dan lesbian.

Hal ini tak bisa diartikan bahwa mereka yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis atau yang menerimanya sebagai bagian dari identitas mereka berada di belakang semua ini. Di antara mereka justru mengalami penekanan karena ketidak-setujuan mereka dengan revolusi seksual yang diusung oleh para aktivis homoseksualisme.

(up-dated 20 Juli 2013)

Dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah negara Afrika, Presiden AS turut membawa agenda khusus yang mengundang reaksi penolakan dari masyarakat dan pemimpin Afrika. Lihat liputan MP di "Sebagian misi Presiden Obama ditolak para pemimpin Afrika."

Vatikan

Sementara itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Vatikan sendiri yang masih terus berpegang kuat pada ajaran mengenai kekudusan pernikahan, kesucian hidup, dan hak anak, tidak luput dari upaya gerakan ini.

Menurut laporan CBSNews, 12 Juni 2013, Paus Fransiskus menyesalkan bahwa “lobby gay” (upaya untuk mempengaruhi kebijakan) telah juga bekerja di Vatikan sebagai pusat Gereja Katolik.

Apakah dana besar, pengaruh kuat, ditambah penguasaan teknologi informasi pembentuk budaya, akan mengubah institusi pernikahan dan menaruh anak-anak pada posisi yang rentan? Biarkan hati yang bicara.***

Kritik Gereja Ortodoks Rusia terhadap Perancis dan Inggris: Menuju likuidasi diri dari seluruh bangsa

Konsili para uskup Gereja
Ortodoks Rusia di Ketedral
Kristus Juruselamat, Moskow,
2-5 Februari 2013
(foto: mospat.ru).

RUSIA, Moskow, 11 Maret 2013 (MP) - Gereja Ortodoks Rusia, melalui Departemen Hubungan Eksternal Gereja, telah mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan bahwa legislasi “pernikahan” sejenis di Perancis dan Inggris adalah sebuah revolusi "pemahaman masyarakat Eropa akan pernikahan” yang pada akhirnya akan menyebabkan runtuhnya masyarakat itu.

Dokumen ini mencatat bahwa "Gereja Ortodoks Rusia mempertahankan dan membela pemahaman utama Kristen akan pernikahan dan keluarga, menguduskan hubungan pernikahan dalam Sakramen gereja dan menegaskan pentingnya pernikahan untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan."

Disebutkan juga bahwa di negara-negara yang telah masuk dalam upaya merevisi secara radikal etika keluarga tradisional, telah terjadi krisis demografi yang tumbuh dari tahun ke tahun.

"Revisi norma-norma dasar dari hukum keluarga di mana komunitas manusia telah dibangun selama berabad-abad dan yang telah dijaga seperti sebelumnya dalam kode moral agama-agama besar dunia adalah jalan menuju likuidasi diri dari seluruh bangsa," ungkap Gereja Ortodoks Rusia.

Mengkritisi “pernikahan sipil” pasangan sejenis, dokumen ini mengungkapkan bahwa langkah ke arah itu merupakan langkah menuju upaya untuk merubah arti pernikahan dan keluarga secara keseluruhan, yang secara langsung bertentangan dengan pemahaman Kristen.

Menurut pernyataan Gereja yang bangkit kembali setelah penekanan zaman komunis Rusia ini, penyebab perubahan ini bukanlah perbaikan masyarakat, melainkan didasarkan pada “individualisme dan hedonisme berskala masyarakat dan negara, dan pada akhirnya pada skala yang mencakup seluruh manusia.”

Gereja Ortodoks Rusia terutama prihatin dengan pengadopsian anak oleh pasangan sejenis, dan menyebut undang-undang yang membolehkan praktek ini sebagai hal yang "berbahaya."

"Anak-anak ini akan mengembangkan pandangan tentang orangtua, keluarga dan nilai-nilai moral dan sosial yang sama sekali berbeda dari pemahaman tradisional," ungkap dokumen tersebut.

"Semua ini akan berkontribusi terhadap penghapusan yang lebih jauh mengenai perbedaan antara jenis kelamin, dan selanjutnya mengeluarkan dari kesadaran publik citra perempuan sebagai ibu, istri dan wali rumah tangga.”

Dikatakan juga bahwa penolakan terhadap gagasan bahwa pria dan wanita memiliki panggilan khusus dan saling melengkapi dalam kehidupan keluarga membawa konsekuensi destruktif bagi individu dan masyarakat.

Gereja Ortodoks Rusia, yang memiliki sekitar 150 juta pengikut di seluruh dunia, mendeklarasikan solidaritasnya dengan penganut agama-agama lain termasuk mereka yang datang dari sudut pandang non-agama yang telah menjaga pemahaman tradisional pernikahan sebagai persatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan yang berdiri menentang "upaya reformasi hukum radikal untuk memaksakan pada seluruh masyarakat pemahaman yang berbeda tentang pernikahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia."

Teks lengkap dari "Pernyataan Layanan Komunikasi Departemen Patriarkat Moskow untuk Hubungan Eksternal Gereja tentang perubahan terbaru dalam hukum keluarga di Perancis dan di Inggris Raya" dapat dilihat di sini. (LSN)

Hasil poll: Kebanyakan warga Inggris mendukung pengajaran Agama Kristen di sekolah

Merton College Chapel, Oxford
(foto: pravoslavie)

INGGRIS, London (29 November 2012).

Hampir dua-pertiga orang dewasa yang menjawab survey yang dilakukan oleh Oxford University mengatakan mereka mendukung pengajaran agama Kristen di sekolah-sekolah, dan dua-perlima mengatakan bahwa mengajarkan tentang iman perlu mendapat perhatian lebih dalam pelajaran pendidikan agama.

Oxford University menanyakan kepada 1.800 orang apakah mereka ingin agama mayoritas diajarkan di sekolah-sekolah, dan hasilnya menunjukkan bahwa 64 persen mendukung pelajaran agama Kristen kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami sejarah Inggris.

Survei ini adalah bagian dari proyek baru departemen pendidikan Oxford yang bertujuan untuk membantu para guru dalam mengajarkan agama utama di Inggris dalam pelajaran pendidikan agama.

Sejumlah 43 persen dari responden mengatakan lebih banyak perhatian perlu diberikan untuk mengajar Agama Kristen dalam pelajaran agama, 37 persen mengatakan banyak guru pendidikan agama tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Agama Kristen untuk dapat mengajar secara efektif.

Ditanyakan topik apa dalam Agama Kristen yang perlu diajarkan kepada anak-anak, 58 persen mengatakan sejarah Kristen, 56 persen mengatakan pengetahuan tentang hari-hari besar seperti Paskah dan Natal, dan 51 persen mengatakan cara orang Kristen membedakan yang benar dan yang salah.

38 persen di antaranya mengatakan Alkitab harus diajarkan di sekolah, dan 30 persen mengatakan siswa harus diajarkan Doa Bapa Kami.

Pendidikan agama diwajibkan di sekolah-sekolah negara bagi murid berusia lima sampai 16 tahun.

Departemen pendidikan mengungkapkan bahwa para inspektur telah menyuarakan keprihatinan tentang bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah. "Salah satu masalah yang diidentifikasi dalam literatur penelitian ini adalah bahwa guru kadang-kadang gugup menangani masalah yang berkaitan dengan Agama Kristen karena mereka khawatir bahwa hal itu bisa dianggap sebagai penginjilan."

John Keast, ketua Dewan Pendidikan Agama Inggris dan Wales, juga mengatakan laporan inspeksi menunjukkan bahwa ajaran Kristen terlalu lemah. "Penelitian dan pelatihan merupakan kunci untuk meningkatkan pengajaran semua aspek dari Pendidikan Agama (Religious Education), tetapi dengan sangat dikuranginya kesempatan untuk guru PA mengakses pelatihan yang berkualitas baik saat ini, inisiatif ini merupakan langkah awal ke depan," demikian ungkapnya seperti dikutip The Telegraph.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa pemerintah Inggris telah menjauhkan masyarakat dari pendidikan Kristen yang mereka cari, dengan cara menjauhkan diri dari akar kekristenan negara itu dan telah terlampau hati-hati supaya tidak dinilai sebagai "imperialis budaya."

Baroness Sayeeda Warsi, perempuan Muslim pertama yang diangkat sebagai menteri di kabinet Inggris mengatakan baru-baru ini bahwa Inggris harus menjadi negara di mana orang tidak malu untuk mengatakan mereka adalah orang Kristen.

"Kita perlu menciptakan sebuah negara di mana orang bisa bangga iman mereka tanpa merasa malu – [negara] di mana mereka tidak merasa bahwa mereka harus meninggalkan agama di depan pintu," ungkap Lady Warsi, yang juga adalah salah satu ketua Partai Konservatif, dalam sebuah artikel di Daily Telegraph. "Itu berarti bangga dengan kekristenan, dan tidak merendahkannya." (The Christian Post)

Pengangkatan uskup perempuan di Gereja Anglikan terbentur: Bukan masalah perempuan

Suasana pertemuan Gereja Inggris
(foto: nwherald.com)

INGGRIS, London (21 November 2012).

Gereja Inggris hari Selasa kemarin melakukan voting untuk menetapkan pengangkatan uskup perempuan di lingkungan gereja itu. Hasil pengambilan suara menetapkan bahwa hal ini belum akan terjadi sekalipun mendapat dukungan kuat dari petinggi-petinggi gereja. Peraturan ini tidak lulus setelah gagal memperoleh 2/3 dukungan suara. Keberatan terutama datang dari utusan-utusan jemaat .

Hal ini menunjukkan suatu iklim berdemokrasi yang sehat di tubuh Gereja Anglikan itu sendiri, sekalipun yang terdengar di seluruh penjuru dunia adalah keluhan dari para petinggi gereja karena gagalnya upaya menetapkan uskup perempuan di gereja, dan tentunya digaungkan oleh berbagai media untuk maksud dan tujuannya masing-masing.

Keterbukaan terhadap uskup perempuan sudah cukup besar di kalangan Gereja Anglikan, dengan berbagai anggota Komuni Anglikan, seperti Australia, New Zealand, Amerika Serikat, dan baru-baru ini Afrika Selatan, telah menerima perempuan untuk menjabat sebagai uskup, yang secara tradisi Gereja Anglikan diserahkan kepada laki-laki.

Gagal ditetapkannya peraturan ini di lingkungan Gereja Inggris adalah lebih karena pengaturannya yang masih belum meyakinkan bagi sebagian kalangan yang memilih untuk tidak dipimpin oleh uskup perempuan berdasarkan pemahaman teologinya.

Canon Simon Killwick dari Manchester mengungkapkan bahwa pada prinsipnya pengangkatan perempuan pada posisi uskup disetujui, namun menurutnya peraturan yang diusulkan masih merupakan “legislasi yang keliru untuk memperkenalkan uskup perempuan.”

Politisir istilah "perempuan" 

Dalam situasi ini, cukup mudah mempolitisir istilah “perempuan” dan mengabaikan kenyataan bahwa proses gerejawi yang sedang berlangsung adalah menyangkut kebijakan bergereja (organisasi) dan bukan gender.

(Tulisan yang relevan mengenai topik ini adalah "There Are No Women Voters—and No Women’s Issues"  di Her.meneutics oleh Lauren Barthold dan Brian Glenney, keduanya dosen di Gordon College, AS. [Lihat di sini])

Apapun masalah yang dihadapi Gereja Inggris, yang harus diwaspadai adalah upaya untuk meningkatkan anti-pati terhadap kehadirannya dengan cara menciptakan profil anti-perempuan, anti kesamaan derajat atau  diskriminatif, yang sering dimuntahkan oleh aktivis sekularisme. 

Persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki tidak ditentukan oleh apakah sebuah organisasi gereja menetapkan kedua gender dapat dipilih untuk sebuah jabatan, dan perlu dipahami bersama bahwa setiap organisasi, apakah gerejawi atau bukan, pada titik tertentu bersikap diskriminatif untuk menegakkan peraturannya.

Seyogyanyalah proses berdemokrasi dalam Gereja Inggris ini kita hargai dalam doa dan pergumulan. Seperti yang disampaikan oleh Uskup Agung Welby dalam pesan twitternya: "Hari yang sangat kelam, terutama bagi para imam perempuan dan pendukung mereka, [mereka] perlu dikelilingi dengan doa dan kasih dan kerja sama bersama Allah penyembuh kita."

Setiap gereja punya mekanisme dan pengorganisasiannya sendiri untuk menjawab keterpanggilannya di dunia ini, dan sekalipun gereja gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Dalam bergereja, jalur pengambilan keputusan itu harus senantiasa diserahkan pada kewenangan Allah yang bekerja menurut maksud dan rencanaNya sendiri.(CS Monitor/MP)

Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip merayakan HUT perkawinan ke-65

Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip ketika masih muda (foto: royal.gov)

INGGRIS, London (20 November 2012).

Ratu Elizabeth menjadi pemimpin kerajaan Inggris pertama yang perkawinannya menginjak usia 65 tahun.

Perayaan ulang tahun pernikahan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip (The Duke of Edinburgh) yang ke-65 ini dilakukan secara tertutup di Istana Buckingham, London.

Kedua pasangan ini menikah pada 20 November 1947 di Westminster Abbey, yang juga dipakai sebagai tempat pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton tahun lalu.

Mereka mempunyai empat anak, delapan cucu, dan satu orang cicit. 

Ulang tahun pernikahan yang ke-65 ini bertepatan dengan perayaan peringatan ke-60 tahun tahta Ratu Elizabeth.

Ratu dan Pangeran Philip pertama kali bertemu pada 1934 di perkawinan sepupu Pangeran Philip, Putri Mariana dari Yunani dengan paman Putri Elizabeth, Duke of Kent.

Ketika banyak orang di seluruh dunia turut merayakan pernikahan langgeng sang Ratu dan suaminya, ternyata Ratu Elizabeth juga mempunyai sebuah kebiasaan yang unik. 

Ia mengirimkan ucapan selamat bagi warga negara Inggris yang merayakan ulang tahun pernikahan Berlian (60 tahun), 65 tahun [Safir Biru], dan Platinum (70 tahun) yang memberitahukan kepada istana lewat sebuah formulir tentang hari sukacita mereka itu. (BBC/Royal.gov)

Guru yang tidak mengajarkan 'pernikahan' sejenis terancam kehilangan pekerjaannya

David Burrowes dan keluarga
(foto: davidburrowes.com)

INGGRIS, London (19 November 2012).

Administrasi pemerintahan Inggris saat ini telah menolak memberikan jaminan bahwa guru tidak akan dikenai disiplin jika mereka tidak mendukung pernikahan sesama jenis di kelas.

Menteri Pendidikan Inggris Truss Liz tidak menawarkan jaminan ketika menanggapi pertanyaan David Burrowes MP yang jelas dan langsung mengenai isu tersebut.

Mrs. Liz mengatakan hal itu tidak mungkin diketahui karena undang-undang tersebut belum secara secara spesifik diumumkan.

Tapi Mr Burrowes mengatakan bahwa hal itu bukan alasan, karena setelah berbulan-bulan Pemerintah seharusnya sudah memikirkan dampak dari pelegalan pernikahan sejenis.

Awalnya ia menyuarakan keprihatinannya kepada menteri Perempuan dan Persamaan, Maria Miller, tentang dampak dari rencana kelompok Koalisi untuk mengubah undang-undang pernikahan, yang kemudian diikuti sebuah publikasi pendapat hukum dari Aidan O'Neill, QC, seorang ahli hak asasi manusia. Mr. O'Neill diminta untuk memberi nasihat tentang dampak dari mendefinisikan ulang arti perkawinan untuk pasangan sesama jenis terhadap sekolah, gereja, rumah sakit, orangtua angkat dan fasilitas umum.

Dampak legalisasi pernikahan sejenis

Di antara kesimpulannya, Mr O'Neill menyebut bahwa sekolah mempunyai kekuatan hukum untuk memberhentikan staf yang dengan sengaja tidak menggunakan cerita atau buku pelajaran yang mempromosikan pernikahan sesama jenis.

Orangtua yang keberatan dengan pernikahan sesama jenis diajarkan kepada anak-anak mereka tidak akan bisa menarik anak mereka dari pelajaran tersebut, ungkapnya menambahkan bahwa sekolah berbasis agama pun tidak akan membuat perbedaan.

Salah satu skenario yang ia angkat adalah ketika sebuah Sekolah Dasar meminta seorang guru Kristen menggunakan buku berjudul King & King, sebuah kisah tentang seorang pangeran yang menikahi seorang pria, dan membuat sebuah drama berdasarkan cerita itu.

"Jika guru menolak untuk mematuhi instruksi yang adalah sah dari pihak sekolah maka itu dapat menjadi alasan pemecatan dari pekerjaannya," simpul Mr O'Neill.

Tak dapat lagi bersandar pada Pengadilan HAM

Mr O'Neill mengatakan bahwa guru tidak dapat menggunakan hukum hak asasi manusia untuk menantang keputusan tersebut karena Pengadilan HAM Eropa di Strasbourg sebelumnya telah "kelihatan tidak mau" membuka peluang bagi [para pekerja] meminta perubahan kondisi kerja mereka untuk alasan agama.

Mr Burrows mengungkapkan bahwa tanggapan Pemerintah di atas menunjukkan bahwa pernikahan sejenis akan diajarkan di sekolah-sekolah dan tidak ada jaminan bagi para guru yang menolaknya atas dasar hati nurani bahwa mereka akan tetap dipekerjakan.

"Ada sebuah pertanyaan besar dan serius apakah pernikahan sesama jenis akan merusak kebebasan hati nurani, itulah pertanyaan besar yang akan masih menggantung dari legislasi ini," ungkap Mr Burrowes.

Pekan lalu, Sir Gerald Howarth, mantan menteri pertahanan, memperingatkan bahwa pendeta militer yang tidak mendukung perkawinan sesama jenis bisa diberhentikan sebagai konsekuensi program Pemerintah Inggris untuk mengubah definisi pernikahan yakni antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. (Telegraph/TCI/MP)

Kristen dan Muslim bergabung menentang agenda homoseksualisme di Liberia

(foto: newspaperafrica.com)

LIBERIA, Monrovia (12 November 2012)

Sebuah “kerumunan besar” (mammoth crowd) mewakili pemeluk agama Kristen dan Islam, serta organisasi kemasyarakatan lainnya pada hari Sabtu (10/11) menandai sebuah upaya inter-faith dalam rangka menentang agenda homoseksualisasi di Liberia, Afrika Barat.¹

Perdebatan mengenai praktek hubungan sejenis atau advokasi untuk melegalkan pernikahan sesama jenis dalam dua tahun terakhir telah meningkat di Liberia, melibatkan warga biasa, para pemimpin dari komunitas Kristen dan Muslim, termasuk para pejabat eksekutif dan legislatif.

Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, secara tegas mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Guardian di awal tahun ini bahwa Liberia menolak legalisasi hubungan sesama jenis. “Kami menyukai diri kami apa adanya,” ungkapnya waktu itu. “Kami memiliki nilai-nilai tertentu sesuai dengan tradisi kami yang ingin kami lestarikan.”²

Menyusul tekanan Amerika Serikat dan Inggris terhadap negara-negara Afrika untuk menerima 'hak-hak' pelaku hubungan sejenis, suara vokal pemenang Nobel perdamaian atas perannya membela hak-hak perempuan ini dianggap melemah. Sekalipun, kebijakannya adalah bahwa ia takkan merubah hukum yang ada saat ini yang melarang praktek homoseks tapi juga tidak akan menerima RUU yang akan memperketatnya.³

Republik Liberia adalah negara yang dibentuk pada tahun 1847 oleh orang Afrika yang diperbudak di Amerika yang kemudian membentuk koloni di pantai barat Afrika.

Aktivis homoseksualisme

Aktivis homoseksualisme Liberia, Archie Ponpon, mengungkapkan Sabtu lalu bahwa masyarakat Liberia harus dibiarkan untuk melakukan apa yang mereka mau. “Adalah hak mereka melakukan apa yang sedang mereka lakukan,” ungkapnya pada AP merujuk pada gabungan masyarakat Islam dan Kristen itu. Namun menurutnya mereka salah “melakukan serangan verbal terhadap saya dan mencoba mematikan upaya advokasi saya.”

Dalam pembicaraan lewat telpon Archie mengatakan bahwa ia ingin “meliberalisasi pemikiran masyarakat [Liberia] tentang hak orang lain untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan.”⁴

Reaksi konfrontal terhadap upaya legalisasi praktek yang tabu dan oleh masyarakat Afrika di sebut "un-Africa" (bukan Afrika) ini telah membuat rumah Archie (yang adalah milik ibunya) menjadi sasaran pembakaran dan penghancuran sekelompok orang setelah ia mengumumkan pembentukan kelompok advokasi hubungan sesama jenis.

Prospek kampanye inter-faith

Pdt Rudolph Marsh, mewakili Dewan Gereja-Gereja Liberia (Liberia Council of Churches), mengecam para pendukung hubungan sesama jenis atas anggapan dipengaruhi oleh kekuatan asing.

"Ada hal-hal yang baik di Amerika yang dapat kita tiru," katanya. “Kita tidak harus meniru yang buruk; mari kita tinggalkan yang buruk itu dengan orang Amerika."

Pendeta Marsh mendesak pemeluk Kristen dan Muslim Liberia untuk tetap bersatu "dan berdiri bersama-sama dan mengatakan kepada dunia bahwa Liberia adalah tempat orang-orang beradab dan tidak akan mengizinkan pernikahan sejenis."

Seorang juru bicara dari umat Islam, Sheikh Omaru Kamara, memuji para pemeluk Kristen dan Islam untuk "kesatuan tujuan dalam kampanye melawan homoseksualitas."

Pemimpin dari Citizens' Movement Campaign (gerakan kampanye warga negara), Jim Tornonlah, mengatakan kepada wartawan pada Sabtu lalu bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari 25.000 tanda tangan. 

Tujuannya adalah mencapati satu juta tanda tangan, supaya dapat diajukan kepada pemerintah, dan mereka dapat memfokuskan diri pada masalah “mentega dan roti” (makanan).

Resolusi satu juta tanda tangan sedang dipersiapkan di Liberia saat Gereja Anglikan Nigeria telah siap untuk melepaskan diri dari Komuni Anglikan jika Uskup Agung Canterbury yang baru mendukung pernikahan sesama jenis di gereja.

Namun prospek negara-negara Afrika tidak begitu bagus secara ekonomi. (Bagaimana dengan Asia?) 

Nigeria yang kaya dengan 'black gold' (minyak) sedang berurusan dengan IMF, dan dengan dimasukkannya Boko Haram sebagai organisasi teroris oleh AS, sekalipun tidak pernah ada klaim atas serangan-serangan terhadap umat Kristen (dan Islam) di Nigeria, maka kemungkinan intervensi atau 'kerja sama' dapat menjadi faktor perubahan kebijakan.

Malawi adalah salah satu negara Afrika yang dengan tegas menentang pernikahan sejenis. Dengan batasan yang diterapkan oleh 'rekan pembangunan' dari Eropa dan Amerika, terkesan Presiden Joyce Banda lebih memilih menelan batu daripada melihat rakyat sengsara.  

Aljazeera melaporkan Presiden Malawi mengatakan bahwa hukum yang melarang praktek homoseks dapat dibatalkan sebagai upaya untuk menyenangkan hati donor Barat.⁵

Entah bagaimana nasib Liberia nanti...***

1  Liberia: Same Sex Marriage Debate - Can't Liberia Be Definitive?, New Democrat (link); Christian and Muslim Liberians Launch Campaign Against Homosexual Marriage, Associated Press (link). AP menggunakan istilah deskriptif “several hundreds” (beberapa ratus) masyarakat Liberia yang tampil dalam aksi tersebut.

2  Nobel peace prize winner defends law criminalising homosexuality in Liberia, The Guardian (link).

3  Nobel peace prize winner defends law criminalising homosexuality in Liberia, The Guardian (link).

4  Christian and Muslim Liberians Launch Campaign Against Homosexual Marriage, Associated Press (link).

5  Tertekan, Presiden Malawi bermaksud mencabut undang-undang yang melarang praktek homoseks, Aljazeera & MP (link).

Skisma besar membayangi Gereja Anglikan

Para uskup Gereja Anglikan mengunjungi Yerusalem dalam
rangka Global Anglican Future Conference (Gafcon) tahun
2008 (foto: Reuters/Ammar Awad).

KENYA, Nairobi (12 November 2012).

Para pemimpin Gereja Anglikan di Afrika menyambut penunjukan Justin Welby menjadi Uskup Agung Canterbury 9 November lalu dengan optimisme dan kehati-hatian. Mereka berharap pemimpin Gereja Anglikan ini dapat mencegah perpecahan yang sedang membayangi Gereja Inggris tersebut.

Profesor Jesse Mugambi, seorang Anglikan yang mengajar Agama dan Filsafat di Universitas Nairobi, mengatakan ia tidak melihat adanya sudut pandang yang berdasar pada doktrin, kitab suci, atau teologi dalam penunjukan itu.

"Gereja Inggris merupakan agama negara dari sebuah negara yang terang-terangan sekuler. Jadi saya tidak mengharapkan kriteria spiritual menentukan kandidat yang paling cocok untuk sebuah penunjukkan spiritual," ungkapnya seperti dilaporkan The CS Monitor.¹

Di Nairobi, pejabat Gereja Anglikan tetap menunjukkan sikap hati-hati. "Kami belum mau memberi komentar," kata Canon Rosemary Mbogo, sekretaris provinsi Gereja Anglikan Kenya, ketika ditanya mengenai penunjukan itu.

Konferensi Lambeth

Gereja Anglikan sedang dilanda badai yang dapat memecahkan badan kapalnya menjadi dua bagian. Itu sebabnya, Uskup Agung Welby, pengganti Uskup Agung Rowan Williams yang akan pensiun akhir tahun ini, memiliki tugas yang sangat berat.

Pada Juli 2008, pertemuan Gereja Anglikan di London yang diselenggarakan per sepuluh tahun sekali, diboikot oleh para pejabat gereja dari Afrika sebagai protes atas pengangkatan uskup yang secara terbuka mengadopsi gaya hidup homoseks.²

Pengamat dari Gereja Ortodoks Rusia yang hadir pada waktu itu, Uskup Hilarion mengungkapkan,

"Komunitas Anglikan di ambang perpecahan.” Sejumlah 230 perwakilan dari Afrika memutuskan untuk memboikot Konferensi Lambeth sebagai ungkapan ketidaksetujuan terhadap kecenderungan liberal dalam Gereja Anglikan.³

"Skisma [di Gereja] Anglikan mencerminkan situasi di seluruh dunia Kristen. Polarisasi antara versi tradisional dan liberal Kristen menjadi lebih kentara dan saat ini Gereja Anglikan akan memutuskan antara dua pilihan," kata Uskup Hilarion.

Dua istilah yang kabur ini, tradisional dan liberal, telah menjadi konstruksi pemecah belah kekristenan hari ini.

Jika dilihat lebih seksama, seperti tercermin dari ungkapan Patriark Alexy II dari Gereja Rusia dalam forum itu bahwa para peserta "memikul tanggung jawab sejarah yang besar," karena mereka harus "memutuskan antara interpretasi moral Kristen yang sesuai dengan Alkitab dan tradisinya dan kecenderungan untuk menunjukkan kasih dan toleransi dengan cara menerima dosa dan sikap yang permisif."

Strategi pecah belah

Uskup Agung Welby, seorang mantan eksekutif perusahaan perminyakan, sebelumnya menjabat sebagai Uskup Durham, dan sekarang merupakan pemimpin sekitar 77-80 juta anggota di seluruh Anglikan Komuni. Setelah penunjukannya ia menjelaskan bahwa ia mendukung pernyataan gereja yang mengkritik rencana Pemerintah Inggris untuk melegalkan pernikahan sesama jenis.⁴

Pada saat yang sama, ia juga mengungkapkan perlunya mendengar dengan penuh perhatian terhadap para pelaku hubungan sejenis, yang memeliki ketertarikan seksual terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk mereka yang mengganti jenis kelamin.

Menurut pemberitaan The New York Times, ia juga mengatakan dalam sebuah konferensi pers, "Kita tidak boleh memiliki muatan homofobia dalam bagian apapun dari gereja."⁵ “Homofobia” adalah terminus non-intellectus yang sering digunakan oleh aktivis homoseksualisme terhadap mereka yang tidak menyetujui agenda revolusi seksual masyarakat.

Selain isu pernikahan sejenis, Gereja Anglikan juga dilanda perpecahan atas isu pengangkatan uskup perempuan. Uskup Agung Welby yang baru-baru ini kehilangan seorang anak perempuannya, menyatakan akan mendukung ordinasi perempuan di Gereja Anglikan.

Isu apapun dalam gereja yang membawa perpecahan dan kepahitan harus diwaspadai, supaya dalam rangka pertumbuhan yang mensyaratkan perbedaan pendapat, jangan si Jahat mengambil kesempatan untuk menghancurkan gereja.

Sambutan dari Uganda

Dari Uganda, Pdt Canon George Bagamuhunda, sekretaris provinsi untuk Gereja Anglikan Uganda mengatakan bahwa mereka senang mendengar Welby adalah seorang yang "injili."

"Kami berjanji untuk memberikan doa dan bekerjasama dengannya sebagai pemimpin," kata Canon Bagamuhunda. Uganda merupakan provinsi terbesar kedua setelah Nigeria dalam hal jumlah keanggotaan dalam Gereja Anglikan.

Dalam pengamatan Canon Bagamuhunda saat sekarang ini adalah waktu yang menantang, tidak hanya dalam Gereja Inggris, tetapi juga di Komuni Anglikan dunia yang tetap terpecah karena interpretasi Kitab Suci. Dia menambahkan bahwa provinsinya akan mendoakan agar Welby "menetapkan supaya Firman Allah ditulis sebagai yang memiliki otoritas atas iman dan moralitas kita bersama."⁶***

1 Africa warms to new Archbishop of Canterbury Justin Welby, The CS Monitor (link). 

2 African bishops boycott world Anglican Church conference, APA-London (link).

3 Anglican Bishops world conference in UK is likely to result in the church schism, Inter-Fax (link).

4 Anglican Church’s New Leader Vows to Seek Reconciliation, The New York Times (link).

5 Anglican Church’s New Leader Vows to Seek Reconciliation, The New York Times (link); New archbishop of Canterbury shaped by Catholics, favors women bishops, Catholic News Service (link).

6 Africa warms to new Archbishop of Canterbury Justin Welby, The CS Monitor (link).