Uganda: Upaya legislasi untuk melindungi anak dan keluarga dari campur tangan asing

Umat Kristen mendedikasikan Uganda kepada Allah pada
iven Doa Tahun Yobel Nasional (foto: New Vision).

UGANDA, Kampala (MP) -- “Allah Bapa di surga, hari ini kami berdiri di sini sebagai masyarakat Uganda, terima kasih untuk Uganda. Kami berterima kasih atas semua kebaikan-Mu kepada kami. Saya berdiri di sini hari ini untuk menutup masa lalu yang jahat dan terutama menyangkut kepemimpinan nasional kami. Saya berdiri di sini atas nama saya sendiri dan atas nama para pendahulu saya untuk bertobat. Kami meminta pengampunan-Mu.”¹

Ungkapan doa di atas merupakan petikan doa Presiden Uganda Yoweri Museveni pada perayaan 50 tahun kemerdekaan Uganda dari Inggris pada 9 Oktober lalu.²

Sementara dalam upaya untuk membangun Uganda yang sejahtera dan takut akan Tuhan, negara yang bermoto “untuk Tuhan dan untuk negaraku” ini sedang berada di bawah lampu sorot administrasi pemerintahan beberapa negara Barat, karena upaya hukumnya untuk meningkatkan sangsi terhadap promosi dan praktek hubungan sejenis di Uganda.

RUU untuk melindungi anak-anak Uganda

Sebuah RUU, yang telah mengalami revisi sejak dimajukan tahun 2009, melarang promosi hubungan sejenis dalam bentuk apapun, mengkriminalisasi siapapun yang "mensponsori atau memberi dukungan dana terhadap homoseksualitas" atau "bersekongkol untuk homoseksualitas."³

Di dalamnya termasuk klausul yang menyinggung sentimen para homoseksualis yaitu, bahwa “homoseksualitas yang berat” – yaitu jika dilakukan terhadap anak-anak dan menderita penyandang cacat, pelaku memiliki HIV-positif, dan “serial offender” (pelaku pelanggaran berulang) diancam dengan hukuman mati.

Tanggal 30 November baru lalu The Associated Pres, seperti dimuat ABCNews, melaporkan ungkapan anggota Parlemen David Bahati bahwa RUU yang diharapkan untuk divoting bulan depan (Desember ini, red), telah "menjauh dari hukuman mati setelah mempertimbangkan semua isu yang telah diajukan."⁴

"Tidak ada hukuman mati," katanya kepada AP.

Mr Bahati mengatakan RUU itu sekarang berfokus pada melindungi anak dari promosi praktek homoseks lewat pornografi, melarang pernikahan sesama jenis, [memberikan atau melarang?] konseling pada pelaku, serta menghukum mereka yang mempromosikan budaya hubungan sejenis. Hukuman penjara akan diberikan untuk berbagai pelanggaran, katanya tidak merinci.⁵

Versi terbaru dari RUU tersebut belum dirilis ke publik, namun bentuk awalnya dapat di lihat di sini.

Kemungkinan bahaya yang mengancam anak-anak

Dr Scott Lively, seorang aktivis pro-keluarga dan pengacara yang berbasis di California berada di Uganda pada bulan Maret lalu sebagai konsultan dalam mempertimbangkan undang-undang ini di tingkat legislator, mengungkapkan bahwa RUU ini sendiri merupakan tanggapan terhadap tekanan para homoseksualis internasional supaya Uganda menerima praktek dan promosi hubungan sejenis di tengah masyarakat Uganda.⁶

Dalam sebuah wawancara dengan LifeSiteNews, Dr Lively menjelaskan bahwa yang mendorong lahirnya RUU ini adalah "banyaknya campur tangan pihak luar yakni dari aktivis sesama jenis Eropa dan Amerika yang mencoba untuk melakukan di Uganda apa yang mereka lakukan di seluruh dunia – menghomoseksualisasi masyarakat itu.” Salah satu kekhawatiran utama mereka jelasnya adalah pria pelaku hubungan sejenis, "yang datang ke negara itu dan melecehkan anak-anak yang berada di jalanan."

Dukungan masyarakat

RUU ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Uganda.  

November lalu sebuah petisi dimasukkan ke parlemen untuk mendukung RUU ini. “Ketua, kita tidak bisa hanya duduk sementara seperti sebuah fenomena yang menghancurkan sedang terjadi di negara kita," demikian petisi yang disampaikan oleh masyarakat itu kepada Ketua Parlemen Uganda Rebecca Kadaga. 

"Oleh karena itu kami, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, merasa berkewajiban untuk membawa masalah ini untuk mendapat perhatian Anda sebagai pemimpin Parlemen ... sehingga anggota parlemen dapat melakukan sesuatu secepatnya untuk mengatasi situasi yang memburuk di negara kita."⁷

Semoga para pemimpin dan masyarakat Uganda diberikan hikmat dan kebajikan dalam menjaga keutuhan dan kebaikan bangsa dan negaranya. (MP)

Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. (Amsal 11:14)

-------

1 For the sins of Uganda, I repent — Museveni, New Vision (link); Doa Seorang Presiden, DCI Indonesia (link).

2 Uganda Parliament Set to Criminalize Homosexuality Month After President Leads Prayer of Repentance, Christian News (link).

3 Uganda Anti-Homosexuality Bill: MPs drop death penalty, BBC News (link).

4 Uganda's Anti-Gay Bill Won't Contain Death Penalty, ABCNews (link).

5 Uganda's Anti-Gay Bill Won't Contain Death Penalty, ABCNews (link); Jika yang dimaksud oleh laporan ini adalah Mr Bahati melarang konseling terhadap pelaku hubungan sesama jenis, maka hal itu perlu mendapat revisi, karena dalam kasus pelaku kejahatan apapun seorang tak boleh dicegah dari pelayanan konseling. 

6 Int’l Pressure on Uganda to Accept Homosexuality Caused Over-the-Top Sanctions: Christian Activist, LifeSiteNews (link).

7 Uganda Parliament Set to Criminalize Homosexuality Month After President Leads Prayer of Repentance, Christian News (link).

Skisma besar membayangi Gereja Anglikan

Para uskup Gereja Anglikan mengunjungi Yerusalem dalam
rangka Global Anglican Future Conference (Gafcon) tahun
2008 (foto: Reuters/Ammar Awad).

KENYA, Nairobi (12 November 2012).

Para pemimpin Gereja Anglikan di Afrika menyambut penunjukan Justin Welby menjadi Uskup Agung Canterbury 9 November lalu dengan optimisme dan kehati-hatian. Mereka berharap pemimpin Gereja Anglikan ini dapat mencegah perpecahan yang sedang membayangi Gereja Inggris tersebut.

Profesor Jesse Mugambi, seorang Anglikan yang mengajar Agama dan Filsafat di Universitas Nairobi, mengatakan ia tidak melihat adanya sudut pandang yang berdasar pada doktrin, kitab suci, atau teologi dalam penunjukan itu.

"Gereja Inggris merupakan agama negara dari sebuah negara yang terang-terangan sekuler. Jadi saya tidak mengharapkan kriteria spiritual menentukan kandidat yang paling cocok untuk sebuah penunjukkan spiritual," ungkapnya seperti dilaporkan The CS Monitor.¹

Di Nairobi, pejabat Gereja Anglikan tetap menunjukkan sikap hati-hati. "Kami belum mau memberi komentar," kata Canon Rosemary Mbogo, sekretaris provinsi Gereja Anglikan Kenya, ketika ditanya mengenai penunjukan itu.

Konferensi Lambeth

Gereja Anglikan sedang dilanda badai yang dapat memecahkan badan kapalnya menjadi dua bagian. Itu sebabnya, Uskup Agung Welby, pengganti Uskup Agung Rowan Williams yang akan pensiun akhir tahun ini, memiliki tugas yang sangat berat.

Pada Juli 2008, pertemuan Gereja Anglikan di London yang diselenggarakan per sepuluh tahun sekali, diboikot oleh para pejabat gereja dari Afrika sebagai protes atas pengangkatan uskup yang secara terbuka mengadopsi gaya hidup homoseks.²

Pengamat dari Gereja Ortodoks Rusia yang hadir pada waktu itu, Uskup Hilarion mengungkapkan,

"Komunitas Anglikan di ambang perpecahan.” Sejumlah 230 perwakilan dari Afrika memutuskan untuk memboikot Konferensi Lambeth sebagai ungkapan ketidaksetujuan terhadap kecenderungan liberal dalam Gereja Anglikan.³

"Skisma [di Gereja] Anglikan mencerminkan situasi di seluruh dunia Kristen. Polarisasi antara versi tradisional dan liberal Kristen menjadi lebih kentara dan saat ini Gereja Anglikan akan memutuskan antara dua pilihan," kata Uskup Hilarion.

Dua istilah yang kabur ini, tradisional dan liberal, telah menjadi konstruksi pemecah belah kekristenan hari ini.

Jika dilihat lebih seksama, seperti tercermin dari ungkapan Patriark Alexy II dari Gereja Rusia dalam forum itu bahwa para peserta "memikul tanggung jawab sejarah yang besar," karena mereka harus "memutuskan antara interpretasi moral Kristen yang sesuai dengan Alkitab dan tradisinya dan kecenderungan untuk menunjukkan kasih dan toleransi dengan cara menerima dosa dan sikap yang permisif."

Strategi pecah belah

Uskup Agung Welby, seorang mantan eksekutif perusahaan perminyakan, sebelumnya menjabat sebagai Uskup Durham, dan sekarang merupakan pemimpin sekitar 77-80 juta anggota di seluruh Anglikan Komuni. Setelah penunjukannya ia menjelaskan bahwa ia mendukung pernyataan gereja yang mengkritik rencana Pemerintah Inggris untuk melegalkan pernikahan sesama jenis.⁴

Pada saat yang sama, ia juga mengungkapkan perlunya mendengar dengan penuh perhatian terhadap para pelaku hubungan sejenis, yang memeliki ketertarikan seksual terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk mereka yang mengganti jenis kelamin.

Menurut pemberitaan The New York Times, ia juga mengatakan dalam sebuah konferensi pers, "Kita tidak boleh memiliki muatan homofobia dalam bagian apapun dari gereja."⁵ “Homofobia” adalah terminus non-intellectus yang sering digunakan oleh aktivis homoseksualisme terhadap mereka yang tidak menyetujui agenda revolusi seksual masyarakat.

Selain isu pernikahan sejenis, Gereja Anglikan juga dilanda perpecahan atas isu pengangkatan uskup perempuan. Uskup Agung Welby yang baru-baru ini kehilangan seorang anak perempuannya, menyatakan akan mendukung ordinasi perempuan di Gereja Anglikan.

Isu apapun dalam gereja yang membawa perpecahan dan kepahitan harus diwaspadai, supaya dalam rangka pertumbuhan yang mensyaratkan perbedaan pendapat, jangan si Jahat mengambil kesempatan untuk menghancurkan gereja.

Sambutan dari Uganda

Dari Uganda, Pdt Canon George Bagamuhunda, sekretaris provinsi untuk Gereja Anglikan Uganda mengatakan bahwa mereka senang mendengar Welby adalah seorang yang "injili."

"Kami berjanji untuk memberikan doa dan bekerjasama dengannya sebagai pemimpin," kata Canon Bagamuhunda. Uganda merupakan provinsi terbesar kedua setelah Nigeria dalam hal jumlah keanggotaan dalam Gereja Anglikan.

Dalam pengamatan Canon Bagamuhunda saat sekarang ini adalah waktu yang menantang, tidak hanya dalam Gereja Inggris, tetapi juga di Komuni Anglikan dunia yang tetap terpecah karena interpretasi Kitab Suci. Dia menambahkan bahwa provinsinya akan mendoakan agar Welby "menetapkan supaya Firman Allah ditulis sebagai yang memiliki otoritas atas iman dan moralitas kita bersama."⁶***

1 Africa warms to new Archbishop of Canterbury Justin Welby, The CS Monitor (link). 

2 African bishops boycott world Anglican Church conference, APA-London (link).

3 Anglican Bishops world conference in UK is likely to result in the church schism, Inter-Fax (link).

4 Anglican Church’s New Leader Vows to Seek Reconciliation, The New York Times (link).

5 Anglican Church’s New Leader Vows to Seek Reconciliation, The New York Times (link); New archbishop of Canterbury shaped by Catholics, favors women bishops, Catholic News Service (link).

6 Africa warms to new Archbishop of Canterbury Justin Welby, The CS Monitor (link).

Perang budaya di Uganda: 38 LSM dilarang karena “mempromosikan praktek homoseks”

Demo besar-besaran di Uganda menentang praktek homoseks.

UGANDA, Kampala (MP) -- Pemerintah Uganda menyatakan larangan terhadap 38 LSM (lembaga swadaya masyarakat) atas dasar mempromosikan praktek homoseks dan merekrut anak-anak di bawah umur.

Menteri Negara Bidang Etika Simon Lokodo menyatakan pada Reuters larangan beroperasi diberikan pada organisasi yang menerima dana dari pendukung praktek homoseks dari luar negeri serta merekrut anak-anak di bawah umur.

“LSM-LSM tersebut adalah chanel di mana uang disalurkan dan digunakan untuk merekrut,” ungkap Lokodo. Ia tidak menyebutkan nama-nama organisasi itu.

Lebih dari 30 negara di Afrika menentang praktek homoseks, dan Uganda adalah salah satunya.

Pada hari Senin lalu pemerintah telah membubarkan sebuah konferensi untuk mendukung praktek homoseks di Uganda dan menahan para aktivisnya yang juga datang dari luar Uganda. Mohammad Ndifuna, pemimpin dari Human Rights Network Uganda (HNRU [jaringan hak asasi manusia Uganda]), termasuk di antaranya. “Kami tahu ada bermacam-macam ancaman yang mengarah pada sektor ini [LSM] oleh karena berbagai alasan,” katanya. HNRU sepertinya adalah salah satu dari 38 LSM itu.

Sebuah RUU yang berisi peraturan yang akan memberikan hukuman yang keras terhadap praktek homoseks dan melarang upaya mempromosikannya, termasuk melarang dukungan dana untuk para homoseks, saat ini sedang menunggu pembahasan di parlemen.

Negara-negara di Afrika terus mendapat tekanan dari beberapa negara tertentu karena sikapnya terhadap praktek homoseks. Media outlet yang bersimpati dengan agenda revolusi seksual terus mengritik dan memberi kesan itu datang dari “masyarakat internasional” dan atas nama “HAM.”

Sementara itu isu homoseks mulai dijadikan sebagai taruhan politik, seperti yang nampak di Zimbabwe.

Presiden Robert Mugabe dari partai Zanu-PF dengan keras menggaris bawahi sikapnya menentang praktek homoseks. Sementara itu sikap lunak ditunjukkan oleh Perdana Menteri Morgan Tsvangirai dari partai MDC. Membanggakan dirinya sebagai seorang “laki-laki berkeluarga” ia mengatakan bahwa ia tidak akan “menghukum, menghakimi, mengutuk, menjelek-jelekkan orang karena pendapat mereka karena penghakiman adalah milik Tuhan yang Mahakuasa.”

Administrasi pemerintahan Inggris dan Amerika saat ini telah secara terang-terangan menyatakan bahwa bantuan luar negeri mereka turut ditentukan sikap penerima bantuan terhadap “hak” pelaku hubungan sesama jenis. Sekalipun reaksi keras datang dari pemimpin-pemimpin Afrika yang melihat sikap tersebut sebagai bentuk neokolonialisme, efeknya terasa menggigit bagi negara-negara yang banyak kali masih bergantung pada 'belas kasihan' Barat. Tak kurang Presiden Malawi telah mengekspresikan keinginannya merubah kebijakan mengenai praktek homoseks, bertolak belakang dari almarhum Presiden Mutharika yang digantikannya.

Di lain pihak, pemerintah Rusia dengan didukung penuh Gereja Orthodoks Rusia menentang praktek homoseks dan telah menetapkan undang-undang melarang promosi hubungan sesama jenis kepada anak-anak.

Politik dan ekonomi seperti dua sisi mata uang, dan keduanya akan mempengaruhi bentuk budaya sebuah masyarakat. LSM adalah organisasi berbasis masyarakat yang bertujuan utama untuk membela kepentingan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Namun organisasi-organisasi ini juga rentan dengan agenda terselubung untuk mempromosikan bentuk budaya yang bertentangan dengan agama dan norma sosial masyarkat. Memerlukan kekritisan dan kehati-hatian dalam melibatkan diri dengan organsisasi tertentu, sambil terus mengupayakan pengembangan kualitas dan pemberdayaan masyarakat. (Reuters/RNW/Telegraph)