 |
| Aspirasi ratusan rohaniwan menuntut hak untuk beribadah (foto: detikfoto/Ari Saputra). |
Jurubicara Forum Rohaniwan Erwin Marbun mengatakan, para rohaniwan yang turut berpartispasi itu berasal dari lintas agama seperti Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu. Demo diwakili dari masing-masing lintas agama seperti pendeta, ustad, kaum sunni, dan biksu.
“Kami meminta DPR dan MPR RI memberi pernyataan sikap ke pemerintah untuk melindungi kebebasan beribadah. Saat ini merebak penutupan tempat ibadah yang mengundang keprihatinan masyarakat,” ujar Erwin Marbun sebelum berangkat dari Pintu 7 Senayan Jakarta, menuju gedung DPR/MPR.
Para rohaniwan, kata Erwin, prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Indonesia yang berazaskan Pancasila seharusnya tidak dikotori dengan adanya penutupan tempat ibadah.
“Bukan hanya gereja yang banyak ditutup tetapi juga masjid. Kalau pemerintah membiarkan masalah ini berlangsung terus bisa-bisa sesama anak bangsa akan saling membunuh,” katanya.
Forum rohaniwan Jabodetabek menyuarakan kondisi Indonesia secara umum. “Kita mau selamatkan Indonesia, bukan agama tertentu. Semua agama di Indonesia korban,” ucapnya.
“Mudah-mudahan MPR RI mau menyuarakan aspirasi kami ke pemerintah. Kebebasan beribadah sudah terusik dan makin lama semakin menjadi-jadi,” katanya.
Para rohaniwan berpakaian jubah lengkap dan berjalan kaki menuju gedung wakil rakyat yang terhormat. Mereka mulai bergerak dari Pintu 7 Senayan pada pukul 10.00 WIB.
Di Bawah Tenda
Sementara itu, ratusan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Setu melaksanakan ibadah Minggu (7/4) pukul 10.00 - 11.51 WIB. Mereka beribadah di antara puing-puing runtuhan bangunan berlokasi di Jalan MT Haryono, Gang Wiryo RT 05/RW 02, Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Para jemaat beribadah di dalam bangunan semipermanen dengan memasang tenda terpal di sisi belakang. Sisa-sisa puing runtuhan telah dibersihkan sehingga mereka dapat beribadah di lokasi yang diruntuhkan oleh Pemkab Bekasi beberapa waktu lalu. Sejak Rabu (3/4) pukul 10.00 WIB warga sekitar bersama dengan Jemaat HKBP Setu membersihkan sisa-sisa puing. "Tidak hanya jemaat yang bergotong-royong membersihkan puing tapi juga warga sekitar ikut membantu kami," ujar Majelis HKBP Setu, Masra Markus Simamora.
Menurut Masra, warga sekitar Gereja HKBP Setu memang tidak mempermasalahkan keberadaan gereja dan jemaat beribadat di lingkungannya. "Ini dibuktikan dengan keterlibatan mereka dalam membantu kami membersihkan puing-puing sisa runtuhan," ungkap Masra.
Laporan lainnya dari Indonesianway.com. Di antaranya menyebutkan:
Ketua Umum PGI Pendeta AA Yewangoe mengatakan, keberagaman adalah “given”, bukan untuk dipersoalkan. Kerukunan sebenarnya bagian dr bangsa ini. “Ada radikalisme yang menguat di Indonesia yang mengancam bangsa. Banyak kelompok intoleran, atas nama agama. Negara sering kali absen. Dia tidak bertindak nyata. Ini mengundang keruntuhan bangsa. Ada yg sakit di bangsa ini. Sakitnya ini harus diobati,” kata [Pdt] Yeangoe.
Karena itu dia meminta negara untuk menjaminan kebebasan beragama dan beribadah. “Jangan negara diperintah kelompok intoleran, dan jangan diserahkan pd kelompok intoleran yg melampaui konstitusi Indonesia,” imbuhnya.
Sementara wakil Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Suprapto menegaskan bahwa KWI prihatin akan kondisi bangsa soal kebebasan beragama dan beribadah. “KWI mendukung penegakan hak konstitusi soal kebebasan beribadah. Kami bagian sepenuhnya dari bangsa ini, bukan anak tiri. Berhak untuk mendapat perlindungan yang sama. KWI menilai ada kelemahan pemerintah pusat untuk menjaga hak konstitusi warga, sehingga suburkan radikalisme, dan semaunya walau melanggar konstitusi. KWI meminta agar MPR bersikap tegas pada pemerintah yang lalai MPR segera lakukan konsolidasi,” tegasnya.
Penutupan rumah-rumah ibadah di negara Pancasila merupakan suatu pelanggaran konstitusional yang perlu diseriusi pemerintah. Hal ini juga perlu diimbangi oleh kesadaran masyarakat bahwa kelompok-kelompok radikal bisa ditunggangi oleh pihak-pihak anti-agama untuk saling membenturkan golongan-golongan agama di Indonesia.
Dalam laporan terkait, Indonesianway.com menyebut tanggapan Ketua MPR Taufiq Kiemas.
Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi Forum Rohaniwan Sejabodetabek tentang kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah dalam forum pertemuan MPR dan lembaga tinggi negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bulan April ini atau Mei mendatang.
Hal ini disampaikannya saat menerima rombongan Forum Rohaniwan Sejabodetabek di kantornya di gedung DPR/MPR/DPD Senayan Jakarta, Senin (8/4/2013), didampingi oleh para wakil ketua MPR.
Menurutnya segi pluralitas Indonesia itu perlu dijaga, dan ketegangan antar umat beragama di Indonesia disikapi dengan kepala dingin.
“Penyelesaian seperti ini yang menarik MPR sekarang. Cara penyelesaian yang tidak emosional. Dan kita bisa menyelesaikannnya dengan enak. Ada satu hal lagi yang bisa diperhatikan kalau kita melihat Garuda Pancasila kita berdiri di Bhineka Tunggal Ika dengan sangat tipis sekali. Itulah kerukunan beragama atau kerukunan atau hidup tergantung pada tipis ini. Kalau ini bergoyang maka tidak ada lagi negara Indonesia yang kita cintai ini. Jadi hidup republik Indonesia ini tergantung dari kerukunan beragama kerukunan semuan. Kita ini adalah memiliki negara karunia Tuhan. Negara sebesar ini bisa disatukan oleh Pancasila ini sangat luar biasa. Ada banyak pulau dengan begitu banyak agama banyak bahasa tetapi biarpun berbeda masih bisa tetap bersatu,” tegasnya seperti dikutip oleh Indonesianway.com.***
0 komentar :
Posting Komentar