Pernyataan sikap mengenai hubungan gereja dan politik di Kupang, NTT*

FORUM PEDULI GEREJA DAN MASYARAKAT PERNYATAAN SIKAP MENGENAI GEREJA DAN POLITIK MENJELANG PEMILUKADA GUBERNUR 2013-2018

Gereja memiliki peran dan tanggung jawab politik. Politik adalah perihal menata hidup bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara demi keadilan, perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa. Peran dan tanggung jawab gereja di bidang politik itu lahir dari keyakinan bahwa Allah yang kita imani dalam Kristus adalah Allah yang berpolitik. Alkitab bersaksi tentang tindakan Allah menata bumi dari kekacauan menjadi teratur dan layak didiami segenap makhluk. Selanjutnya, politik Allah terutama tampak dalam keberpihakanNya kepada mereka yang miskin, tertindas dan menjadi korban ketidakadilan (Kel.5:1-24; Yehz.2-3; Amos 5, dll). Selama pelayananNya di bumi, Yesus Kristus selalu melayani mereka yang miskin dan terpinggirkan (Lukas 9:10-17; 13:31-35, dll). Karena itu, gereja tidak boleh menghindarkan diri dari aktifitas politik masyarakat. Hakikat politik gereja adalah bersama Allah memperjuangkan kesejahteraan bagi semua orang dan segenap ciptaan, terutama keadilan bagi kaum marjinal dan alam yang dieksploitasi (lihat Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT B.9 tentang Gereja dan Politik).

Dalam waktu yang tidak lama lagi yaitu tanggal 23 Mei 2013, masyarakat provinsi Nusa Tenggara Timur akan melangsungkan pesta demokrasi pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah untuk putaran yang kedua. Berkaitan dengan peran dan tanggung jawab politik gereja, kami sebagai Forum Peduli Gereja dan Masyarakat menyatakan beberapa hal.

Pertama, gereja berpolitik dalam rangka politik Allah di dunia untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan segenap ciptaan bukan untuk kepentingan dan keuntungan gereja sendiri apalagi untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu di dalam atau di luar gereja. Untuk itu kami menghimbau para pimpinan dan warga gereja untuk mengutamakan perjuangan demi nilai keadilan dan kebaikan bersama dan tidak terjebak pada perjuangan demi figur atau kelompok tertentu. Gereja perlu bersikap kritis terhadap politisi dan partai politik agar tidak digunakan sebagai alat dan kendaraan politik.

Kedua, gereja perlu bertobat, menahan dan membatasi diri, dari pemanfaatan proses politik untuk kepentingan gereja. Gereja perlu bertobat dari pemanfaatan dana bantuan sosial untuk pembangunan rumah gereja atau kepentingan lainnya dalam gereja yang tidak sesuai dengan tujuan dana bantuan sosial yang sebenarnya yaitu untuk rakyat miskin. Selain itu gereja (baik pemimpin maupun anggota) tidak boleh membiarkan fasilitas gereja dipakai sebagai sarana kampanye individu politisi atau partai politik manapun. Gereja perlu berada di barisan depan sebagai teladan dalam mengkritisi dan menolak praktik money politic.

Ketiga, kami menghimbau agar anggota jemaat tidak memilih calon pemimpin sekedar karena relasi etnis dan agama melainkan pada penilaian terhadap komitmennya yang memelihara nilai-nilai keadilan dan kebaikan bersama. Pilihlah calon pemimpin yang memiliki integritas pribadi dan latar belakang yang jelas mengenai keberpihakannya pada nilai kemanusiaan dan kebaikan alam. Berhati-hatilah dengan pemimpin yang rekam jejaknya tidak menunjukkan keberpihakan pada nasib orang kecil dan perbaikan atau pengurangan kerusakan lingkungan hidup.

Keempat, kami menghimbau para politisi untuk` tidak memanfaatkan gereja bagi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Gereja ada untuk melayani semua manusia dari latar belakang politik apa pun. Karena itu pemakaian gereja untuk kepentingan sempit dan sektarian menciderai hakikat gereja yang sebenarnya.

Kelima, kami menghimbau pemimpin dan anggota gereja untuk melakukan pengawasan terhadap proses Pemilukada sehingga bisa berjalan jujur dan adil. Jika ditemukan kecurangan jangan takut melapor kepada lembaga-lembaga terkait.

Keenam, kami menghimbau media massa cetak dan elektronik untuk bersikap netral (tidak memihak) dan menyuarakan nilai-nilai etis (keadilan, kebenaran, perdamaian, dan kebaikan bersama) termasuk bagi alam semesta.

Ketujuh, kami menghimbau kepada pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan sosial demi kebaikan masyarakat bukan untuk menarik dukungan politik bagi pihak-pihak tertentu.

Kedelapan, kami menghimbau kepada lembaga legislatif/DPRD untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif agar tidak terjadi penyelewengan dana-dana untuk masyarakat.

Kesembilan, meningkatnya angka golongan putih (GOLPUT) yaitu rakyat yang memilih untuk tidak memilih adalah tanda apatisme terhadap proses politik yang gagal membawa perubahan demi kebaikan. Untuk itu dalam proses politik, baik menuju momen Pemilihan Kepala Daerah/Anggota Legislatif/Presiden maupun sesudah proses-proses tersebut ketika pemimpin telah terpilih, kami menghimbau para politisi untuk menjernihkan visi dan memelihara komitmen pada nilai keadilan dan kebaikan bersama serta menjauhkan diri dari perbuatan penyalahgunaan kekuasaan.

Demikian pernyataan sikap kami. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja memberkati kita.

Kupang, 18 Mei 2013

Forum Peduli Gereja dan Masyarakat:
1. Pdt. Emr. Dr. Ayub Ranoh
2. Pdt. Emr. Y. Sabuna, MSi
3. Pdt. Jack Karmani, STh
4. Pdt. Dr. J. E.E. Inabuy
5. Pdt. Emr. Dr. J. A. Telnoni
6. Pdt. Dr. Mery Kolimon
7. Pdt. S. V. Nitti, MTh
8. Pdt. Ina Bara Pa, STh
9. Pdt. Agustina Hauteas-Amtaran, STh
10. Pdt. Ari Kalemudji, MSi
11. Pdt. Wanto Menda, STh
12. Pdt. Thomas Ly, MTh
13. Dr. David Pandie
14. Pdt. B. Doeka-Souk, STh, MM
15. Paul Sinlaeloe, SH
16. Martha Bire, STh
17. Ferderika Tadu Hungu, STh, MA
18. Yuli Ndolu, SH, MHum
19. David Natun, S.Pd
20. Eyda Dju Bire, S.Sos
21. Zarniel Woleka, SH
22. Pdt. Dina Dethan-Penpada, MTh


-----
*Pernyataan sikap ini dibagikan oleh Ibu Pdt. Augustine Kaunang di group Forum Pendeta GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) dengan ijin dari Pdt. Dr.Mery Kolimon dari Gereja Masehi Injili Timor (GMIT).

Pernyataan sikap GMIT ini merupakan sebuah terobosan penting dalam memahami bagaimana gereja menyikapi realitas politik, baik di tingkat regional, nasional, maupun global. Seperti yang diungkapkan Pdt. Kaunang dalam pengantarnya pada postingan tersebut, dalam konteks GMIM, supaya "'berani' menyatakan sikap atas kenyataan bergereja dan bermasyarakat" di mana pun kita berada.