Subkomisi Hukum dan Advokasi Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP) Keuskupan Bandung akan membuka klinik hukum.
Antonius Sartono, seorang pengurus subkomisi, mengutarakan belum ada nama bagi klinik hukum yang segera beroperasi. “Tapi fungsinya seperti lembaga bantuan hukum,” ujarnya kepada hukumonline ketika diwawancarai via telepon, Jumat (10/08).
Ada maksud mengapa mereka lebih memilih klinik hukum ketimbang LBH. Klinik hukum, kata Sartono, ibarat klinik kesehatan. Ada dokter umum yang praktik di tempat itu. Pasien datang dengan keluhan sakit tertentu. Karena hanya ada dokter umum, tentu saja penyakit ringan akan mereka tangani segera. Tapi, penyakit yang harus ditangani secara khusus, maka rekomendasi untuk ditangani dokter ahli akan diberikan pada pasien. “Sekilas, begitulah gambaran kerja klinik hukum kami nanti,” lanjut Sartono.
Seiring dengan pembentukan klinik hukum, akan diluncurkan pula ‘hotline’ pengaduan di subkomisi. Tujuannya agar klinik hukum makin dikenal dan makin banyak pengaduan yang masuk.
Lalu, siapa saja ahli yang mereka libatkan untuk menangani pengaduan? Menurut ‘Black’ begitu sapaan akrab Sartono, para pengacara sekaligus pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung diajak bekerjasama. Jika pengaduan akan ditangani namum subkomisi tak mampu, maka LBH FH Unpar yang akan menangani.
Baca selengkapnya di sini.
0 komentar :
Posting Komentar