Indonesia menjadi pelopor kebebasan berekspresi yang bermartabat

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
membawakan pidato dalam sidang ke-67
Majelis Umum PBB di New York, AS
(foto: m.mediaindonesia). 

AMERIKA SERIKAT, New York (9/27/12).

 

Menyusul gelombang protes dari berbagai penjuru dunia terutama dari umat Muslim terkait pembuatan film "Innocence of Muslims," para pemimpin dunia menyuarakan suatu upaya untuk mendorong kebebasan berekspresi ke arah yang bermartabat. Dalam hal ini Indonesia bertekad untuk menjadi penggerak dalam terciptanya keanggunan dalam mengungkapkan pendapat, di dalamnya adalah mencegah penistaan agama, demikian terangkum dari laporan detikNews.  

 

Sekjen PBB Ban Ki-Moon dalam pidatonya menyampaikan bahwa pada dasarnya, kebebasan berpendapat jangan menjadi alasan melakukan kejahatan.

 

"Kebebasan berpendapat adalah hal penting. Tapi jangan menjadi lisensi untuk berbuat jahat," tegas Sekjen berkebangsaan Korea ini.

 

Tapi Ban Ki-moon hanya berhenti di situ.

 

Sementara, dibutuhkan suatu langkah nyata dalam mengatur apa yang disebut kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, seperti tidak menistakan agama lain.

 

Pentingnya suatu pengaturan itu disuarakan Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato di Markas PBB, menyuarakan konsensus internasional untuk mencegah permusuhan berlatar agama. Dalam pidatonya, Presiden Yudhoyono menekankan mengenai budaya universal saling toleransi dan menghargai keyakinan beragama satu sama lain.

 

Ia prihatin bahwa pencemaran nama baik agama itu sampai sekarang masih ada. "Meskipun ada inisiatif dari negara-negara PBB dan juga forum lain, pencemaran nama baik agama terus berlanjut. Kami telah melihat lagi salah satu wajah yang buruk dalam film "Innocence of Muslims" yang sekarang menyebabkan kegemparan internasional," ungkap presiden Indonesia ke-6 ini Selasa lalu.

 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa dalam melaksanakan kebebasan berekspresi, setiap orang harus memperhatikan moralitas dan ketertiban umum.

 

"Kebebasan berekspresi itu tidak mutlak. Oleh karena itu, saya meminta sebuah instrumen internasional untuk secara efektif mencegah hasutan permusuhan atau kekerasan berdasarkan agama atau kepercayaan. Instrumen ini, produk dari konsensus internasional, yang masyarakat dunia harus mematuhinya," ujarnya.

 

Wacana protokol antipenistaan agama ini yang menjadi misi Indonesia ke depan. Sinyal positif sudah diberikan Presiden Mesir Mohamed Morsy. Seperti dituturkan Menlu Marty Natalegawa, Indonesia pun akan menggandeng negara-negara lain di PBB. Selengkapnya di sini.

Penistaan terhadap Kekristenan justru paling sering terjadi di Eropa dan Amerika yang memiliki sejarah panjang sebagai Christendom. Reaksi umat Muslim terhadap penistaan agama telah menarik perhatian dunia terhadap perlunya regulasi terhadap tindakan kejahatan berekspresi yang sering berlindung di belakang alasan kebebasan berpendapat. (detikNews/MP)