Surat terbuka Presiden Rusia kepada masyarakat dan pemimpin politik di Amerika Serikat: Kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan menciptakan kita sama derajatnya

[Surat ini dimuat sebagai tulisan opini di New York Times dan diterjemahkan oleh MP]

Peristiwa-peristiwa baru seputar Suriah telah mendorong saya untuk berbicara langsung kepada rakyat Amerika dan para pemimpin politiknya. Hal ini penting dilakukan di tengah kurangnya komunikasi antara masyarakat kita.

Hubungan di antara kita [Rusia dan Amerika Serikat (AS)] telah melewati berbagai tahap. Kita bermusuhan selama perang dingin. Tapi kita juga pernah menjadi sekutu sekali, dan mengalahkan Nazi bersama-sama. Organisasi universal internasional – PBB – kemudian dibentuk untuk mencegah kehancuran demikian untuk terulang kembali.

Para pendiri PBB mengerti bahwa keputusan yang mempengaruhi perang dan perdamaian harus terjadi hanya dengan persetujuan bersama, dan dengan persetujuan Amerika [hak] veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan dicantumkan dalam Piagam PBB. Kearifan ini telah mendukung stabilitas hubungan internasional selama beberapa dekade .

Tidak ada yang menginginkan PBB menderita nasib yang sama dengan Liga Bangsa-Bangsa, yang runtuh karena tidak memiliki pengaruh yang sebenarnya. Hal ini akan menjadi mungkin bila negara-negara berpengaruh mengabaikan PBB dan mengambil tindakan militer tanpa otorisasi Dewan Keamanan .

Potensi penyerangan oleh Amerika Serikat terhadap Suriah, kendati ditentang kuat oleh berbagai negara dan pemimpin politik dan agama terkemuka, termasuk Paus, akan menimbulkan lebih banyak korban tidak bersalah dan eskalasi, berpotensi menyebarkan konflik jauh melampaui perbatasan negara Suriah. Penyerangan akan meningkatkan kekerasan dan melepaskan gelombang baru terorisme. Itu bisa merusak upaya multilateral untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran dan konflik Israel-Palestina, dan selanjutnya mengguncang Timur Tengah dan Afrika Utara. Ini bisa mengacaukan seluruh sistem hukum dan ketertiban internasional.

Suriah tidak sedang menghadapi pertempuran untuk demokrasi, tetapi konflik bersenjata antara pemerintah dan oposisi di sebuah negara multiagama. Ada beberapa pembela demokrasi di Suriah. Tapi ada lebih dari cukup para pejuang Qaeda dan ekstremis dari berbagai kelompok yang memerangi pemerintah. Departemen Luar Negeri AS telah menetapkan kelompok Front Al Nusra dan kelompok Negara Islam Irak dan Levant, yang berperang bersama pihak oposisi, sebagai organisasi teroris. Konflik internal ini, diperparah oleh senjata asing yang dipasok ke pihak oposisi, adalah salah satu dari yang paling berdarah di dunia.

Tentara bayaran dari negara-negara Arab berperang di sana, dan ratusan militan dari negara-negara Barat dan bahkan Rusia, merupakan isu keprihatinan yang mendalam. Mungkin mereka tidak datang ke negara kita dengan pengalaman yang diperoleh di Suriah? Bagaimanapun, setelah pertempuran di Libya, para ekstremis pindah ke Mali. Ini mengancam kita semua.

Dari awal, Rusia telah menganjurkan dialog damai yang memungkinkan Suriah untuk mengembangkan rencana kompromis bagi masa depan mereka sendiri. Kami tidak melindungi pemerintah Suriah, tetapi hukum internasional. Kita perlu menggunakan Dewan Keamanan PBB dan percaya bahwa menjaga hukum dan ketertiban di dunia yang kompleks dan bergejolak saat ini adalah salah satu dari beberapa cara untuk menjaga hubungan internasional dari tergelincir ke dalam kekacauan. Hukum masih tetap hukum, dan kita harus mengikutinya apakah kita suka atau tidak. Menurut hukum internasional saat ini, kekuatan [militer] hanya diperbolehkan untuk membela diri atau dengan keputusan Dewan Keamanan. Yang lainnya tidak dapat diterima berdasarkan Piagam PBB dan akan merupakan tindakan agresi.

Tidak ada yang meragukan bahwa gas beracun telah digunakan di Suriah. Tapi ada berbagai alasan untuk percaya bahwa itu tidak digunakan oleh Angkatan Darat Suriah, tetapi pasukan oposisi, untuk memprovokasi intervensi dari penyokong asing mereka yang kuat, yang akan berpihak dengan kaum fundamentalis. Laporan-laporan bahwa militan sedang mempersiapkan serangan lain - kali ini terhadap Israel - tidak dapat diabaikan.

Adalah hal yang mengkhawatirkan bahwa intervensi militer dalam konflik internal negara-negara lain telah menjadi hal yang biasa bagi Amerika Serikat. Apakah ini dalam kepentingan jangka panjang Amerika? Saya meragukannya. Jutaan orang di seluruh dunia semakin melihat Amerika bukan sebagai model demokrasi tapi yang hanya mengandalkan kekerasan, dengan menarik koalisi bersama di bawah slogan “Kalau tidak bersama kami, kau melawan kami."

Tapi gaya ini telah terbukti tidak efektif dan sia-sia. Afghanistan guncang, dan tidak ada yang dapat mengatakan apa yang akan terjadi setelah pasukan internasional ditarik. Libya terbagi menjadi suku-suku dan klan-klan. Di Irak perang sipil terus berlanjut, dengan puluhan tewas setiap hari. Di Amerika Serikat, banyak yang menarik analogi antara Irak dan Suriah, dan bertanya mengapa pemerintah mereka ingin mengulangi kesalahan yang baru-baru terjadi.

Tidak peduli bagaiman ditargetkan suatu serangan atau seberapa canggih senjata [yang dipakai], korban sipil adalah tak terelakan, termasuk orang tua dan anak-anak, mereka yang hendak dilindungi oleh serangan ini.

Dunia bereaksi dengan bertanya: jika Anda tidak dapat mengandalkan hukum internasional, maka Anda harus mencari cara lain untuk memastikan keamanan Anda. Jadi semakin banyak negara berusaha untuk memperoleh senjata pemusnah massal. Ini adalah logis: jika Anda memiliki bom, tidak ada yang akan menyentuh Anda. Kita tinggal dengan pembicaraan mengenai perlunya untuk memperkuat nonproliferasi, padahal dalam kenyataan hal itu sedang terkikis.

Kita harus berhenti menggunakan bahasa kekuatan dan kembali ke jalur penyelesaian diplomatik dan politik beradab.

Sebuah kesempatan baru untuk menghindari aksi militer telah muncul dalam beberapa hari terakhir. Amerika Serikat, Rusia dan semua anggota masyarakat internasional harus mengambil keuntungan dari kesediaan pemerintah Suriah untuk menempatkan senjata kimia itu di bawah kontrol internasional untuk kemudian dihancurkan. Melihat dari pernyataan Presiden Obama, Amerika Serikat melihat ini sebagai sebuah alternatif dari aksi militer .

Saya menyambut minat presiden dalam melanjutkan dialog dengan Rusia menyangkut Suriah. Kita harus bekerja sama untuk menjaga harapan ini tetap hidup, seperti yang kami sepakati di pertemuan Kelompok 8 di Lough Erne, Irlandia Utara, pada bulan Juni, dan mengarahkan diskusi kembali ke perundingan.

Jika kita dapat menghindari kekuatan [militer] terhadap Suriah, hal ini akan meningkatkan atmosfer dalam urusan internasional dan memperkuat rasa saling percaya. Ini akan menjadi keberhasilan kita bersama dan membuka pintu untuk kerja sama dalam isu penting lainnya.

Hubungan kerja dan pribadi saya dengan Presiden Obama ditandai dengan meningkatnya kepercayaan [antara satu dengan yang lain]. Saya menghargai ini. Saya dengan seksama telah mempelajari pidatonya kepada bangsa [AS] pada hari Selasa. Dan saya lebih memilih tidak setuju dengan argumennya tentang exceptionalism Amerika, dengan mengatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat adalah "apa yang membuat Amerika berbeda. Itu yang membuat kita luar biasa." Adalah sangat berbahaya mendorong orang untuk melihat diri mereka sebagai luar biasa, apa pun motivasinya. Ada negara-negara besar dan negara-negara kecil, kaya dan miskin, mereka yang memiliki tradisi demokrasi yang panjang dan mereka yang masih berupaya menemukan jalan ke demokrasi. Kebijakan mereka berbeda juga. Kita semua berbeda, tapi ketika kita meminta berkat-berkat Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan menciptakan kita sama derajatnya.

Vladimir V. Putin, Presiden Rusia.

11/09/2013

Perayaan pembaptisan Rusia ke-1025: Kompas moral

Sebuah lukisan dinding menggambarkan pembaptisan rakyat Rusia di Sungai
Dneipr, Kiev oleh St. Vladimir.

RUSIA, Moskow (MP) – Gereja Kristen Ortodoks Rusia memperingati ulang tahun ke-1025 “Pembaptisan Rusia” – yaitu diterimanya kekristenan di Rusia sekaligus pendirian Gereja Kristen Ortodoks oleh Pangeran Vladimir tahun 988 Masehi di Kiev.

Peringatan pada hari Kamis (1 Agustus) lalu ini diselenggarakan di Moskow, ibukota Rusia, dan dihadiri oleh 15 gereja dari kalangan Kristen Ortodoks.

Dalam sambutannya, pemimpin Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill, mengungkapkan bahwa upaya untuk mengusir orang Kristen dari Suriah akan berdampak pada “bencana peradaban.”

Para pemimpin gereja-gereja Ortodoks terus mengkritik kurangnya perhatian pemimpin AS dan negara-negara Barat lainnya terhadap situasi di Timur Tengah.

Mereka juga mengecam semakin meningkatnya penekanan dari pihak sekularis terhadap kemerdekaan Kristen di negara-negara seperti di Inggris, di mana 'pernikahan' sejenis baru diadakan. (LSN)

Presiden Rusia, Vladimir Putin. 

Mencegah konflik antar budaya dan agama

Perayaan itu dihadiri oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang dalam sambutannya mengekspresikan kekuatiran melihat “di banyak kawasan di dunia, terutama di Timur Tengah dan di Afrika Utara, ketegangan antar agama sedang meningkat, dan hak-hak pemeluk agama minoritas dilanggar,” tak terkecuali penganut Kristen Ortodoks.

Ia memuji kerjasama antara Gereja Ortodoks dan negara Rusia dengan mengatakan bahwa keduanya merupakan rekan dan kolega dalam mencari jalan keluar berbagai masalah domestik dan internasional.

"Hal yang sangat penting saat ini adalah berupaya untuk mencegah konflik antar budaya dan antar agama, yang sarat dengan gejolak yang paling serius," ungkapnya.

Presiden Putin menambahkan bahwa Gereja Ortodoks memberi masyarakat Rusia kompas moral ketika ada begitu banyak orang mencari pertolongan. "Saat ini ketika masyarakat sekali lagi mencari dukungan moral, jutaan rekan-rekan sebangsa kita mendapatinya dalam agama," katanya.  "Mereka percaya kata-kata pastoral yang bijaksana dari Gereja Ortodoks Rusia."

Pemimpin Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill.

Warisan budaya dan agama

Masih dalam suasana perayaan itu, mengikuti sebuah resepsi di Kiev, Presiden Rusia, Patriark Moskow, bersama Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, mengambil bagian dalam sebuah pelayanan doa bersama.

Dalam kesempatan itu Patriark Kirill menekankan warisan budaya dan agama di antara bangsa-bangsa Slavia.

"Nenek moyang kita mengadopsi iman Kristen dan, bersama dengan itu, sistem nilai dan moral... yang tidak bisa dihancurkan oleh pergolakan sejarah," katanya. Ungkapan ini menunjuk pada masa pemerintahan komunis Rusia.

Patriark Kirill juga mengingatkan tentang trend 'pernikahan' sesama jenis yang sedang menyapu dunia Barat. "Ini adalah gejala apokaliptik yang sangat berbahaya, dan kita harus melakukan apa yang bisa sehingga dosa tidak dibenarkan oleh hukum negara di Tanah Suci Rus, karena ini berarti bahwa orang mulai menempuh jalan penghancuran diri sendiri."

Negara Federasi Rusia, dengan didukung penuh oleh Gereja Ortodoks, baru-baru ini menetapkan UU yang melarang promosi praktek hubungan sejenis terhadap anak-anak. Sebuah langkah yang sangat dikecam oleh sejumlah negara Barat karena dicap “kebencian.” (+)

Perkembangan dunia sekitar praktek hubungan sejenis: Dari Nigeria sampai Vatikan (UP-DATED)

MP -- Praktek hubungan sejenis menjadi salah satu isu panas dewasa ini dan diperbincangkan dari berbagai sudut pandang. Penolakan atau penerimaan disuarakan oleh berbagai pemerintahan atau masyarakat di berbagai belahan dunia.

Berikut sorotan MP tentang perkembangan terbaru isu ini dimulai dari Nigeria sampai ke Vatikan.

Nigeria

Dewan Perwakilan Rakyat Nigeria, Afrika, telah menerima rancangan undang-undang (RUU) yang melarang praktek hubungan sejenis dan mengatur hukuman bagi para pelanggar, demikian dirangkum dari laporan Christian Today, 31 Mei 2013.

Dalam komentarnya menyangkut 'pernikahan' sejenis, Senator Domingo Obende mengungkapkan bahwa 'pernikahan' antara dua orang berjenis kelamin sama “tidak bisa diterima secara moral dan agama. Agama Islam melarangnya. Agama Kristen melarangnya, dan agama tradisional Afrika melarangnya,” demikian dikutip dalam laporan tersebut. (Laporan terkait)

Inggris dan Wales

Sementara itu, sebuah RUU yang mengatur tentang 'pernikahan' sejenis di Inggris dan Wales saat ini sedang di bahas di Parlemen. Dalam pengambilan suara awal RUU tersebut diterima dengan perbandingan 390-148 (The Christian Institute).

Mengikuti perkembangan ini, 61 tokoh agama dari kelompok Kristen, Islam, Yahudi, dan Buddha telah menyampaikan surat kepada pemerintah, memperingatkan bahwa melegalkan 'pernikahan' sesama jenis akan "berdampak serius dan berbahaya bagi kebaikan masyarakat, kehidupan keluarga, dan hak asasi manusia seperti kebebasan beragama dan berbicara," demikian dikutip Christian Today, 4 Juni 2013.

(up-dated 20 Juli)  

RUU ‘pernikahan’ sejenis yang disponsori oleh PM Inggris David Cameron akhirnya diterima di Parlemen. Hari Rabu 17 Juli 2013 Ratu Inggris Elizabeth II menandatangani peraturan tersebut menjadi UU di Inggris dan Wales.

Dave Landrum dari organisasi Aliansi Injili (Evangelical Alliance) merupakan salah satu dari pendukung pernikahan Kristen yang harus menelan kekecewaan. Namun, ia mengingatkan “sebagai orang Kristen kita harus memiliki rasa percaya diri untuk mengatakan dan mengajarkan kebenaran dalam anugerah dan kasih. Dan kita perlu saling mendukung satu dengan yang lain dalam menjaga pernikahan sebagai sebuah janji di hadapan Tuhan.”  (The Christian Institute)

Gereja Anglikan termasuk di antara institusi gereja yang menolak peraturan ini, dan telah mendapat pengecualian untuk tidak menyelenggarakan pemberkatan hubungan partner sejenis.

Di pihak lain, menteri kesetaraan Inggris, Maria Miller, dalam sebuah pernyataan mengungkapkan, “Saya bangga bahwa kita telah membuat ini terjadi dan menantikan pernikahan sejenis pertama musim panas tahun depan,” demikian dikutip The Blaze.

Perancis

Aksi protes di Perancis menentang legalisasi 'pernikahan' sejenis  (foto: LSN).

Di Perancis, keputusan pemerintah untuk melegalkan 'penikahan' sesama jenis disambut dengan aksi demonstrasi rakyat menentang kebijakan tersebut.

Reaksi Perancis yang terkenal dengan pemikiran liberal ini menimbulkan tanda tanya terhadap agenda homoseksual oleh sejumlah pemimpin negara-negara Barat.

Amerika Serikat

Sementara itu, di Amerika Serikat (AS), oleh berbagai tekanan dari para aktivis dan lobi revolusi seksual, Mahkamah Agung sedang mempertimbangkan apakah akan menetapkan atau menggugurkan Proposition 8 (usulan nomor 8), yang berhasil ditetapkan oleh masyarakat negara bagian California menolak 'pernikahan' sesama jenis, dan DOMA atau Defense of Marriage Act (pertahanan undang-undang pernikahan) yaitu peraturan federal AS yang menyatakan bahwa pernikahan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Para aktivis gerakan homoseksual berargumentasi bahwa pernikahan tidak bisa hanya untuk pasangan berlainan jenis, karena hal itu berarti diskriminasi.

Dilegalkannya 'pernikahan' sejenis memang berarti diluaskannya insentif kemasyarakatan untuk pernikahan bagi pasangan sesama jenis juga, misalnya keringanan dalam hal perpajakan. Ini termasuk diajarkannya praktek ini kepada anak-anak di sekolah, yang kesemuanya berarti mendorong gaya hidup yang ditentang oleh Alkitab ini.

Di samping itu, legalisasi turut diartikan bahwa partner sesama jenis dapat mengadopsi anak. Alasannya anak-anak yang dibesarkan pasangan sejenis dapat bertumbuh normal seperti anak-anak lainnya.

Robert Oscar Lopez, Ph.D., warga AS yang merupakan seorang penulis yang dibesarkan oleh pasangan lesbi, menanggapi asumsi ini. Secara gamblang ia menuliskan dampak psikologi seorang anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis. Menurut Lopez, “trauma apapun yang dialami oleh mereka [anak-anak] yang menyebabkan mereka menjadi yatim-piatu, seharusnyalah tidak ditambah dengan stres akibat diadopsi dalam kehidupan bersama pasangan sejenis,” demikian tulisnya seperti dimuat di LSN, 3 Juni 2013.

“...[M]emiliki seorang ayah dan seorang ibu dengan sendirinya adalah sebuah nilai berharga” dan bahwa “pasangan sejenis yang paling sukses pun tidak dapat menyediakan apa yang bisa diberikan oleh sebuah keluarga miskin kepada seorang anak, yaitu: seorang ayah dan seorang ibu,” tulisnya.

(up-dated 20 Juli)  

Dalam sebuah keputusan kontroversial Mahkamah Agung AS menggugurkan bagian penting dari peraturan DOMA dengan perbandingan suara 5:4 dan menolak mengambil keputusan dalam kasusProposition 8.

Justice Antonin Scalia yang berada dipihak tak setuju menilai keputusan MA itu “mengangakan mulut,”  dan mengecam pengalimatan dalam keputusan mayoritas yang ditulis oleh Justice Kennedy yang mengatakan bahwa mereka yang membela pernikahan tradisional adalah “musuh ras manusia.”

Liputan MP tentang perkembangan ini ada di “DOMA dan keputusan MA: Ratapan dan kegembiraan di AS.”

Ekuador

Presiden Ekuador, Rafael Correa, turut menyuarakan penentangan terhadap 'pernikahan' sejenis dan pengadopsian anak oleh partner sesama jenis. Dalam sebuah wawancara dengan saluran TV RTS ia mengungkapkan bahwa pengadopsian anak oleh pasangan sejenis bertentangan dengan kodrat dan kebaikan anak-anak, demikian dilaporkan LSN, 3 Juni 2013.

Rusia

Rusia adalah negara yang terus menegaskan penolakannya terhadap praktek sesama jenis dan propagandanya, sekalipun mendapat tekanan dari negara-negara Barat tertentu.

Washington Times (4 Juni 2013) melaporkan pernyataan presiden Rusia, Vladimir Putin, bahwa ia mendukung dibuatnya peraturan yang melarang partner sejenis dari luar negeri mengadopsi anak Rusia, sambil menolak bahwa hal itu dikatakan diskriminasi.

Anggota parlemen Rusia sementara merumuskan peraturan tersebut, ungkap Wakil Perdana Menteri Rusia, Olga Golodets, yang turut mengatakan bahwa 'pernikahan' sejenis tidak sesuai dengan adat kebiasaan Rusia.

Laporan terbaru menyatakan bahwa Rusia telah mensahkan peraturan yang melarang aktivis asing atau domestik untuk mempropagandakan hubungan sesama jenis.

Georgia

Negara tetangga Rusia, Georgia, sedang mempertimbangkan niatnya untuk bergabung dengan Uni-Eropa jika salah satu persyaratannya adalah menerima praktek hubungan sesama jenis di negaranya, demikian dilaporkan The Messenger Online, sebuah media Georgia berbahasa Inggris, 28 Mei 2013 lalu.

Baru-baru ini masyarakat Georgia, termasuk di dalamnya para imam dan jemaat Gereja Ortodoks, secara berbondong-bondong membubarkan pawai yang dilakukan oleh para pelaku dan pendukung hubungan sesama jenis.

Amerika Serikat dan Inggris

Kembali ke AS, LSN (6 Juni 2013), mengutip laporan Family Research Council, menunjukkan bahwa U. S. Agency for International Development (USAID), badan bantuan pemerintah AS, bekerja sama dengan Levi Strauss Foundation, dari merk jeans terkenal, dan seorang milioner Tim Gill, mengalokasikan 11 juta dollar (kurang lebih 104 miliar rupiah) untuk melatih aktivis homoseksualis di negara-negara lain.

Terungkap dalam laporan itu bahwa tahap pertama dari program ini difokuskan pada Ekuador, Honduras, Guatemala, dan negara berkembang lainnya yang menentang homoseksualisme.

Administrasi pemerintahan Inggris dan AS saat ini telah terang-terangan menggunakan pengaruhnya untuk menyebarluaskan doktrin revolusi seksual ini.

Sejumlah anggota masyarakat di Inggris dan AS, terutama dikalangan bisnis dan profesi, harus menghadapi tuntutan pengadilan dan membayar denda, termasuk kehilangan pekerjaan, karena menolak mengafirmasi gaya hidup gay dan lesbian.

Hal ini tak bisa diartikan bahwa mereka yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis atau yang menerimanya sebagai bagian dari identitas mereka berada di belakang semua ini. Di antara mereka justru mengalami penekanan karena ketidak-setujuan mereka dengan revolusi seksual yang diusung oleh para aktivis homoseksualisme.

(up-dated 20 Juli 2013)

Dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah negara Afrika, Presiden AS turut membawa agenda khusus yang mengundang reaksi penolakan dari masyarakat dan pemimpin Afrika. Lihat liputan MP di "Sebagian misi Presiden Obama ditolak para pemimpin Afrika."

Vatikan

Sementara itu, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Vatikan sendiri yang masih terus berpegang kuat pada ajaran mengenai kekudusan pernikahan, kesucian hidup, dan hak anak, tidak luput dari upaya gerakan ini.

Menurut laporan CBSNews, 12 Juni 2013, Paus Fransiskus menyesalkan bahwa “lobby gay” (upaya untuk mempengaruhi kebijakan) telah juga bekerja di Vatikan sebagai pusat Gereja Katolik.

Apakah dana besar, pengaruh kuat, ditambah penguasaan teknologi informasi pembentuk budaya, akan mengubah institusi pernikahan dan menaruh anak-anak pada posisi yang rentan? Biarkan hati yang bicara.***

RUU anti-adopsi anak Rusia setelah kematian anak-anak di Amerika

Presiden Rusia Vladimir Putin (foto: AFP). 

RUSIA, Moskow (BBC, 20 Desember 2012). 

Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung rancangan undang-undang yang melarang warga Amerika Serikat mengadopsi anak-anak Rusia.

"Saya paham ini mungkin tindakan yang emosional. Tapi saya kira wajar. Saya sendiri belum secara rinci membaca RUU tersebut, tapi saya mendukung sepenuhnya," kata Presiden Putin.

Dalam keterangan pers, ia secara spesifik mengatakan kecewa karena beberapa orang Amerika dinyatakan tidak bersalah dalam kasus meninggalnya anak-anak Rusia yang mereka asuh.

"Hakim bahkan tidak mengizinkan kita untuk menjadi pemantau selama sidang digelar," katanya [*]

Kebangkitan Gereja Rusia dan serangan kelompok pro-sekularisme

Pemimpin Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill
(foto: ourladyoflebanon.com)

RUSIA, Moskow (Kabar Gereja).

Pemimpin Gereja Orthodoks Rusia, Patriakh Kirill, dalam khotbahnya pada ibadah Minggu (09/09/2012) di Katedral Kristus Penebus di Moskow, mengungkapkan Gereja Ortodoks sedang diserang oleh musuh yang takut dengan adanya pengaruh gereja dalam negara Rusia.

Kekuatiran akan melemahnya sekularisme di Rusia pasca keruntuhan komunis Soviet pada 1991 berlangsung dalam beberapa tahun terakhir ini telah melahirkan sejumlah serangan terhadap Gereja Ortodoks Rusia. Serangan dari kelompok sekular belum lama ini dilakukan oleh sekelompok band bernama Pussy Riot yang melakukan melecehkan gereja dengan menyanyikan lagu berisi sebuah 'doa punk' di altar Katedral Moskow. Mereka mengaku melakukannya untuk mengkritis Presiden Valdimir Putin.

Sejak penahanan mereka pada 17 Agustus 2012 lalu berbagai aksi lanjutan yang diarahkan pada gereja terus berlangsung. Belasan tugu salib besar di beberapa kota di Rusia Barat dan Ukraina yang terbuat dari kayu dipotong oleh para pendukung sekularisme, sekalipun anggota band yang mendengar kabar itu mengecam aksi tersebut dan mengklaim tidak memiliki kaitan dengan para pelaku.

Patriakh Kirill menyatakan bahwa para penentang yang digambarkannya sebagai "penyerang terhadap intisari budaya dan peradaban" mencoba untuk melemahkan pengaruh Gereja Orthodoks Rusia, agama mayoritas sejak zaman kekaisaran Rusia, dan bahwa mereka tidak akan berhenti menyerang.

"Saya tidak habis pikir bahwa ini adalah serangan berkelanjutan ... untuk mencoba kedalaman iman dan komitmen Orthodoksi di Rusia," ujar Patriakh Kirill saat memimpin ibadah peringatan Perang Borodino yang terjadi pada tahun 1812, seperti diberitakan Reuters.

Di hadapan ribuan jemaat dan undangan yang hadir ia menyatakan bahwa serangan terhadap gereja merupakan penistaan. "Mereka yang ingin mengajak kita semua menghina biara, menolak keimanan dan, jika dapat, mengajak menghancurkan gereja-gereja kita, adalah mereka yang ingin mencobai kesanggupan umat dalam melindungi tempat suci."

Anggota Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina dan Yekaterina Samutsevich dihukum dua tahun penjara akibat tindakan mereka tersebut di atas. 

Mereka menyangkali tuduhan 'melakukan keributan dengan kebencian agama' berdasarkan tujuan mereka yang ingin menentang posisi gereja yang masuk dalam ruang politik di Rusia, yang dalam konstitusinya tertulis sebagai negara sekuler.

Presiden Putin, adalah seorang mantan perwira mata-mata Rusia, KGB, pada 2000, beberapa tahun terakhir ini ia mencoba menyeimbangkan promosi kesetaraan antara gereja dan negara, sebab 70 persen warga Russia merupakan jemaat Gereja Orthodoks Rusia, ini belum termasuk denominasi Kristen lainnya. Ia menyatakan hal ini sebagai perayaan sebuah negara sekuler yang mempunyai agama.

Sedangkan Patriakh Kirill menolak tuduhan eratnya hubungan gereja dan negara adalah merupakan akibat tujuan gereja untuk menjadikan Rusia sebagai negara Kristen.

"Ini bukanlah upaya penggabungan [gereja dan negara] tapi tentang mulai mengkristennya masyarakat [Rusia]. Hal inilah yang menjadi ketakutan lawan kami [sekularis]... ketakutan atas kenyataan bahwa Orthodoksi (Gereja Rusia) yang secara nyata dimusnahkan pada masa Soviet mampu untuk kembali menghidupkan orang-orang - walau tidak sebanyak yang diinginkan, namun tentu saja, hal inilah yang membuat kemarahan ini memuncak dan mencoba menghentikan kami," jelasnya sembari melanjutkan, "saya ingin mengatakan: Kami tidak akan berhenti." (*)

Pemimpin Gereja Ortodoks Rusia memohonkan grasi untuk anggota band Pussy Riots

Anggota band Pussy Riots ditahan di Moskow.
(foto: theguardian)

RUSIA, Moskow (19/8)

Para pemimpin Gereja Ortodoks Rusia memohonkan grasi untuk tiga anggota band Pussy Riots yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara Jumat lalu, karena tindakannya menodai tempat ibadah paling dianggap suci di Moskow, Rusia.

Tikhon Shevkunov, penasihat rohani Presiden Rusia Vladimir Putin dan merupakan kepala biara Sretensky Moskow, mengumumkan di televisi negara hari Sabtu bahwa gerejanya telah memaafkan anggota band Pussy Riots segera setelah ungkapan "doa punk" mereka di Katedral Kristus Juruselamat di Moskow pada Februari lalu.

"Kami memang telah memaafkan mereka sejak awal," ungkapnya seperti dikutip The Associated Press. "Tetapi masyarakat dan pihak berwenang harus mengurangi terjadinya tindakan seperti itu."

Imam Agung Maxim Kozlov juga muncul di saluran televisi negara, mengatakan bahwa gereja berharap para wanita ini serta pendukung mereka akan mengubah cara [hidup] mereka. "Kami hanya berdoa dan berharap bahwa wanita muda ini dan semua orang-orang berteriak di depan gedung pengadilan, yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesucian [simbol keagamaan], tidak hanya di Rusia tapi di negara lain, menyadari bahwa tindakan mereka adalah sangat memprihatinkan," ungkapnya. "Dan meskipun demikian, gereja memohonkan belas kasihan dalam batas-batas hukum."

Anggota band Pussy Riots, Nadezhda Tolokonnikova, Marina Alyokhina, dan Yekaterina Samutsevich, "melakukan tindakan hooliganisme [tindakan kekerasan, pengacauan, atau perusakan], pelanggaran berat terhadap ketertiban masyarakat, menunjukkan secara menyolok sikap tidak menghormati masyarakat," demikian ungkap hakim, Marina Syrova, dikutip di ruang sidang pada hari Jumat.

"Tindakan gadis-gadis ini merupakan penodaan, penghujatan dan melanggar aturan Gereja [Ortodoks]," ungkapnya, dan menyatakan bahwa ketiganya bersalah atas tuduhan hooliganisme yang dimotivasi kebencian terhadap agama. Mereka sengaja menyinggung pemeluk agama Ortodoks Rusia dengan menyerbu altar utama Katedral Moskow untuk menyanyikan lagu cacian terhadap Putin, tambahnya.

Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman telah mengecam keputusan pengadilan itu sebagai tidak proporsional. Berbagai aksi solidaritas juga ditunjukkan untuk ketiga anggota band ini. Tunggu berita tentang tanggapan mereka terhadap Julian Assange, pendiri WikiLeaks, yang menyebut dirinya mengalami 'nasib' sama seperti Pussy Riots. (ChristianPost/MP)