Guru yang tidak mengajarkan 'pernikahan' sejenis terancam kehilangan pekerjaannya

David Burrowes dan keluarga
(foto: davidburrowes.com)

INGGRIS, London (19 November 2012).

Administrasi pemerintahan Inggris saat ini telah menolak memberikan jaminan bahwa guru tidak akan dikenai disiplin jika mereka tidak mendukung pernikahan sesama jenis di kelas.

Menteri Pendidikan Inggris Truss Liz tidak menawarkan jaminan ketika menanggapi pertanyaan David Burrowes MP yang jelas dan langsung mengenai isu tersebut.

Mrs. Liz mengatakan hal itu tidak mungkin diketahui karena undang-undang tersebut belum secara secara spesifik diumumkan.

Tapi Mr Burrowes mengatakan bahwa hal itu bukan alasan, karena setelah berbulan-bulan Pemerintah seharusnya sudah memikirkan dampak dari pelegalan pernikahan sejenis.

Awalnya ia menyuarakan keprihatinannya kepada menteri Perempuan dan Persamaan, Maria Miller, tentang dampak dari rencana kelompok Koalisi untuk mengubah undang-undang pernikahan, yang kemudian diikuti sebuah publikasi pendapat hukum dari Aidan O'Neill, QC, seorang ahli hak asasi manusia. Mr. O'Neill diminta untuk memberi nasihat tentang dampak dari mendefinisikan ulang arti perkawinan untuk pasangan sesama jenis terhadap sekolah, gereja, rumah sakit, orangtua angkat dan fasilitas umum.

Dampak legalisasi pernikahan sejenis

Di antara kesimpulannya, Mr O'Neill menyebut bahwa sekolah mempunyai kekuatan hukum untuk memberhentikan staf yang dengan sengaja tidak menggunakan cerita atau buku pelajaran yang mempromosikan pernikahan sesama jenis.

Orangtua yang keberatan dengan pernikahan sesama jenis diajarkan kepada anak-anak mereka tidak akan bisa menarik anak mereka dari pelajaran tersebut, ungkapnya menambahkan bahwa sekolah berbasis agama pun tidak akan membuat perbedaan.

Salah satu skenario yang ia angkat adalah ketika sebuah Sekolah Dasar meminta seorang guru Kristen menggunakan buku berjudul King & King, sebuah kisah tentang seorang pangeran yang menikahi seorang pria, dan membuat sebuah drama berdasarkan cerita itu.

"Jika guru menolak untuk mematuhi instruksi yang adalah sah dari pihak sekolah maka itu dapat menjadi alasan pemecatan dari pekerjaannya," simpul Mr O'Neill.

Tak dapat lagi bersandar pada Pengadilan HAM

Mr O'Neill mengatakan bahwa guru tidak dapat menggunakan hukum hak asasi manusia untuk menantang keputusan tersebut karena Pengadilan HAM Eropa di Strasbourg sebelumnya telah "kelihatan tidak mau" membuka peluang bagi [para pekerja] meminta perubahan kondisi kerja mereka untuk alasan agama.

Mr Burrows mengungkapkan bahwa tanggapan Pemerintah di atas menunjukkan bahwa pernikahan sejenis akan diajarkan di sekolah-sekolah dan tidak ada jaminan bagi para guru yang menolaknya atas dasar hati nurani bahwa mereka akan tetap dipekerjakan.

"Ada sebuah pertanyaan besar dan serius apakah pernikahan sesama jenis akan merusak kebebasan hati nurani, itulah pertanyaan besar yang akan masih menggantung dari legislasi ini," ungkap Mr Burrowes.

Pekan lalu, Sir Gerald Howarth, mantan menteri pertahanan, memperingatkan bahwa pendeta militer yang tidak mendukung perkawinan sesama jenis bisa diberhentikan sebagai konsekuensi program Pemerintah Inggris untuk mengubah definisi pernikahan yakni antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. (Telegraph/TCI/MP)