Surat terbuka Presiden Rusia kepada masyarakat dan pemimpin politik di Amerika Serikat: Kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan menciptakan kita sama derajatnya

[Surat ini dimuat sebagai tulisan opini di New York Times dan diterjemahkan oleh MP]

Peristiwa-peristiwa baru seputar Suriah telah mendorong saya untuk berbicara langsung kepada rakyat Amerika dan para pemimpin politiknya. Hal ini penting dilakukan di tengah kurangnya komunikasi antara masyarakat kita.

Hubungan di antara kita [Rusia dan Amerika Serikat (AS)] telah melewati berbagai tahap. Kita bermusuhan selama perang dingin. Tapi kita juga pernah menjadi sekutu sekali, dan mengalahkan Nazi bersama-sama. Organisasi universal internasional – PBB – kemudian dibentuk untuk mencegah kehancuran demikian untuk terulang kembali.

Para pendiri PBB mengerti bahwa keputusan yang mempengaruhi perang dan perdamaian harus terjadi hanya dengan persetujuan bersama, dan dengan persetujuan Amerika [hak] veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan dicantumkan dalam Piagam PBB. Kearifan ini telah mendukung stabilitas hubungan internasional selama beberapa dekade .

Tidak ada yang menginginkan PBB menderita nasib yang sama dengan Liga Bangsa-Bangsa, yang runtuh karena tidak memiliki pengaruh yang sebenarnya. Hal ini akan menjadi mungkin bila negara-negara berpengaruh mengabaikan PBB dan mengambil tindakan militer tanpa otorisasi Dewan Keamanan .

Potensi penyerangan oleh Amerika Serikat terhadap Suriah, kendati ditentang kuat oleh berbagai negara dan pemimpin politik dan agama terkemuka, termasuk Paus, akan menimbulkan lebih banyak korban tidak bersalah dan eskalasi, berpotensi menyebarkan konflik jauh melampaui perbatasan negara Suriah. Penyerangan akan meningkatkan kekerasan dan melepaskan gelombang baru terorisme. Itu bisa merusak upaya multilateral untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran dan konflik Israel-Palestina, dan selanjutnya mengguncang Timur Tengah dan Afrika Utara. Ini bisa mengacaukan seluruh sistem hukum dan ketertiban internasional.

Suriah tidak sedang menghadapi pertempuran untuk demokrasi, tetapi konflik bersenjata antara pemerintah dan oposisi di sebuah negara multiagama. Ada beberapa pembela demokrasi di Suriah. Tapi ada lebih dari cukup para pejuang Qaeda dan ekstremis dari berbagai kelompok yang memerangi pemerintah. Departemen Luar Negeri AS telah menetapkan kelompok Front Al Nusra dan kelompok Negara Islam Irak dan Levant, yang berperang bersama pihak oposisi, sebagai organisasi teroris. Konflik internal ini, diperparah oleh senjata asing yang dipasok ke pihak oposisi, adalah salah satu dari yang paling berdarah di dunia.

Tentara bayaran dari negara-negara Arab berperang di sana, dan ratusan militan dari negara-negara Barat dan bahkan Rusia, merupakan isu keprihatinan yang mendalam. Mungkin mereka tidak datang ke negara kita dengan pengalaman yang diperoleh di Suriah? Bagaimanapun, setelah pertempuran di Libya, para ekstremis pindah ke Mali. Ini mengancam kita semua.

Dari awal, Rusia telah menganjurkan dialog damai yang memungkinkan Suriah untuk mengembangkan rencana kompromis bagi masa depan mereka sendiri. Kami tidak melindungi pemerintah Suriah, tetapi hukum internasional. Kita perlu menggunakan Dewan Keamanan PBB dan percaya bahwa menjaga hukum dan ketertiban di dunia yang kompleks dan bergejolak saat ini adalah salah satu dari beberapa cara untuk menjaga hubungan internasional dari tergelincir ke dalam kekacauan. Hukum masih tetap hukum, dan kita harus mengikutinya apakah kita suka atau tidak. Menurut hukum internasional saat ini, kekuatan [militer] hanya diperbolehkan untuk membela diri atau dengan keputusan Dewan Keamanan. Yang lainnya tidak dapat diterima berdasarkan Piagam PBB dan akan merupakan tindakan agresi.

Tidak ada yang meragukan bahwa gas beracun telah digunakan di Suriah. Tapi ada berbagai alasan untuk percaya bahwa itu tidak digunakan oleh Angkatan Darat Suriah, tetapi pasukan oposisi, untuk memprovokasi intervensi dari penyokong asing mereka yang kuat, yang akan berpihak dengan kaum fundamentalis. Laporan-laporan bahwa militan sedang mempersiapkan serangan lain - kali ini terhadap Israel - tidak dapat diabaikan.

Adalah hal yang mengkhawatirkan bahwa intervensi militer dalam konflik internal negara-negara lain telah menjadi hal yang biasa bagi Amerika Serikat. Apakah ini dalam kepentingan jangka panjang Amerika? Saya meragukannya. Jutaan orang di seluruh dunia semakin melihat Amerika bukan sebagai model demokrasi tapi yang hanya mengandalkan kekerasan, dengan menarik koalisi bersama di bawah slogan “Kalau tidak bersama kami, kau melawan kami."

Tapi gaya ini telah terbukti tidak efektif dan sia-sia. Afghanistan guncang, dan tidak ada yang dapat mengatakan apa yang akan terjadi setelah pasukan internasional ditarik. Libya terbagi menjadi suku-suku dan klan-klan. Di Irak perang sipil terus berlanjut, dengan puluhan tewas setiap hari. Di Amerika Serikat, banyak yang menarik analogi antara Irak dan Suriah, dan bertanya mengapa pemerintah mereka ingin mengulangi kesalahan yang baru-baru terjadi.

Tidak peduli bagaiman ditargetkan suatu serangan atau seberapa canggih senjata [yang dipakai], korban sipil adalah tak terelakan, termasuk orang tua dan anak-anak, mereka yang hendak dilindungi oleh serangan ini.

Dunia bereaksi dengan bertanya: jika Anda tidak dapat mengandalkan hukum internasional, maka Anda harus mencari cara lain untuk memastikan keamanan Anda. Jadi semakin banyak negara berusaha untuk memperoleh senjata pemusnah massal. Ini adalah logis: jika Anda memiliki bom, tidak ada yang akan menyentuh Anda. Kita tinggal dengan pembicaraan mengenai perlunya untuk memperkuat nonproliferasi, padahal dalam kenyataan hal itu sedang terkikis.

Kita harus berhenti menggunakan bahasa kekuatan dan kembali ke jalur penyelesaian diplomatik dan politik beradab.

Sebuah kesempatan baru untuk menghindari aksi militer telah muncul dalam beberapa hari terakhir. Amerika Serikat, Rusia dan semua anggota masyarakat internasional harus mengambil keuntungan dari kesediaan pemerintah Suriah untuk menempatkan senjata kimia itu di bawah kontrol internasional untuk kemudian dihancurkan. Melihat dari pernyataan Presiden Obama, Amerika Serikat melihat ini sebagai sebuah alternatif dari aksi militer .

Saya menyambut minat presiden dalam melanjutkan dialog dengan Rusia menyangkut Suriah. Kita harus bekerja sama untuk menjaga harapan ini tetap hidup, seperti yang kami sepakati di pertemuan Kelompok 8 di Lough Erne, Irlandia Utara, pada bulan Juni, dan mengarahkan diskusi kembali ke perundingan.

Jika kita dapat menghindari kekuatan [militer] terhadap Suriah, hal ini akan meningkatkan atmosfer dalam urusan internasional dan memperkuat rasa saling percaya. Ini akan menjadi keberhasilan kita bersama dan membuka pintu untuk kerja sama dalam isu penting lainnya.

Hubungan kerja dan pribadi saya dengan Presiden Obama ditandai dengan meningkatnya kepercayaan [antara satu dengan yang lain]. Saya menghargai ini. Saya dengan seksama telah mempelajari pidatonya kepada bangsa [AS] pada hari Selasa. Dan saya lebih memilih tidak setuju dengan argumennya tentang exceptionalism Amerika, dengan mengatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat adalah "apa yang membuat Amerika berbeda. Itu yang membuat kita luar biasa." Adalah sangat berbahaya mendorong orang untuk melihat diri mereka sebagai luar biasa, apa pun motivasinya. Ada negara-negara besar dan negara-negara kecil, kaya dan miskin, mereka yang memiliki tradisi demokrasi yang panjang dan mereka yang masih berupaya menemukan jalan ke demokrasi. Kebijakan mereka berbeda juga. Kita semua berbeda, tapi ketika kita meminta berkat-berkat Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan menciptakan kita sama derajatnya.

Vladimir V. Putin, Presiden Rusia.

11/09/2013

Derita anak-anak di Timur Tengah: 20 meninggal, 200.000 terancam

Seorang anak korban serangan misil Israel di Palestina
(foto: AFP PHOTO/MAHMUD HAMS)

ISRAEL-PALESTINA, Yerusalem (20 November 2012).

Dua orang Palestina tewas dalam serangan udara terbaru Israel di Gaza tengah, Senin (19/11), sehingga jumlah korban meninggal dalam kekerasan enam hari melampaui angka 100.¹

Menurut laporan Reuters anak-anak yang meninggal akibat konflik yang telah berlangsung sepekan ini paling kurang berjumlah 20.²

Di samping itu, Hasan Zeyada, seorang psikiatris, mengungkapkan bahwa anak-anak menderita trauma akibat kekerasan yang sedang terjadi – sehingga mengalami ngompol, mimpi buruk, kilas-balik, dan takut keluar.

Sementara itu, menurut kutipan berita BBC Indonesia, lembaga amal internasional, Save the Children, memperingatkan 200.000 anak-anak Suriah yang mengungsi menghadapi risiko yang serius pada musim dingin yang mulai tiba di kawasan Timur Tengah.

Save The Children mengatakan banyak pengungsi yang berada di tempat penampungan yang kondisinya buruk sementara pakaian mereka tidak cukup untuk menghadapi musim dingin.³

Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan akan berangkat ke Kairo, Mesir untuk turut mengambil peran dalam upaya mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Palestina.

"(Kekerasan) ini harus berhenti," kata Sekjen Ban Ki-moon dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Minggu larut malam (Senin pagi WIB).

"Saya sangat mendorong agar para pihak bekerja sama dengan upaya yang dijalin Mesir untuk mencapai gencatan senjata sesegera mungkin."⁴

Semoga saja Sekjen PBB dapat pula menengahi keinginan Uni Eropa untuk mempersenjatai pihak oposisi di Suriah. (MP)

1 Korban Tewas di Gaza Lampaui 100, Kompas (link).

2 Gaza children struggle to cope with life under fire, Reuters (link).

3 Kondisi Pengungsi Anak Suriah Memprihatinkan, Kompas (link).

4 Sekjen PBB serukan gencatan senjata Israel-Palestina, BBC Indonesia (link).

Indonesia desak Dewan Keamanan PBB cegah aksi militer Israel di Gaza

Mentri Luar Negeri
Marty Natalegawa
(foto: detikNews)

INDONESIA, Jakarta (detikNews, 15 November 2012).

Indonesia meminta agar Dewan Keamanan (DK) PBB segera bertindak mencegah aksi militer Israel di Gaza, Palestina. Aksi nyata DK PBB diperlukan guna meredam ketegangan di kawasan itu.

"Indonesia mendesak DK PBB untuk mengambil langkah cepat dan nyata dalam upaya mengembalikan situasi yang kondusif di kawasan," kata Menlu Marty Natalegawa dalam siaran pers, Kamis (15/11/2012).

Merujuk pada sidang darurat DK PBB yang telah diadakan pada 14 Nopember 2012, Marty menyerukan agar DK PBB, sesuai dengan mandat di bawah Piagam PBB, segera mengambil langkah lebih konkrit untuk meredakan situasi di kawasan.

Marty juga meminta agar seluruh pihak kembali ke meja perundingan dan mencari solusi akhir untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel sesuai resolusi-resolusi PBB terkait.

"Indonesia berkeyakinan, kemerdekaan negara Palestina yang berdaulat yang hidup berdampingan dengan Israel, sesuai dengan prinsip 'two states solution', merupakan solusi final yang dapat menyelesaikan konflik tersebut," tutur Marty.

Selain itu, Marty juga mendesak agar seluruh pihak menahan diri untuk meredakan suasana di kawasan. Pemerintah Indonesia mengikuti secara seksama dan dengan penuh keprihatinan situasi di Jalur Gaza. [*]

PBB: Myanmar harus melindungi umat Muslim dan mencegah diskriminasi

Tragedi kemanusiaan: Para pengungsi Rohingya hidup
terlunta-lunta karena sejumlah negara menolak
keberadaan mereka (foto: Christophe Archambault / AFP).

SWISS, Jenewa (Reuters, 31 Oktober 2012).

 

Para penyidik hak asasi manusia PBB meminta Myanmar untuk menghentikan kekerasan sektarian maut yang sementara terjadi dan memperingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan konflik sebagai alasan untuk menolak minoritas Muslim Rohingya.

Menurut korban resmi terbaru, dalam 10 hari terakhir ini, sekitar 89 orang telah tewas dalam bentrokan antara etnik Rakhine dan etnik Rohingya di Myanmar bagian barat.

"Situasi saat ini tidak boleh dijadikan kesempatan untuk mengeluarkan secara permanen komunitas yang tidak diinginkan," demikian pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Tomas Ojea Quintana, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, dan ahli independen tentang isu-isu minoritas dan pengungsi.

Mereka menyuarakan "keprihatinan mereka yang mendalam tentang penegasan pemerintah dan pihak lainnya bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dan merupakan orang-orang tanpa kewarganegaraan."

"Jika negara ini ingin sukses dalam proses transisi dalam berdemokrasi, negara ini harus berani dalam mengatasi tantangan hak asasi manusia yang ada," kata Ojea Quintana.

Baca seterusnya di sini.

Resolusi HAM Dewan PBB, pukulan terhadap agenda Uni-Eropa dan AS

Logo Dewan HAM PBB (sumber: wikipedia)

SWISS, Genewa (5 Oktober 2012, LSN) - Delegasi dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat kecewa pekan lalu setelah Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang menegaskan hubungan positif antara nilai-nilai tradisional dan HAM. Delegasi Eropa dan AS melihat nilai tradisional sebagai ancaman terhadap perempuan, pelaku hubungan sejenis, biseksual dan transeksual.

 

Ini adalah resolusi ketiga mengenai nilai-nilai tradisional yang lewat sejak 2009. Rusia berhasil mendorong resolusi ini maju meskipun ada upaya dari negara-negara anggota PBB lainnya untuk melumpuhkan inisiatif mereka.

 

Resolusi yang ditulis bersama oleh lebih dari 60 negara (tidak semua merupakan anggota Dewan) dan diajukan oleh Rusia tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai tradisional yang umum diterima oleh seluruh umat manusia memiliki peran positif dalam memajukan dan melindungi HAM. Resolusi ini menyatakan "pemahaman dan penghargaan yang lebih baik terhadap nilai-nilai tradisional yang diakui bersama oleh seluruh umat manusia dan diwujudkan dalam bentuk instrumen HAM yang universal memberi kontribusi dalam memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan asasi di seluruh dunia."

 

Menggemakan Deklarasi Universal HAM, resolusi itu menekankan "bahwa hak asasi manusia berasal dari martabat dan nilai yang melekat dalam pribadi manusia" dan, mengakui peran positif dari lembaga keluarga, masyarakat dan pendidikan dalam mempromosikan hak asasi manusia, menyerukan negara-negara untuk "memperkuat peran ini melalui langkah-langkah positif yang tepat."

 

Negara-negara Eropa dan AS menentang resolusi nilai-nilai tradisional ketika pertama kali diusulkan oleh Rusia pada tahun 2009. Mereka juga mengeluarkan suara menentang resolusi yang meminta sebuah laporan mengenai keterkaitan antara nilai-nilai tradisional dan HAM dari Komite Penasehat Dewan (Advisory Committee of the Council) pada Maret tahun lalu. Ketika langkah tersebut tetap diambil, mereka mengambil alih upaya Komite Penasehat untuk membuat laporan yang bertentangan dengan maksud dari resolusi tersebut.

 

Para delegasi dari Eropa dan AS berulang kali mengeluh bahwa "nilai-nilai tradisional" adalah sebuah konsep yang samar-samar yang digunakan untuk membenarkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, pelaku hubungan sejenis, biseksual, dan transeksual. Setelah gagal mempengaruhi negara-negara dengan argumen itu, mereka berusaha untuk menghentikan resolusi yang diajukan itu dengan meminta Dewan untuk menunggu laporan dari Komite Penasehat yang pada awalnya mereka tentang itu.

 

Rusia tetap mengajukan resolusi itu, yakin bahwa itu akan memiliki suara yang diperlukan. Resolusi tersebut diterima dengan suara 25 mendukung, 15 menentang, dan 7 abstain.

 

Setelah penerimaan resolusi itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan yang menyatakan "Federasi Rusia, bersama-sama dengan sekutu yang sependapat, akan terus mempromosikan pemahaman keterkaitan yang tak terpisahkan antara HAM dan nilai-nilai moral tradisional di Dewan Hak Asasi Manusia."

 

Memperhatikan bahwa "ada negara-negara yang memilih menentang draft [yang diusulkan] (khususnya, Amerika Serikat dan Uni Eropa)" Rusia mengeluh "posisi negatif negara-negara ini, keengganan mereka untuk bekerja dalam perumusannya dan argumen mereka yang khayali terhadap rancangan resolusi ini mengundang penyesalan."

 

Tahun lalu presiden AS Barack Obama memerintahkan semua lembaga federal yang berurusan dengan diplomasi AS dan bantuan asing untuk mempromosikan hak-hak pelaku hubungan sejenis, biseksual, dan transeksual. Dukungan terhadap nilai-nilai tradisional sangat mengganggu bagi kelompok yang mendukung platform ini, seperti dilaporan Star News Gay. Mereka khawatir nilai-nilai tradisional itu akan digunakan untuk membela keluarga alami, hingga juga tidak akan dapat melegalkan hubungan sejenis di seluruh dunia. (*)

Indonesia menjadi pelopor kebebasan berekspresi yang bermartabat

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
membawakan pidato dalam sidang ke-67
Majelis Umum PBB di New York, AS
(foto: m.mediaindonesia). 

AMERIKA SERIKAT, New York (9/27/12).

 

Menyusul gelombang protes dari berbagai penjuru dunia terutama dari umat Muslim terkait pembuatan film "Innocence of Muslims," para pemimpin dunia menyuarakan suatu upaya untuk mendorong kebebasan berekspresi ke arah yang bermartabat. Dalam hal ini Indonesia bertekad untuk menjadi penggerak dalam terciptanya keanggunan dalam mengungkapkan pendapat, di dalamnya adalah mencegah penistaan agama, demikian terangkum dari laporan detikNews.  

 

Sekjen PBB Ban Ki-Moon dalam pidatonya menyampaikan bahwa pada dasarnya, kebebasan berpendapat jangan menjadi alasan melakukan kejahatan.

 

"Kebebasan berpendapat adalah hal penting. Tapi jangan menjadi lisensi untuk berbuat jahat," tegas Sekjen berkebangsaan Korea ini.

 

Tapi Ban Ki-moon hanya berhenti di situ.

 

Sementara, dibutuhkan suatu langkah nyata dalam mengatur apa yang disebut kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, seperti tidak menistakan agama lain.

 

Pentingnya suatu pengaturan itu disuarakan Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato di Markas PBB, menyuarakan konsensus internasional untuk mencegah permusuhan berlatar agama. Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono menekankan mengenai budaya universal saling toleransi dan menghargai keyakinan beragama satu sama lain.

 

Ia prihatin bahwa pencemaran nama baik agama itu sampai sekarang masih ada. "Meskipun ada inisiatif dari negara-negara PBB dan juga forum lain, pencemaran nama baik agama terus berlanjut. Kami telah melihat lagi salah satu wajah yang buruk dalam film "Innocence of Muslims" yang sekarang menyebabkan kegemparan internasional," ungkap presiden Indonesia ke-6 ini Selasa lalu.

 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa dalam melaksanakan kebebasan berekspresi, setiap orang harus memperhatikan moralitas dan ketertiban umum.

 

"Kebebasan berekspresi itu tidak mutlak. Oleh karena itu, saya meminta sebuah instrumen internasional untuk secara efektif mencegah hasutan permusuhan atau kekerasan berdasarkan agama atau kepercayaan. Instrumen ini, produk dari konsensus internasional, yang masyarakat dunia harus mematuhinya," ujarnya.

 

Wacana protokol antipenistaan agama ini yang menjadi misi Indonesia ke depan. Sinyal positif sudah diberikan Presiden Mesir Mohamed Morsy. Seperti dituturkan Menlu Marty Natalegawa, Indonesia pun akan menggandeng negara-negara lain di PBB. Selengkapnya di sini.

Penistaan terhadap Kekristenan justru paling sering terjadi di Eropa dan Amerika yang memiliki sejarah panjang sebagai Christendom. Reaksi umat Muslim terhadap penistaan agama telah menarik perhatian dunia terhadap perlunya regulasi terhadap tindakan kejahatan berekspresi yang sering berlindung di belakang alasan kebebasan berpendapat. (detikNews/MP)

 

 

Hari Doa Bagi Perdamaian: 21 September 2012

International Day of Prayer for Peace 2012

Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (World Council of Churches [WCC]) telah menyerukan kepada gereja-gereja dan jemaat-jemaat di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam Hari Internasional Doa bagi Perdamaian (International Day of Prayer for Peace) yang akan jatuh pada 21 September nanti.

 

Hari ini adalah bertepatan dengan Hari Perdamaian Internasional (International Day of Peace) yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

 

Jemaat dan gereja-gereja diundang terutama untuk berdoa dan melakuan aksi bersama-sama bagi perdamaian yang berkeadilan dalam masyarakat, bangsa dan dunia.

 

Doa-doa dari berbagai belahan dunia akan disebarkan melalui media online, termasuk Facebook dan Twitter. Bagi mereka yang memilih untuk tidak menggunakan media sosial ini akan dijangkau melalui email. Pada gilirannya doa-doa ini juga dapat dibacakan dalam pertemuan-pertemuan jemaat atau di gereja, supaya dapat menjangkau anggota-anggota jemaat yang tidak menggunakan elektronik. 

 

Doa untuk perdamaian yang berkeadilan mengangkat segi sosial, ekonomi, lingkungan hidup termasuk dalam segi militer dan politik.

 

Tahun ini On Earth Peace (damai di bumi), sebuah organisasi berkedudukan di Amerika Serikat yang berkaitan dengan Church of the Bretheren mengangkat tema Berdoa untuk Genjatan Senjata.

 

"Bagi sebagian orang, berdoa untuk gencatan senjata berarti berdoa untuk berakhirnya konflik bersenjata. Bagi yang lain, gencatan senjata berarti mengakhiri konflik di masyarakat, tempat kerja, gereja atau keluarga," ungkap Matt Guynn dari On Earth Peace.

 

Untuk memperingati hari doa ini, On Earth Peace mengundang berbagai jemaat dan berbagai kelompok lainnya untuk merencanakan sebuah kegiatan yang di dalamnya terdapat doa, acara berbagi budaya, musik dan seni, sebagai bentuk tantangan terhadap kekerasan dalam masyarakat dan untuk mendorong berbagai tindakan untuk perdamaian.

 

Tahun lalu doa bagi perdamaian mengelilingi dunia yang dimulai dari Kuba ke Fiji, Indonesia, Rwanda, Jerman dan Kanada.

 

Sebuah jemaat di Wales, sebagai salah satu contoh, berdoa untuk rekonsiliasi dan penolakan terhadap robot militer (tanpa awak).

 

Dengan kata lain, kegiatan sesederhana apapun dapat dilaksanakan untuk mendoakan perdamaian di bumi.

 

Kegiatan doa bagi perdamaian dimulai tahun 2004 sebagai bagian dari kegiatan bersama gereja-gereja yang disebut Dekade Untuk Mengatasi Kekerasan (2001-2010) yang mengikuti sebuah perjanjian yang dilakukan antara pimpinan WCC dan PBB.

 

Masih di awal dekade kedua (2011-2020) perang dan kekerasan telah terjadi di mana-mana, menunjukkan perlunya partisipasi dan keberlangsungan kegiatan ini di seluruh dunia. Mari dukung bersama(ekklesia/MP)

 

Informasi selebihnya mengenai International Day of Prayer for Peace: www.overcomingviolence.org/IDPP

Peace prayer wall di Facebook: https://www.facebook.com/events/104942829652406/

Di Twitter, kampanye perdamaian ini menggunakan tag #peaceday

Informasi selebihnya mengenai International Ecumenical Peace Convocation: www.overcomingviolence.org