Homoseksualisme dan masalah seputar pernikahan, bisnis, dan Olimpiade 2014

Logo Gereja Skotlandia.

SKOTLANDIA: Berhenti memberkati pernikahan?

Gereja Skotlandia sedang mempertimbangkan kemungkinan berhenti memberkati pernikahan untuk menghindari tuntutan hukum.

Hal ini mengemuka setelah Parlemen Skotlandia meluluskan sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang turut memuat peraturan tentang legalitas 'pernikahan' sejenis.

“Bayangan tentang tahun-tahun melalui tuntutan hukum yang melelahkan, yang juga sangat mahal, adalah sungguh-sungguh memprihatinkan,” ungkap Pdt. Alan Hamilton dari komite masalah hukum Gereja Skotlandia.

Ia juga mengungkapkan bahwa RUU ini, jika disetujui, akan secara fundamental mengubah institusi tersebut dalam budaya Skots.

Ungkapan serupa datang dari Gereja Katolik Skotlandia.

“RUU ini merupakan tantangan yang paling serius terhadap kebebasan beragama di Skotlandia sepanjang yang dapat diingat.

“Gereja-gereja dan badan-badan keagamaan akan rentan terhadap tantangan dan serangan hukum. Memaksa masyarakat menerima pernikahan sesama jenis di tengah penolakan mayoritas adalah tidak perlu, tak diinginkan, dan tidak demokratis,” ungkap jurubicaranya kepada The Scotsman.

Humanist Society Scotland (Masyarakat Humanis Skotlandia) adalah salah satu pendukung RUU ini.

Organisasi ini menyatakan siap mengakomodasi sikap “diskriminatif,” demikian tanggapannya menanggapi kemungkinan adanya “pasal hati nurani” yang memungkinkan seseorang yang berkeberatan menolak memberkati 'pernikahan' sejenis. (WND)

Toko kue yang terpaksa ditutup.

AMERIKA SERIKAT: Toko kue terpaksa ditutup

Di Amerika Serikat, sebuah toko usaha kue terpaksa ditutup karena pemiliknya menolak membuat kue 'pernikahan' dua perempuan pelaku hubungan sejenis.

Aaron dan Melissa Klein dianggap tidak mematuhi peraturan “non-diskriminasi” yang ditetapkan pemerintah negara bagian Oregon, yang di antaranya mengatakan tidak boleh ada pembedaan pelayanan berdasarkan “orientasi seksual.” Kategori ini memang baru, tapi sudah menyebar luas, arti bebasnya adalah "citarasa seksual seseorang."

Menurut status Facebook pemiliknya, Sweet Cakes by Melissa terpaksa ditutup setelah beberapa bulan diteror oleh para aktivis dan simpatisan yang tidak menerima keyakinan keluarga ini bahwa mereka percaya pernikahan itu adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan karena itu menolak membantu “merayakan sebuah komitmen dosa seumur hidup.” 

Jika pelaku hubungan sejenis itu meminta dibuatkan kue ulang tahun, mereka [pemilik] tidak akan keberatan, demikian diungkapkan oleh Matt Barber dari Liberty Councel Action dalam tulisannya. Ia membandingkan kasus ini dengan meminta usaha katering Muslim untuk membuatkan babi panggang.

“Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya dari pada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya,” demikian status di halaman facebook usaha kue itu.

Maskot Olimpiade Musim Dingin ke-22 di
Rusia.

RUSIA: Melindungi anak-anak

Sementara itu, mendekati pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin 2014, tuan rumah Rusia tidak hanya sedang mempersiapkan diri untuk menyambut para tamu dan delegasi internasional, tetapi juga kemungkinan aksi melanggar ketertiban umum dari para aktivis homoseksualisme.

Rusia telah menjadi target aktivis homoseksualisme setelah menetapkan hukum yang melarang promosi homoseksualitas, dan tingkah laku seksual menyimpang lainnya, terhadap anak-anak. Menurut LSN: Reuters, AP, New York Times, BBC telah mengeluhkan bahwa peraturan ini adalah sebuah bentuk diskriminasi terhadap pelaku hubungan sejenis.

Para pelaku hubungan sejenis memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya di Rusia, karena itu LSN menilai niat pemerintah adalah benar-benar melindungi anak-anak dan bukan mengkriminalkan para pelakunya. Alasannya, tulis LSN, resiko tinggi HIV/AIDS dan kesehatan lainnya. 

(Terkait: Pusat Pengendalian Penyakit AS: 92 % kasus HIV usia 13-19 tahun terkait hubungan sejenis.)

Namun, sebuah berita yang tidak dicover di media-media arus utama, dua tim Olimpiade dari dua negara, bekerja sama dengan jaringan aktivis global dan internasional diplomat yang tidak disebutkan namanya berencana akan mengolok-ngolok peraturan itu di tengah pelaksanaan Olimpiade 2014.

Terkait dengan isu ini, Yelena Isinbayeva, atlet lompat galah asal Rusia pemenang medali emas Kejuaraan Dunia IAAF 2013, mengungkapkan bahwa para tamu seharusnya menghormati peraturan yang melarang propaganda praktek homoseks kepada anak-anak, demikian dilaporkan Interfax.

Menanggapi kritik media yang diarahkan kepada Isinbayeva, ketua Departemen Informasi Patriakat Moskow, Vladimir Legoyda, di antaranya mengungkapkan, “Gereja melihat homoseksualitas sebagai dosa, yang bukan berarti kebencian terhadap pelaku yang melakukan dosa ini tetapi menolak propaganda atau dukungan terhadap hubungan seksual demikian. Siapa pun, apakah seorang atlet, politikus, atau seorang ibu rumah tangga, orang percaya atau bukan, mempunyai hak untuk menerima atau menolak posisi ini.”

“Umat [Gereja] Ortodoks, anggota agama-agama tradisional di Rusia dan banyak orang non-religius menentang propaganda hubungan sejenis. Mereka didukung oleh banyak orang Kristen, Yahudi, Muslim di Barat, dan ada media dunia yang secara keras kepala mencoba untuk menciptakan gambaran yang membelokkan kenyataan ini,” lanjutnya.

Barangkali, mereka yang menentang ini yang tidak takut disebut diskriminatif untuk alasan yang tepat. [+]

Apakah pendidikan adalah salah satu faktor dalam kemenangan Presiden Obama?

Presiden AS Barack Obama (foto: csmonitor)

AMERIKA SERIKAT, West Virginia (10 November 2012).

Setelah penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan (Declaration of Independence) dari Kerajaan Inggris (4 Juli 1776) oleh para pendatang di Dunia Baru di tiga belas koloni Amerika, Samuel Adams menyatakan: "Hari ini, saya percaya, pemerintahan politik Protestan akan dimulai."¹ Hampir semua dari 56 penanda-tangan Deklarasi itu berafiliasi dengan gerakan Protestan.

Dalam artikelnya “The Middle Colonies as the Birthplace of American Religious Pluralism” (Wilayah Koloni Tengah sebagai Tempat Lahir Pluralitas Agama Amerika), Patricia Bonomi, profesor emeritus di New York University menulis: "Koloni [Amerika] terdiri sekitar 98 persen Protestan."²

Menyikapi kesan di atmosfir negara berpenduduk ketiga terbesar di dunia ini yang semakin menjauh dari etika moral kekristenan, [dengan tidak mengenyampingkan pertanyaan keadilan bagi para penduduk asli Amerika Utara], Julio Severo menulis “Pemerintahan politik Protestan di Amerika mulai menurun ketika liberalisme menyerang gereja-gereja...dan ketika pendidikan yang berpusat pada negara menggantikan pendidikan yang berpusat pada keluarga.” Menurutnya dalam kedua hal ini gereja dan keluarga melakukan penolakan, namun “kecil.”³

“Hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, AS tidak memiliki mayoritas Protestan, seperti laporan AP baru-baru ini. Sementara liberalisme meningkat di gereja-gereja Protestan, AS melihat penurunan jumlah anggota [gereja-gereja Protestan], dan banyak dari pemimpin mereka tidak lagi sejalan dengan Injil itu sendiri,” lanjutnya. 

Severo menilai bahwa gerakan Protestan di AS telah menjauh dari para penggagasnya yang menentang “kejahatan demi Injil itu sendiri.” 

Gerakan Protestan dihubungkan dengan Martin Luther ketika ia menempelkan 95 dalil di pintu Gereja Wittenberg, Jerman, pada tanggal 31 Oktober 1517.

Sekitar 500 tahun yang lalu Luther juga menulis: "Saya sangat takut kalau sekolah-sekolah akan terbukti menjadi gerbang besar menuju neraka, kecuali sekolah-sekolah itu [para pekerjanya] rajin bekerja dalam menjelaskan Kitab Suci, dan mengukirkannya dalam hati kaum muda."⁴

Sekolah tanpa agama

Di puncak gerakan Aufklarung (Pencerahan) yang mengadvokasi pemisahan negara dan agama, namun pada tataran ideologinya adalah sekularisasi masyarakat, sekolah-sekolah hendak dibersihkan dari pengaruh agama (sic. kekristenan).

Para penganut gerakan ini menggunakan berbagai posisinya untuk maksud ini, baik di Eropa maupun di berbagai koloninya. Ambil contoh di Minahasa. Pada tahun 1845, Residen A. J. Van Olphen menginstruksikan bahwa Agama Kristen sudah tidak bisa diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah dan sekolah misi. Atas perjuangan Nederlandsch Zendeling-gnootschap (Badan Misi Belanda) peraturan ini tidak diberlakukan di sekolah misi.⁵ Agenda Aufklarung di Indonesia tercegal dengan lahirnya Pancasila, yang sekarang menjadi sebuah target ideology.

Di AS, dengan preteks pemisahan antara negara dan agama, maka sekolah-sekolah negara atau yang ditunjang oleh negara tidak boleh mengajarkan agama pada murid-muridnya.⁶ Kelompok-kelompok ateis sangat militan dalam menjaga kebijakan ini. Menyanyikan sebuah lagu yang menyebut “Allah” atau “Tuhan” saja tidak luput dari gugatan hukum mereka.⁷ Hal ini praktis merupakan supresi agama di dalam pikiran anak-anak dan masyarakat.

Tidak banyak yang menyadari apa yang ditunjukkan oleh Francis Fukuyama bahwa gerakan Protestan telah ditunggangi oleh gerakan Aufklarung sebagai agen sekularisasi,⁸ atau lebih tepat sekularisasi kebablasan. Karena jika awalnya adalah untuk tujuan demokratisasi dan toleransi beragama, pada akhirnya secara ekstrim telah meminggirkan agama-agama dari realitas publik masyarakat Eropa dan Amerika Utara, dan pada saat yang sama, mendorong Darwinisme/Naturalisme sebagai spritualitas yang 'valid'.

Pendidikan Katolik

Pada tahun 1840, di New York, ketika identitas Protestan masih sangat kuat di antara para settlers, dengan ekses yang menyebabkan diskriminasi terhadap murid-murid berlatar-belakang Katolik, Bishop John Hughes melayangkan protes.

“Kami menolak membayar pajak yang [maksud penggunaannya] adalah menghancurkan agama kami dalam pikiran anak-anak kami.” Ia menuntut supaya New York Public School Society juga menopang sekolah-sekolah Katolik.⁹

Ketika pada tahun 1850 ia terpilih sebagai Uskup Agung New York, ia menggunakan wewenangnya untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan Katolik swasta. Sekarang ini, ketika pendidikan Katolik masih merupakan pendidikan alternatif di AS, pendidikan Protestan telah hampir menyeluruh menghilang, dan yang masih berfungsi, sedikit yang dapat dikatakan beroperasi di luar ideologi sekuler.

Keberatan yang disampaikan oleh Severo adalah bahwa sekolah modern saat ini tidak berusaha untuk menjelaskan atau “mengukirkan” Alkitab di hati para generasi muda. “Sebaliknya, sekolah mengukirkan homoseksualitas dan penyimpangan lainnya” dalam hati mereka. Karena itu baginya, mengutip Luther, “Sekolah secara efektif telah menjadi gerbang besar neraka.”

Home Schooling

Situasi ini membuat banyak orangtua mulai memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di rumah. Ini pun bukan tanpa problema. Di AS sekarang ini home schooling masih merupakan alternatif pendidikan anak-anak, tapi pertanyaannya adalah sampai berapa lama kebijakan ini akan bertahan?

Di Kanada, homoseksualisme telah mulai diajarkan pada anak-anak di tingkat taman kanak-kanak.¹⁰ Di Provinsi Alberta, bahkan para orang tua yang memilih home schooling sebelumnya telah menerima tekanan untuk melakukan hal yang sama di sekolah rumah mereka, sekalipun Pemerintah kemudian mundur dengan mengalirnya komplain dari orang tua.¹¹ Dalam situasi ini semuanya berargumen dengan mengutip “hak asasi manusia.”

Menyeberang ke Eropa, yang dilaporkan sangat senang dengan terpilih kembalinya Mr. Obama, Norbert Blum, seorang figur dalam Persatuan Kristen Partai Demokrat, mengatakan, “Saat ini saya mengamati perampasan total anak-anak oleh negara.” Mereka meninggalkan rumah pagi-pagi dan pulang sore.

"Saya menentang monopoli pendidikan negara dan melihat home schooling oleh orang tua yang bertanggung jawab sebagai tanggapan yang sehat terhadap sistem sekolah yang bersifat mutlak," demikian dikutip Home School Legal Defence Association.¹²

Pada zaman Nazi, home school dinyatakan ilegal di Jerman. Baru-baru ini pihak berwenang di Jerman telah menindak sebuah keluarga yang menerapkan home school, memberi sangsi denda yang mencekik leher, merampas anak-anak dari rumah mereka, dan memenjarakan orang tua yang terus mengajar anak-anak mereka di rumah.

Awal bulan ini, sebuah pengadilan distrik di Darmstadt memisahkan sebuah keluarga, dan menyerahkan anak-anak mereka ke lembaga anak, karena orang tua mereka menyekolahkan mereka di rumah.¹³

Kita kadang berpikir bahwa negara-negara yang mengagung-agungkan demokrasi ini adalah kebalikan dari retorik “fundamentalisme” yang sering diarahkan pada negara-negara Islam. Tapi kalau kita melihat lebih dekat lagi, apakah kita masih dapat berpikir demikian?

Kembali pada pertanyaan di atas, apakah pendidikan adalah salah satu faktor dalam kemenangan Presiden Obama? Saya berharap tulisan ini dapat menjadi pengantar dalam sebuah diskusi yang membukakan pikiran in our connected world today.***

-------

1  The American Minute: October 31, Conservative Action Alerts (link).

2  The American Minute: October 31, Conservative Action Alerts (link).

3  Julio Severo, A New Reformation to Counter-Attack the Great Gates of Hell?: Martin Luther warns modern-day parents, Last Day Watchman (link); Tulisan ini dielaborasi dari artikel Severo. 

4  S. Michael Craven, Christian and Public Education, Christianity.com (link); The American Minute: October 31, Conservative Action Alerts (link).

5  F. S. Watuseke, Sejarah Minahasa (Manado: Pertjetakan Negara, 1968), 41.

6  Lihat tulisan S. Michael Craven, Christian and Public Education (link), yang memberi sinopsis tentang problematika sekolah negara di AS.

7  Atheistic FFRF Pledges Legal Battle as NY Public School Refuses to Remove ‘God’ & ‘Lord’ Songs, The Blaze (link).

8  Lih. Adian Husaini, Wajah peradaban Barat: dari hegemoni Kristen ke dominasi sekular-liberal (Jakarta: Gema Insani, 2005), 82.

9  http://www.pbs.org/kcet/publicschool/photo_gallery/photo2.html

10  Toronto school board: Parents can’t opt kids out of pro-homosexual curriculum, LifeSiteNews (link).

11  Alberta backtracks: Parents can teach beliefs on homosexuality, but homeschoolers still concerned, LifeSiteNews (link).

12  German politician blasts 'state education monopoly,' speaks out for homeschooling, LifeSiteNews.com (link).

13  German parents lose custody of their children for homeschooling, LifeSiteNews (link).

Korea: Konser Lady Gaga “terlalu homoseksual dan terlalu berbau porno”

foto: theoldblackchurch

KOREA (SELATAN), Seoul -- Konser Lady Gaga mendapat reaksi keras dari Asosiasi gereja-gereja Protestan dan Katolik di Korea (Selatan) yang dikenal dengan nama The Korean Association of Church Communication. 

Seperti dilansir Washington Post, Minggu (22/4), umat Kristen di Seoul berdoa di gereja memohon kepada Tuhan agar konser Lady Gaga yang digelar di Olympic Stadium, Jumat (27/4), batal diselenggarakan. "Komunitas Kristen di sini perlu bersatu agar anak-anak muda di sini tidak tertular homoseksualitas dan pornografi," ujar Asosiasi Komunikasi Gereja dalam sebuah pernyataannya bulan lalu.

Dikabarkan, para pejabat Korea (Selatan) melarang remaja yang berusia di bawah 18 tahun untuk menyaksikan konser penyanyi pop Amerika Serikat, Lady Gaga. Alasannya, Lady Gaga dikenal dengan kostum dan gerakan tari yang seronok, cabul dan terlalu seksi.

Sebelumnya, diberitakan, Lady Gaga tampil di stadion Olimpiade dengan kapasitas 70.000 kursi. Kelompok-kelompok Kristen pun melakukan serangkaian protes menentang penampilan Lady Gaga. Pihak penyelenggara mengatakan mereka akan mengembalikan tiket bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan akan melakukan pemeriksaan usia sebelum konser dimulai.

Sebelum tanggal pagelaran konser Lady Gaga, sejumlah kelompok komunitas Kristen dan Katolik di Korea yang terkenal sangat taat kepada ajaran agamanya, telah melakukan unjuk rasa selama beberapa minggu menolak konser Lady Gaga.

Kang Ju-Hyun selaku Koordinator komunitas Kristen dan Katolik tersebut, mengatakan bahwa sejumlah kelompok dari gereja-gereja lain juga mengikuti kampanye umat Kristiani menolak Lady Gaga. Unjuk rasa di jalan-jalan utama kota Seoul itu bergerak menuju kantor pusat Hyundai Card, perusahaan yang bertindak sebagai promotor konser Lady Gaga di Korea Selatan.

Para pendemo memasang spanduk-spanduk dan poster-poster di berbagai lokasi di jalan-jalan utama kota Seoul sebagai tanda penolakan mereka atas kedatangan Lady Gaga, dengan tulisan kecaman bahwa Lady Gaga menyebarkan "budaya seksual yang tidak sehat" dan mempropagandakan "lirik-lirik dan penampilan cabul." Namun spanduk-spanduk itu akhirnya disingkirkan oleh petugas kota madya Seoul.

Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan pun nyaris terjadi. Pada akhirnya konser Lady Gaga tetap diselenggarakan, namun Pejabat kota Seoul mengambil kebijakan melarang anak-anak dan remaja berusia 18 tahun ke bawah untuk menonton, sekalipun ditemani oleh orang tua mereka. Pembatasan umur itu lantaran konser tersebut dinilai tidak sesuai dikonsumsi anak-anak dan remaja yang berusia terlalu muda.

Penetapan batas usia

Pada mulanya, konser kontroversial itu diperbolehkan bagi penonton anak-anak berusia 12 tahun. Namun lantaran kerasnya aksi protes dari komunitas warga Kristen dan Katolik, lembaga sensor pemerintah Korea (Selatan) akhirnya mengubah batas usia penonton menjadi ‘terlarang bagi mereka yang berusia 18 tahun kebawah’.

Komunitas umat Kristen dan Katolik tersebut bahkan berikrar akan mencegah ancaman penyebaran homoseksualitas dan pornografi yang bakal merusak moral generasi muda di Korea (Selatan). Mereka mengecam konser Lady Gaga, karena disamping mendukung homoseksualitas, juga dinilai telah menghina ajaran Kristen dan membela pornografi.

“Konser tersebut menimbulkan keprihatinan yang mendalam karena dinilai telah menyebarluaskan kebejatan moral dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat,” kata Kang Ju-Hyun yang juga ketua kelompok Alliance for Sound Culture In Sexuality [aliansi budaya seksualitas yang sehat]. 

Disamping terkenal sebagai penyanyi erotis, Lady Gaga memang dikenal sebagai aktifis pembela hak-hak kaum homoseksual yang diungkapkan lewat lirik lagu-lagunya. Maka tak heran kalau sebuah kelompok di Korea (Selatan) yang menamakan kelompoknya dengan sebutan Jaringan Masyarakat Sipil, usai menyaksikan konser Lady Gaga berkomentar bahwa penampilan penyanyi Amerika itu “terlalu homoseksual dan terlalu berbau porno.” (VOA-Islam | MP)


Updated 23/9/13.