Miss World 2013: Beranjak dari neo-kolonialisme

Para peserta kontes kecantikan sedunia 2013 di Bali mengenakan pakaian adat dari seluruh penjuru Nusantara (foto: sulutdaily).

INDONESIA, Bali (MP) – Para penggiat kontes kecantikan, termasuk para peserta, nampak mulai memahami bahwa kontes kecantikan tak harus menjadi alat neo-kolonialisme budaya yang mempropagandakan satu bentuk persepsi budaya.

Hal ini nampak dari pelaksanaan Miss World 2013 di Bali yang diikuti oleh 130 peserta. 

Pelaksanaan iven pemilihan ratu kecantikan sedunia ini memang telah lama melekat dengan imej ratu Vhasti yang menyerah pada tuntutan para juri.

Baru di Indonesia para ratu Vhasti tampak simpatik, pintar, dan mempesona.

Warna-warni pakaian adat yang mewakili daerah-daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kecantikan itu justru nampak dalam kepribadian, kepintaran emosional dan budaya, termasuk senyum; bukan pada minimnya pakaian yang menutup tubuh seorang perempuan.

Perubahan imej kontes kecantikan yang diselenggarakan di Bali ini erat terkait dengan aspirasi masyarakat. 

Penolakan terhadap kegiatan ini datang dari sejumlah ormas Muslim yang menilai bahwa kontes ini akan menjadi ajang mengumbar aurat.

Tapi kepekaan budaya panitia pelaksana dalam koordinasi dengan pemerintah dapat diapresiasi.

Acara pembukaan yang dilaksanakan di Nusa Dua diisi dengan lagu-lagu Indonesia dan pakaian adat wanita dari seluruh penjuru Nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, menjelaskan bahwa penyelenggaraan kontes ini telah disesuaikan dengan norma dan kebudayaan serta adat istiadat Indonesia, termasuk kepentingan kemajuan pariwisata Indonesia.

Detiknews menulis “Para Miss World, mengaku senang bisa menggunakan pakaian adat asal Indonesia, selain penuh warna, detail desain pakaian adat Indonesia ternyata unik dan begitu mencerminkan kecantikan Indonesia, seperti yang diakui oleh Miss World Kamerun Denise Ayena.” []

USA: Presiden Obama mendukung pernikahan sejenis, mengapa komunitas Kristen perlu waspada?

foto: hurriyetdailynews

Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, membuat berita beberapa hari lalu (9/5) dengan mengungkapkan posisinya dalam kontroversi pernikahan sesama jenis.

“Pada beberapa waktu baru lalu saya berkesimpulan bahwa, bagi saya pribadi, penting bagi saya untuk selanjutnya menegaskan bahwa saya melihat pasangan sesama jenis harus bisa menikah,”

ungkapnya dalam wawancara dengan ABCNews.

Media menyebutnya “evolusi” Obama karena sebelumnya ia mengatakan bahwa ia belum mempunyai sikap resmi menyangkut masalah ini. Namun pernyataan Obama ini datang bukan sebagai suatu kejutan besar seperti yang diakui Tony Perkins, pemimpin dari Family Research Council, dan bagi publik Amerika bahkan dunia yang telah mengikuti perkembangan di negeri Paman Sam hal ini bisa diprediksi.

Wakil Presiden AS, Joe Bidden, telah mengungkapkan hal senanda dalam acara “Meet the Press” (Bertemu dengan Pers) di stasiun TV NBC hari Minggu yang lalu, namun jauh di bulan Desember lalu Sekneg Hillary Clinton dalam pidatonya dalam pertemuan PBB di Geneva telah terang-terangan mengatakan bahwa Amerika (maksudnya adminstrasi pemerintahnya saat ini) berkepentingan untuk melindungi 'hak-hak kaum gay' lewat seluruh perwakilan-perwakilannya dan penerimaannya turut menentukan bantuan luar negeri AS. Kebijakan serupa diusung oleh pemerintahan Inggris sekarang ini, dengan Perdana Menteri David Cameron Oktober lalu mengungkapkan bahwa untuk menerima bantuan Inggris negara-negara persemakmuran di Afrika harus menghargai 'hak-hak kaum gay'.

Beberapa pemimpin di negara-negara Afrika telah dengan keras menantang bentuk neo-kolonialisme ini dengan menyatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai nilai-nilai budayanya sendiri yang harus dihormati. Contoh baru-baru ini adalah presiden Gambia, Yahya Jammeh.

Pernyataan Obama di atas sempat menimbulkan tanda tanya pada lawan-lawan politiknya. Ada yang melihatnya sebagai kejatuhan Obama dengan merujuk pada voting sehari sebelumnya di negara bagian North Carolina (Karolina Utara), yang merupakan asal dari penginjil terkenal Billy Graham, dimana kelompok pro-pernikahan tradisional berhasil mempertahankan definisi pernikahan sebagai persekutuan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan menang dengan prosentasi 61:39.

Namun sebuah kelompok advokasi nilai hidup manusia, keluarga, dan kebebasan beragama yang telah mencetuskan sebuah piagam yang disebut Manhattan Declaration menyebutnya sebagai “manuver politik yang ditujukan untuk menggerakkan pendukung [Obama] dalam menghadapi pemilihan presiden November nanti.”

Jika langkah Obama ini, yang sudah ditunggu-tunggu oleh kebanyakan media arus utama yang cenderung menempatkan isu gay di posisi yang menguntungkan, ternyata terukur dan dapat membawanya ke kursi kepresidenan AS yang kedua kali, maka ada kemungkinan bahwa di satu sisi orang Kristen akan mengalami banyak tekanan dari kelompok sekuler karena sikap moral mereka, dan di sisi lain akan menjadi target dari Islam radikal karena disamakan dengan Barat yang sekuler.***

Presiden Gambia: Kami tidak akan pernah menerima “pernikahan gay yang tidak patut”

Dr. Yahya Jammeh (foto: access Gambia)

Di tengah luasnya sikap mengutuk pemaksaan nilai dan norma Barat yang asing di Afrika dengan alasan hak asasi manusia, pemimpin Gambia menyatakan sikapnya dengan jelas, menolak dengan ungkapan yang paling keras apa yang disebutnya “pernikahan gay yang tidak patut,” demikian dilaporkan oleh The Daily Observer.

“Jika Anda ingin membuat kami mendurhaka supaya mendapat bantuan, silahkan tarik bantuan Anda, kami akan bertahan hidup. Lebih baik kami makan rumput daripada menerima sikap tidak patut yang anti-Tuhan, anti-manusia, dan anti-ciptaan,” ungkap Presiden Gambia, Dr. Yahya Jammeh.

Statemen keras ini disampaikannya dalam Ruang Sidang Legislatif ketika memimpin Pembukaan Sidang Nasional 2012 Gambia, Sabtu lalu, yang dihadiri oleh duta besar dari Inggris dan Amerika. Sikap Gambia terhadap praktek homoseks semakin menarik perhatian sejak adminstrasi pemerintah Amerika saat ini mengungkapkan Desember lalu bahwa mereka akan mempertimbangkan bantuan luar negerinya berdasarkan penerimaan suatu negara terhadap praktek homoseks. Hal senada diungkapkan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, Oktober lalu, yang menuai kecaman keras dari beberapa negara Afrika, seperti Ghana, Uganda, dan Tanzania.

Presiden Jammeh menekankan bahwa di Gambia seseorang tidak diperlakukan berdasarkan warna kulit atau agama melainkan dari cara seseorang berperilaku. Ia menekankan bahwa satu hal yang tidak akan mereka kompromikan untuk alasan apapun adalah “integritas budaya kami, martabat dan kedaulatan kami.” Ia menyatakan negaranya tidak bermaksud untuk menjajah siapapun, tidak dengan alasan balas dendam sekalipun, tetapi juga menegaskan bahwa Gambia juga tidak bisa dijajah dan diperbudak untuk kedua kali.

Ia menunjukkan bahwa setiap masyarakat dengan sendirinya mempunyai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sambil menekankan bahwa sebagai bagian dari komunitas internasional, pemerintahannya akan mengikuti konvensi internasional yang telah mereka tanda tangani. “Tetapi sebagai sebuah negara,” tambahnya, “kami akan meluluskan undang-undang yang akan melestarikan budaya dan kemanusiaan kami, martabat kami, dan identitas kami sebagai satu Afrika, Afrika Barat dan masyarakat Gambia.” Ia menyatakan bahwa sebagai bagian dari komunitas global, mereka akan menghargai apa yang umum bagi semua manusia tidak peduli dari mana asal seseorang, sekaligus menekankan bahwa apa yang merupakan hal yang “tidak patut” tidak akan diterima.

“Kami akan menjaga apa yang membuat kami Afrika serta keyakinan agama kami secara seksama dan hukum akan ditetapkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya kami ditegakkan secara seksama pula. Sesekali Anda mendengar banyak suara mengenai pernyataan-pernyataan saya. Ijinkan saya membuatnya terang bagi Anda bahwa jika Anda ingin saya menghina Tuhan sebagai alasan bagi Anda untuk memberi bantuan kepada saya, Anda membuat kesalahan yang besar. Anda tidak bisa menyuap saya untuk melakukan apa yang jahat dan tidak patut,” ungkapnya.

“Kami telah kehilangan tradisi menggunakan serban kepala sebagai ganti sebuah dasi, tapi kami tidak akan kehilangan kemanusiaan kami untuk apa yang disebut hak asasi manusia,” katanya.

Ia melanjutkan: “Ada hal-hal tertentu yang terjadi yang tidak patut, jahat, dan menantang hikmat Tuhan yang Mahakuasa dalam menciptakan seorang perempuan dan seorang laki-laki...Kami tidak akan menerimanya. Lagi pula, saya punya beberapa keledai, saya punya beberapa kuda zebra yang kelihatan seperti keledai; saya menaruh mereka bersama-sama tetapi mereka tidak pernah menemui satu dengan yang lain karena mereka berbeda. Saya tidak melihat alasan mengapa kita manusia yang diciptakan Tuhan tidak bisa melihat perbedaannya, hal itu tidak akan terjadi di negara ini. Kami akan menghormati hak asasi manusia di mana manusia berperilaku seperti manusia.

Saya punya lebih dari 5000 ternak termasuk sapi jantan, sapi jantan berkelahi kalau yang satu coba naik di atas yang lain. Apakah Anda mau mengatakan kepada saya bahwa ternak dan sapi jantan lebih pintar dari manusia? Di negara Anda seorang laki-laki bisa menikahi seorang laki-laki dan seorang perempuan jika ia seorang perempuan, tetapi di Gambia, kami tidak menerimanya.”

Ia menyimpulkan dengan mengatakan “Anda bisa menamai saya apa saja, tapi kami tidak akan mengkompromikan martabat kami, kami tidak akan menghina agama kami, dan kami tidak akan menghina Tuhan dengan melakukan sesuatu atas nama hak asasi manusia.”

Gambia memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1965, dan membentuk sebuah republik pada tahun 1970. Tahun 1994 Jammeh yang berpangkat letnan pada waktu itu melakukan coup d'etat dan kemudian menjadi presiden melalui pemilihan umum. Gambia terus melalui pergolakan politik, teakhir adalah sebuah percobaan coup pada April 2006. Sekitar 90 persen penduduknya beragama Islam dan 8 persen Kristen.***