Uskup Tawadros terpilih menjadi Paus Gereja Koptik; 'Pendidikan Pancasila' diterapkan di Mesir

Uskup Tawadros, Paus Gereja Ortodoks Koptik ke-118
(foto: VOA).

MESIR, Kairo (4 November 2012).

Uskup Tawadros terpilih menjadi pemimpin baru Gereja Ortodoks Koptik Mesir yang ke-118. Dua kandidat lain dalam pemilihan akhir kali ini adalah Uskup Raphael dan Bapa Raphael Ava Mina. Ketiga kandidat ini dipilih lewat pemungutan suara oleh sebuah dewan yang terdiri dari sekitar 2.400 pemimpin gereja dan masyarakat Koptik pada bulan Oktober, demikian dilaporkan BBC News.
 
Dengan demikian Uskup Tawadros yang saat ini berusia 60 tahun menggantikan Paus Shenouda III yang meninggal pada Maret lalu dalam usia 88 tahun.

Di tangan Tuhan

Masing-masing nama para kandidat paus ditulis pada selembar kertas yang sama ukuran dan diikat dengan cara yang sama dan dimasukkan ke dalam toples kaca yang disegel dengan lilin dan diletakkan di altar gereja Katedral St. Markus di Kairo.

Seorang anak yang ditutup matanya kemudian menarik nama Uskup Tawadros, yang sampai sekarang merupakan tenaga bantu bagi Uskup Pachomius, pejabat sementara Gereja Koptik.

Uskup Pachomius kemudian mengambil surat suara dari tangan anak itu, dan menunjukkan kepada semua orang berkumpul di katedral.

Umat Kristen Koptik mengatakan proses ini adalah untuk memastikan bahwa pemilihan pemimpin Gereja ada di tangan Tuhan.

Uskup Tawadros yang memiliki gelar sarjana ilmu farmasi ini akan ditahbiskan dalam sebuah upacara pada tanggal 18 November nanti. Ia dikenal sebagai seorang yang berpengalaman dan memiliki ketrampilan manajerial.


Pancasila di Mesir  

BBC News turut menyoroti kekuatiran masyarakat Koptik mengenai diskriminasi, termasuk kekerasan dan pembakaran gereja seperti yang sempat terjadi pada Oktober 2011 dan memakan korban 25 orang meninggal dunia.

Namun, sebuah perkembangan yang membesarkan hati saat ini adalah tekad pemerintah untuk memajukan seluruh masyarakat Mesir, di antaranya lewat pendidikan, yang pendekatannya mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Al Arabiya News melaporkan bulan Oktober lalu, Kementerian Pendidikan Mesir mengumumkan bahwa sekolah tingkat menengah di negara itu akan mengimplementasikan pendidikan kemasyarakatan dengan menggunakan kitab suci Agama Abrahamik, yaitu Alkitab, di mana yang disebut Perjanjian Lama merupakan kitab suci agama Yahudi (Tanakh), dan Al-Qur'an.

Dalam kurikulum baru ini siswa kelas dua sekolah menengah akan belajar tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia menurut pemahaman Kristen, demikian dituliskan oleh media Mesir al-Shorfa.

Ayat Alkitab seperti, “Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang [yaitu, di pengadilan]” (Amsal 22:22), akan dikutip dan diajarkan dalam kelas. Selain itu, adalah hal kebebasan berkehendak dan menentukan nasib sendiri.

Pada tahun ketiga, kurikulum ini akan fokus pada ajaran-ajaran Islam tentang hak-hak non-Muslim, termasuk perlindungan kehormatan, dan kebebasan seseorang untuk memilih agama di antara ajaran Islam lainnya.

Dr. Kamal Mogheeth dari Pusat Nasional untuk Penelitian Pendidikan Mesir mengatakan kepada Al-sayid website bahwa ia percaya langkah untuk menggunakan teks-teks suci di sekolah menengah akan membawa hasil yang positif dalam mendorong terciptanya interaksi antara agama-agama yang berbeda.

"Ini adalah langkah untuk menghilangkan ketegangan dan intoleransi antara Muslim dan [Kristen] Koptik yang kejadiannya muncul dari waktu ke waktu di Mesir," kata Mogheeth seperti dikutip Al-sayid.

Namun, Mogheeth menambahkan bahwa ayat-ayat suci harus ditangani dengan "sangat hati-hati" sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang dapat menyebabkan perselisihan yang kontroversial.

Dr. Ilham Abdel Hamid, seorang profesor di Universitas Kairo, mengatakan langkah itu "bisa meredakan ketegangan sektarian yang akhir-akhir ini mulai meningkat di Mesir, dan menanamkan perekat persatuan nasional ke dalam diri para siswa."

Seorang ibu yang diwawancarai oleh Al-sayid mengatakan bahwa tambahan baru pada kurikulum itu merupakan hal yang tidak perlu dan menegaskan bahwa pemerintah harus fokus dalam menambahkan undang-undang Mesir ke dalam buku teks.

Yang lain mengungkapkan bahwa adalah benar mendidik anak-anak tentang perbedaan agama sehingga mereka bisa tahu bagaimana menghormati agama lain, moral dan kebebasan. (BBC/Al-Arabiyah/MP)