Rencana pemerintah ditantang seorang profesor hukum

Profesor Julian Rivers

INGGRIS, London (1 November 2012).

Rencana administrasi pemerintah Inggris saat ini untuk meredefinisikan pernikahan adalah sebuah langkah yang "disingenous" (tidak tulus - palsu - licik), dan pernikahan "pada akhirnya akan terbongkar sama sekali," demikian ungkap seorang profesor hukum. (The Christian Institute)

 Profesor Julian Rivers, editor utama dari Journal Hukum dan Agama Oxford, mengatakan pemerintah sedang berlaku "disingenous” dengan cara membuat perbedaan antara perkawinan sipil dan agama.

"Pernikahan berisiko menjadi semacam pengaturan domestik formal antara beberapa orang untuk waktu beberapa lama. Jika demikian, pernikahan pada akhirnya akan buyar sama sekali," ungkap Prof Rivers.

Dia memperingatkan bahwa ini merupakan "harga yang terlalu tinggi yang harus dibayar untuk sebuah usulan yang tidak memenuhi kebutuhan hukum praktis apa-apa."

Prof Rivers, pengajar Jurisprudens di Fakultas Hukum Universitas Bristol, mengatakan: "Pernikahan menegaskan nilai kesetaraan antara pria dan wanita, dan mendorong terciptanya kesejahteraan anak-anak.

"Lebih lagi, logika pengakuan nilai kesetaraan dan pilihan yang radikal berarti bahwa batas-batas dari setiap definisi baru akan jauh lebih rentan. Tantangan terhadap eksklusivitasnya, kemapanannya dan bahkan hakikat seksualnya takkan dapat dihindari," tambahnya.

Dia memperingatkan bahwa usulan Pemerintah Inggris tampaknya "didasarkan pada alasan kesetaraan, stabilitas dan kemudahan," tetapi “ketika diamati lebih teliti,” alasan-alasan ini masing-masing "tidak lengkap, spekulatif dan sepele."

Komentar Prof Rivers disampaikan dalam sebuah laporan untuk makalah di Jubilee Centre, Cambridge.

Perdana Menteri David Cameron berkomitmen untuk memasukkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2015. Namun, lebih dari 600.000 orang telah menandatangani petisi dari Coalition for Marriage (koalisi untuk pernikahan), dan menyerukan supaya upaya yang memecah-belah ini diurungkan.

Oktober tahun lalu PM David Cameron menunjukkan mental pemalaknya terhadap negara-negara Afrika anggota Persemakmuran. Ia mengatakan bahwa negara-negara Afrika harus menerima praktek homoseks sebagai syarat untuk menerima bantuan Inggris. Berbagai reaksi keras datang dari para pemimpin Afrika, di antaranya presiden Ghana, (alm.) Atta Mills.(BBC)

“Kami mengakui semua bantuan finansial dan bantuan lainnya yang telah diberikan kepada kami oleh rekan pembangunan kami, namun pada saat yang sama kami tidak dapat menerima bantuan yang diberikan dengan maksud tertentu jika itu tidak sesuai dengan kepentingan kami, atau jika penerapannya – atau penggunaannya – justru akan memperburuk penderitaan kami sebagai satu bangsa, atau menghancurkan masyarakat yang untuknya uang itu digunakan untuk pengembangannya,” ungkap Presiden Atta Mills waktu itu. Ia juga mengingatkan bahwa Ghana adalah negara merdeka, dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. (Beliefnet) (MP)