Masyarakat hukum adat berperan lestarikan lingkungan hidup

INDONESIA, Makassar (ANTARA News, 25 Agustus 2013) - Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan kebudayaan yang mengutamakan kearifan lokal berperan penting dalam melestarikan lingkungan hidup,  kata Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Ilyas Asaad.

"MHA mempunyai berbagai kearifan dalam mengelola lingkungan, sehingga memiliki peran penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup," ujarnya di Makassar, Minggu.

Dia mengatakan, mencermati peran penting MHA, maka dipandang perlu melakukan inventarisasi dan verifikasi lapangan, selanjutnya memberi pengakuan terhadap keberadaan hak-haknya.

"Berkaitan dengan hal tersebut, maka kehadiran kami disini untuk menggelar rapat koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kajang dan Karampuang di Sulsel," kata Ilyas. 

Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada 2012 telah melakukan inventarisasi MHA Kajang di Kabupaten Bulukumba dan MHA Karampuang di Kabupaten Sinjai, Sulsel.

Langkah selanjutnya, pihak KLH akan melakukan pendampingan pengakuan keberadaannya.

Kedua MHA tersebut secara turun-temurun berupaya melestarikan lingkungan dengan cara mencaga hutan adat dan sekitanya, serta tidak menebang pohon secara sembarangan. 

Hal itu benarkan pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel Mahir. 

"Mereka tetap menjaga nilai-nilai budaya untuk tetap eksis di lingkungannya, maupun dalam berinteraksi dengan msyarakat sekitarnya," katanya.

Rapat koordinasi tersebut akan dihadiri 60 orang dari instansi terkait MHA dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Sulsel pada Senin (26/8) di salah satu hotel berbintang di Kota Makassar.

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © 2013

Komitmen tinggi Indonesia untuk lingkungan hidup dan upaya mengkritisi agenda terselubung LSM asing

TUHANlah yang empunya bumi dan segala isinya,
dan dunia serta yang diam di dalamnya -- Mazmur 24:1
(foto: green.kompasiana).

INDONESIA, Jakarta (MP) -- Presiden Republik Indonesia mempertegas komitmen pemerintah untuk meningkatkan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Nusantara seusai pertemuan dengan pengurus LSM Greenpeace Internasional.


Kutipan berita Kompas.com:

"Kalau Indonesia melakukan hal-hal baik, jangan lupa juga menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia punya komitmen yang tinggi untuk memelihara lingkungan," kata Presiden saat jumpa pers di dermaga Nusantara Pura 1, seusai bertemu dengan para aktivis Greenpeace Internasional di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Presiden juga mengakui banyak hal harus dibenahi menyangkut lingkungan di Indonesia seperti yang dihadapi negara lain. Hanya saja, kepada Greenpeace, Presiden mengatakan, Indonesia punya komitmen tinggi untuk terus mengurangi emisi karbon, memelihara hutan, memerangi illegal logging, mengatasi kebakaran hutan, serta mencegah deforestasi tidak terkendali.

Presiden menyinggung kebijakan pemerintah yang baru dilakukan, yakni moratorium pemberian izin baru tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut di Indonesia. Tidak kalah penting, kata Presiden, program menanam 1 miliar pohon setiap tahun.

"Ini upaya nyata meskipun selalu ada tantangannya. Tapi tahun demi tahun hasilnya kelihatan. Saya percaya sebagai Presiden Indonesia, 25 tahun, 30 tahun ke depan negara kita akan makin hijau, dalam arti makin baik lingkungannya karena apa yang kita lakukan memang serius. Saya yakin kesadaran rakyat Indonesia juga semakin tinggi untuk sama-sama selamatkan lingkungan," pungkas Presiden. (Seterusnya di sini)

Dalam laporan terkait di Kompas.com, bulan Agustus 2011 sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing “mendesak pemerintah mengevaluasi lembaga swadaya masyarakat Greenpeace karena dinilai membawa agenda asing di Indonesia.”

Bulan Mei lalu, aliansi ini juga mengkritisi aliran dana dan pelaporan keuangan Greenpeace.

Menjaga lingkungan hidup dan mengembangkan kehidupan masyarakat miskin sama pentingnya dengan mengkritisi agenda terselubung LSM asing.***

Seruan para pelajar Malang untuk calon pemimpin: perhatikan lingkungan

Bank Sampah (Foto: TEMPO/Aris Novia Hidayat)

Sejumlah pelajar asal Malang dan Pasuruan mengadakan kampanye di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Malang dengan menabuh alat musik kreatif berupa peralatan dapur, kaleng bekas, panci dan sendok, demikian dilaporkan TEMPO.co, 21 Februari lalu.

Namun, bukannya mendukung salah satu kandidat wali kota Malang, mereka justru berkampanye untuk peduli lingkungan hidup.

"Mengajak calon wali kota untuk peduli terhadap lingkungan dan masa depan," kata koordinator Sapu Jagad Ardi Purbo Antono seperti dikutip TEMPO.

Aksi ini dilaksanakan bertepatan dengan hari sampah sedunia yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2013.

Ardi meminta calon wali kota Malang untuk memperhatikan lingkungan hidup.

Para pelajar ini juga berpesan kepada calon wali kota agar tidak merusak lingkungan seperti mengurangi ruang hijau terbuka dan menimbulkan banjir. [*]

Carbon Offset: Solusi offside krisis iklim

(foto: CDM. UNFCCC.Int).

QATAR, Doha, (WALHI, 4 Desember 2012).

Sejak satu minggu yang lalu, perwakilan negara-negara pihak dari Konferensi Perubahan Iklim bertemu di Doha, Qatar, dalam Conference of the Parties (COP) ke-18 dari UNFCCC (United Nations Framework Conference on Climate Change) untuk membahas solusi bagi krisis iklim global. Ajang COP 18 lebih tepat digambarkan sebagai Konferensi Para Pencemar.  Saat kenaikan suhu rata-rata bumi mencapai 0,8 derajad C, dengan berbagai bencana. Negara-negara pencemar justru membuka peluang suhu bumi akan naik hingga 4 derajad C.

Perjanjian iklim global kali ini diselenggarakan di tengah pesimisme bahwa proses negosiasi akan membawa resolusi untuk mengatasi perubahan iklim secara adil, terutama bagi negara-negara miskin dan berkembang yang paling rentan dan tidak siap menghadapi dampak perubahan iklim. Salah satu hal yang menjadi pembahasan utama adalah perdebatan mengenai perdagangan karbon (offset), dimana negara-negara industri Annex-1 dengan gencarnya mendorong perdagangan karbon dengan skema offset sementara negara-negara non-Annex-1 hanya Bolivia dan Brazil yang menolaknya. Pemerintah Indonesia dalam konferensi kali ini justru mengambil langkah mendukung penuh mekanisme pasar dengan skema offset (perdagangan karbon)  sebagaimana yang diinginkan  negara-negara industri.

Dalam beberapa presentasi pemerintah Indonesia di Doha, sangat jelas bagaimana pemerintah membuka selebar-lebarnya Indonesia sebagai pasar karbon masa depan, melalui apa yang disebut sebagai Skema Karbon Nusantara (SKN) atau skema pasar/perdagangan karbon domestik suka rela. Skema ini dikembangkan  Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) beberapa waktu yang lalu dan didukung Kementerian Kehutanan.

Anggalia Putri Permatasari, Staf Program Kehutanan dalam Perubahan Iklim HUMA mengatakan,”Pemerintah Indonesia jelas sudah mendahului UNFCCC dalam hal perdagangan karbon dengan memasukkan REDD+ ke dalam SKN dan mendorongng link-nya dengan pasar karbon internasional melalui mekanisme offset.”

Langkah terjun bebas Indonesia dalam bisnis karbon masa depan juga ditunjukkan dengan menerbitkan izin bagi PT. Rimba Raya menjalankan proyek REDD+ seluas 80.000 Ha di Kalimantan Tengah pada 30 November 2012, disela-sela pertemuan COP 18. Proyek tersebut akan mengikuti skema Verified Carbon Standard (VCS) dan Climate, Community dan Biodiversity Alliance (CCBA) dan bertujuan untuk memperdagangkan (offsets) kredit karbon yang dihasilkan.

Policy Brief Kemenhut (Pustanling) berjudul ‘REDD+ Tidak Identik dengan Carbon Trading’ menyatakan bahwa sampai saat ini fase implementasi penuh (full implementation) masih dalam proses negosiasi --termasuk mekanisme pasar dan non-pasar, dan mekanisme pasar yang sedang dinegosiasikan juga tidak serta-merta akan merupakan carbon trading seperti halnya CDM (Clean Development Mechanism) di bawah Kyoto Protocol yang berbasis project. Hal ini tentu saja berbeda dengan kebijakan yang diambil pemerintah di Doha saat ini, yang notabene menunjukkan inkonsistensi dan kesimpangsiuran posisi pemerintah mengenai perdagangan karbon.

SKN menargetkan hutan kemasyarakatan sebagai penjual karbon yang artinya pasar karbon akan sampai ke kampung-kampung. Sebagai kerangka regulasi awal untuk perdagangan  karbon, Kemenhut telah menerbitkan Permenhut No. 20/2012 bulan April lalu yang mengatur penyelenggaraan karbon hutan, termasuk REDD yang semula adalah proyek CDM (Aforestasi dan Reforestasi). Mekanisme Pasar Karbon yang detail dikatakan akan diterbitkan dalam peraturan tersendiri. Ini berarti pemerintah telah membentangkan karpet merah regulasi dan mekanisme untuk perdagangan karbon hutan. Saat ini bersifat suka rela, tapi dibayangkan di masa depan akan menjadi compliant.

SKN lebih jauh sama sekali tidak menyinggung status legal karbon dan benar-benar hanya mendesain mekanisme sertifikasi. Di Indonesia, isu perdagangan karbon sebagian besar bicara hutan dan lahan gambut, dimana status hak atas tenure yang seharusnya menjadi landasan bicara karbon belum jelas. Dibandingkan negara-negara barat, potensi pelanggaran HAM dari isu ini sangat besar mengingat luasnya hutan Indonesia.
“Dengan membuka pasar karbon seluas-luasnya di Indonesia, pemerintah Indonesia jelas terlalu meyederhanakan (jika tidak dapat dikatakan mengabaikan) berbagai permasalahan struktural mendasar yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan di Indonesia. Ratusan konflik yang terkait dengan hak tenurial dan hak atas tanah serta sumberdaya alam belum dapat diselesaikan secara sistematik dan adil. Belum lagi permasalahan tata kelola kehutanan (forests governance) yang masih sarat dengan nuansa KKN yang sampai saat ini belum dapat ditertibkan,” demikian pernyataan Deddy Ratih, Manajer Advokasi Pengelolaan Ruang dan Perubahan Peruntukan Lahan Eksekutif Nasional WALHI.

Diana Gultom dari DebtWatch Indonesia menambahkan, “Alih-alih memunculkan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis iklim global, keputusan pemerintah Indonesia mempromosikan perdagangan karbon adalah keputusan offside yang terlalu dini dan terburu-buru. Bukannya memitigasi berbagai dampak perubahan iklim, perdagangan karbon justru akan semakin membuat rakyat Indonesia yang paling rentan dan tidak siap menghadapi dampak perubahan iklim kehilangan sumber-sumber penghidupannya, dan lebih jauh akan semakin menyuburkan konflik-konflik sosial di masa yang akan datang.”

“Mencermati perkembangannya, COP 18 lebih berperan sebagai Konferensi Para Pencemar. Agenda perdagangan karbon yang lebih mengemuka, membuat tujuan awal pertemuan bergeser jauh. Alih-alih mencari jalan mengurangi suhu bumi dan membantu masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim. Pertemuan justru menciptakan peluang bisnis di atas nasib milayaran korban dampak perubahan iklim, yang hanya menguntungkan Negara-negara industri dan korporasinya.  SBY dan para pemimpin dunia yang hadir di Doha mesti menghentikan kegilaan ini agar tak membahayakan nasib penduduk Indonesia dan penghuni bumi”, ujar Siti Maimunah Koordinator Forum Masyarakat sipil untuk keadilan Iklim. [*]

-------
1 Korintus 10:26 Karena: "bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan."

Greenpeace: Sungai Citarum tercemar bahan yang dapat mengganggu reproduksi

(Gambar: Tempo Video).

INDONESIA, Bandung (TEMPO.CO, 12 Desember 2012).

Aktivis Greenpeace menandai sebuah saluran pembuangan limbah industri dengan sebuah plang yang bertuliskan "Perhatian. Limbah berbahaya keluar dari sini" di aliran anak sungai Citarum, Desa Cipeundeuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Dari tempat ini, mereka menemukan bahan-bahan berbahaya seperti kromium, heksavalen, merkuri dan juga beberapa senyawa kimia organik seperti phthalate yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan dapat mengganggu sistem reproduksi.

Aktivis Greenpeace juga membentangkan sebuah banner bertuliskan "Pilih sungai bebas toksik" untuk menyerukan kepada para calon pimpinan Jawa Barat untuk berkomitmen melindungi sungai Citarum, yang kini menyandang predikat salah satu sungai tercemar di dunia. [*]

-------

Karena: "bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan." (1 Korintus 10:26).

PT Lapindo Brantas terima penghargaan lingkungan hidup, WALHI protes

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya
(foto: ANTARA/Wahyu Putro A)

INDONESIA, Jakarta (4 Desember 2012).

Salah satu unit perusahaan PT Lapindo Brantas unit Bunut mendapat penghargaan sebagai perusahaan peraih proper hijau oleh Kementerian Lingkungan Hidup, demikian dilaporkan TEMPO.CO.

Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Boediono dan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya pada Senin malam, 3 Desember 2012.  

Menteri Kambuaya dalam keputusaannya menyebutkan, PT Lapindo Brantas unit Bunut meraih penilaian hijau bersama 118 perusahaan lainnya. “Hasil penilaian berdasarkan peringkat kinerja perusahaan dan lingkungan hidup terhadap 1.317 perusahaan untuk periode Juli 2011 sampai Juni 2012,” kata Kambuaya dalam surat keputusan tentang penilaian hasil peringkat kinerja perusahaan.

Ada lima kategori dalam penilaian proper, yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam. Periode ini, dari 1.317 perusahaan yang dinilai oleh Dewan Pertimbangan Proper, sebanyak 12 perusahaan meraih peringkat emas, 119 peringkat hijau, 771 biru, 331 merah dan 79 perusahaan peringkat hitam.

Lapindo Brantas unit Bunut meraih proper hijau karena dinilai sudah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan melalui program 4R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery. Unit Bunut juga disebut sudah melakukan upaya tanggung jawab sosial. Selain Lapindo unit Bunut, dua perusahaan Grup Bakrie lainnya juga meraih proper hijau, yakni PT Arutmin dan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Dalam laporan lainnya di TEMPO.CO, organisasi perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup WALHI mengkritik pemberian pemberian penghargaan itu kepada PT Lapindo Brantas unit Bunut.

Manajer Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Irhash Ahmady mengkritik keputusan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengganjar PT Lapindo Brantas unit Bunut sebagai perusahaan dengan predikat proper hijau. Keputusan itu dinilai tak tepat dan salah alamat. “Lapindo sama sekali tak layak mendapat proper hijau. Kami mempertanyakan kriteria yang dipakai,” kata Irhash saat dihubungi, Selasa, 4 Desember 2012.

Menurut Irhash, praktek pengelolaan lingkungan yang diterapkan Lapindo Brantas tak bisa dibilang layak. Lapindo disebut belum bisa menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan, terutama dampak bencana.

Irhash menyebut, hingga kini Lapindo, termasuk unit Bunut, belum berhasil mengatasi dampak bencana seperti pencemaran sungai dan tanah di lokasi sekitar tambang. “Sungai Brantas masih tercemar. Kawasan pesisir masih terpolusi, sedangkan blok lain tetap dioperasikan. Bagaimana mungkin bisa diberi proper hijau?”

Selain faktor pengelolaan lingkungan berupa program 4R: Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery, anugrah proper hijau juga diberikan pada perusahaan yang telah melakukan upaya tanggung jawab sosial. Menurut Irhash, hingga kini Lapindo Brantas belum menuntaskan ganti rugi pada masyarakat di sekitar tambang Lapindo yang terkena imbas semburan lumpur.

Irhash mengatakan seharusnya Kementerian lebih teliti dan ketat dalam memberikan penghargaan proper. Sebab, pengelolaan lingkungan tak boleh dilihat hanya terhadap pengelolaan dalam internal kawasan tambang. Keberhasilan pengelolaan lingkungan suatu perusahaan juga harus dilihat pada kemampuan perusahaan menjaga lingkungan di sekitar tambang. “Pengelolaan lingkungan harus dari hulu, yaitu perusahaan, dan di hilirnya, yaitu efek bagi masyarakat tempatan.”

Ketimbang memberikan penghargaan proper hijau, Kementerian justru diminta memberikan sanksi dan peringatan pada Lapindo Brantas agar lebih memperhatikan dampak pencemaran terhadap lingkungan sekitar.  [*]

Pesan Natal Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia: Kasih pada sesama, cinta lingkungan hidup

(google.com)

INDONESIA, Jakarta (Suara Pembaruan, 17 November 2012).

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sudah menyepakati pesan Natal bersama tahun 2012 yang bertemakan "Allah Telah Mengasihi Kita". Dalam pesan Natal ini umat kristiani ingatkan untuk merenungkan kasih Allah dan menegaskan apa yang harus dilakukan untuk hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya.

Ketua KWI Mgr Ignatius Suharyo menjawab wartawan seusai konferensi pers soal pesan moral KWI 2012 di Jakarta, Jumat (16/11) mengatakan, umat harus menyadari bahwa Allah itu adalah kasih, maka umat pun diundang untuk saling mengasihi. Pesan Natal ini pun menurutnya sangat relevan dengan pesan pastoral sidang KWI tahun 2012 yang menyoroti isu lingkungan hidup.

"Pesan natal bahwa Allah sudah mengasihi ada kaitannya dengan pesan lingkungan. Ketika saya membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan wujud kasih saya terhadap lingkungan, sehingga orang lain tidak terpeleset misalnya," katanya.

Dalam pesan moral tentang lingkungan umat juga diingatkan untuk mengasihi alam tidak memanfaatkannya secara berlebihan. Selain itu mampu menghemat air dan energi.

Lewat pesan Natal yang nantinya akan dibacakan saat ibadah perayaan Natal ada tiga poin penting, yakni kasih Allah bagi semua manusia, kasih Allah tanpa syarat dan mengasihi seperti Allah.

Kasih Allah yang tanpa syarat ingin menunjukan bahwa seluruh aktivitas Allah adalah tindakan kasih. Allah menyatakan diri dalam kasih kepada manusia, Allah pun mengasihi manusia tanpa membedakan, tidak menuntut syarat apa pun dari manusia sebelum menyatakan kasih-Nya. Allah juga mengasihi orang benar maupun orang jahat dan semuanya tidak lepas dari kasih-Nya.

Yesus datang ke dalam dunia dan hidup di tengah manusia bukan karena manusia itu baik. Sebaliknya, Dia rela meninggalkan kemuliaan surgawi dan mengurbankan diri-Nya justru karena manusia berdosa dan tidak sanggup melepaskan diri dari ikatan dosa.  Semua ini dilakukan-Nya semata-mata karena Yesus menghendaki kebaikan dan kebahagiaan manusia. Allah pun menghendaki manusia hidup bahagia dalam kemuliaan abadi bersama Dia.

Mgr Ignatius Suharyo dalam pesan natal tertulis tersebut mengungkapkan kehadiran Kristus sebagai manusia di dalam dunia ini mengajak umat untuk mengasihi seperti Allah. Umat pun diajak mengasihi sesama tanpa membuat perbedaan.

 
Membuka Hati  

Karena itu, hanya orang yang membuka hati dan menyadari kasih Allah akan dapat mengasihi Allah dan sesama. Jika ada orang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, maka orang tersebut berdusta karena tidak mungkin mencintai Allah yang tidak kelihatan tanpa mencintai sesama yang kelihatan (1 Yoh 4:20).

Dasar untuk saling mengasihi adalah kasih Allah. Lewat kasih seperti itulah orang diajak untuk mengasihi sesamanya. Untuk itulah umat dengan bertobat dan sungguh-sungguh mewujudkan kasih dengan memperhatikan sejumlah hal penting.

Dalam pesan natal itu ada empat hal penting yang diserukan. Pertama, Allah menciptakan alam semesta ini baik adanya dan menyerahkan pemeliharaan serta pemanfaatannya secara bertanggungjawab kepada manusia. Kedua, ada upaya umat melibatkan diri dalam berbagai usaha baik yang dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan seperti konflik kemanusiaan, menguatnya sikap intoleran dan tindakan menjauhkan semangat persaudaraan.

Sedangkan hal ketiga, melalui jabatan, pekerjaan di dalam masyarakat, umat ikut sepenuhnya berusaha memerangi kemiskinan jasmani dan rohani, memberantas korupsi, hidup sederhana dan berlaku jujur. Keempat, umat diharapkan dapat melibatkan diri dalam menjawab keprihatinan bersama terkait dengan lemahnya penegakan hukum. Sebagai warga negara yang taat hukum, menghormati proses hukum serta terus mendorong ditegakkannya hukum demi keadilan dan kebaikan seluruh warga negara. [*]

Pendeta di Minahasa dianiaya oknum-oknum polisi

Pdt. Hedison Kesek didoakan oleh FSPS serta
Ketua DPRD Sulut dan anggota (foto: Yoppy Worek)

INDONESIA - Ketua Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Sion Bunag, Tombatu, Sulawesi Utara, Pdt. Hedison Kesek, S.Th. masih ditahan di rutan Polda Sulut, menghitung lebih dari 100 hari sejak penahanannya dari Maret lalu atas tuduhan penambangan liar (menurut laporan di tanah pasini miliknya) dan memprovokasi penolakan terhadap perusahaan penambang PT. Sumber Energi Jaya (SEJ).

Penangkapan terhadap Pdt. Kesek yang merupakan lulusan Fakultas Teologi UKI Tomohon dilakukan di luar prosedur hukum dan disertai penganiayaan, pemukulan, ancaman dengan pistol maupun samurai dan hinaan dari oknum-oknum polisi, demikian dilaporkan srmnews.com.

LSM HAM Kontras dalam press-release-nya telah memrotes tindak kekerasan berupa penembakan, penganiayaan, pengrusakan, dan intimidasi yang dilakukan oleh anggota Polres Minahasa Selatan terhadap warga desa Picuan Lama, Minahasa, yang wilayah perkebunannya menjadi pokok perseteruan dengan perusahaan tambang dari Cina tersebut.

Selama ini warga melakukan penambangan secara tradisional di wilayah tersebut sesuai izin Keputusan Dirjen Pertambangan Umum tahun No 673K/20.01/DJP/1998 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk bahan galian emas di daerah Alason dan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan, demikian dilansir KBR68H.

Kehadiran PT Sumber Energi Jaya mengancam eksistensi para petambang tradisional. Perlawanan oleh masyarakat atas beroperasinya perusahaan pertambangan tersebut sudah terjadi berulang kali. Warga pernah mengajukan perizinan operasi pengelolaaan tambang rakyat kepada Bupati Minahasa Selatan, namun tidak mendapat respon.

Namun demikian, ada juga anggota masyarakat yang mendukung beroperasinya perusahaan tambang ini.

Polisi melakukan penangkapan terhadap Pdt. Kesek pada 22 Maret. Tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap warga terjadi pada April dan akhir Mei, dan puncaknya terjadi pada malam Senin 4 Juni di mana anggota kepolisian dari Polres Minahasa Selatan melakukan intimidasi kepada warga Picuan dan menembak serta menggeledah rumah warga dengan alasan mencari anak-anak muda, demikian pernyataan Kontras.

srmnews.com melaporkan bahwa Forum Solidaritas Pendeta Sulut (FSPS) telah melaporkan peristiwa ini kepada DPRD Sulut. Ketua DPRD Sulut, Pdt. Meiva Lintang, S.Th. mengatakan pihaknya akan memroses laporan ini dan akan mendesak Polda Sulut untuk menindak semua oknum polisi yang melakukan penganiayaan dan penghinaan terhadap Pdt. Kesek.

"Ini perlakuan sewenang-wenang dan tindakan yang tidak benar di negara hukum. Kami minta Polda Sulut untuk menindak tegas aparat yang terlibat, memroses mereka secara hukum dan segera melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk membebaskan Pdt. Hedison Kesek," ujarnya dengan linangan airmata.

Dalam pernyataannya Kontras “[m]endesak jajaran Polda Sulawesi Utara untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan apalagi mengkriminalkan warga yang melakukan penolakan kepada perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan.” (srmnews.com/KBR68H/CSN/MP)

Siswa Madiun ciptakan BBM dari limbah plastik

Siswa SMKN 3 Madiun menunjukan alat penyuling swakarya
untuk mengubah plastik menjadi BBM (foto: Tempo.co)

INDONESIA, Madiun (Tempo.co, 30 Juni 2012).

Dunia pendidikan terus membuat inovasi menciptakan sumber energi alternatif dan terbarukan. Salah satunya yang dipelopori siswa dan guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kota Madiun, Jawa Timur. Siswa dan guru sekolah yang spesifik di bidang kimia itu berhasil mendaur ulang limbah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM). Inovasi BBM limbah plastik ini terus dikembangkan.

Nilai oktannya terus ditingkatkan melalui proses penyulingan dan penambahan adiktif agar bisa digunakan untuk mesin kendaraan bermotor. “Memang nilai oktannya masih di bawah Premium dan terus kami tingkatkan agar bisa digunakan untuk kendaraan bermotor,” kata Kepala SMK Negeri 3 Kota Madiun, Sulaksono Tavip Rijanto, Sabtu, 30 Juni 2012.

BBM dari limbah plastik ini awalnya hanya bisa digunakan untuk bahan bakar lampu tempel, kompor, mesin pemotong rumput, pencuci karet, dan sebagainya. Setelah nilai oktannya ditingkatkan, kini sudah bisa digunakan untuk BBM mesin kendaraan bermotor meski kualitasnya masih di bawah Premium dan Pertamax.

Sejak dirintis awal 2011, BBM limbah plastik masih sebatas obyek eksperimentasi siswa dan guru SMK Negeri 3 Kota Madiun. Tavip mengatakan kompetensi siswa hanya di dunia pendidikan. “Kami terbatas untuk kepentingan dunia pendidikan. Namun bila ada yang berminat, kami membuka peluang dan memberi informasi,” tuturnya.

Proses pengolahan BBM limbah plastik cukup sederhana. Alat pembakaran dibuat dari bekas tabung gas elpiji yang berfungsi sebagai tabung pemanas atau pembakar. Tabung pemanas dihubungkan dengan pipa penyulingan yang terhubung dengan tabung penadah uap atau hidrokarbon. Hasil pembakaran hidrokarbon dijernihkan hingga layak menjadi BBM. Hasil uji laboratorium SMK Negeri 3 Kota Madiun menyebutkan 1 kilogram limbah plastik bisa menghasilkan sekitar 1 liter BBM.

Baca seterusnya di sini.

Sharing Eden: Buku peduli lingkungan dari tiga agama

(foto: karimahcuisina)

Para pemimpin di bidang pelestarian lingkungan hidup dari latar belakang agama Islam, Kristen dan Yahudi berkolaborasi menulis sebuah buku pegangan mengenai hidup ramah lingkungan.

Buku yang berjudul Sharing Eden (berbagi Eden) ini didasarkan pada pengajaran agama Abrahamik untuk mendorong masyarakat beragama memikirkan bagaimana gaya hidup mereka memberi dampak pada bumi, baik secara positif maupun negatif.

Buku ini turut menyajikan berbagai tantangan menyangkut pelestarian lingkungan, seperti sampah, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.

Bagian-bagian Kitab Suci tertentu dalam Islam, Kristen, dan Yahudi diangkat untuk memberi pemahaman yang dalam tentang bagaimana umat beragama menjawab tantangan untuk memelihara alam ciptaan ini.

Para penulisnya adalah Harfiyah Haleem, Rabi Nathan Levi, dan David Shreeve, Penasihat Lingkungan Hidup untuk Dewan Uskup Agung dari Gereja Inggris.

Editornya, Lindsay Swan, mengatakan, “Sharing Eden adalah sebuah contoh menakjubkan akan sebuah kolaborasi antar-iman untuk mencapai tujuan bersama – sebuah masa depan yang berkelanjutan untuk semua.

“Tujuan dari para penulis adalah untuk memberikan lampu hijau pada tradisi dan praktek yang telah ada berabad-abad lamanya, sekaligus membangun jembatan di antara tiga agama yang mempunyai perbedaan-perbedaan.

“Semua ini memberikan nasihat yang jelas dan mudah diikuti tentang bagaimana kita semua dapat bekerja sama untuk melindungi Bumi.” (Christian Today/MP)

Kisruh masyarakat dan perusahaan penambang di Minahasa, seorang pendeta dipenjara

Desa Picuan Lama (foto: tripmondo)

Niat perusahaan pertambangan emas milik Cina, Sumber Energi Jaya (SEJ), untuk beroperasi di Minahasa terus mendapat penolakan warga masyarakat. Penolakan ini terutama datang dari penduduk desa Picuan Lama, Minahasa Selatan, termasuk desa-desa lain di sekitarnya.

Permasalahan ini telah menimbulkan bentrok antara warga desa dengan aparat keamanan yang telah menggunakan aksi represif terhadap masyarakat. BeritaKawanua melaporkan (20/4) bahwa Pdt. Son Kesek seminggu meringkuk dalam tahanan karena menolak menjual tanah kepada pihak perusahaan. Beberapa anggota masyarakat lainnya pun dilaporkan dijadikan tersangka.

20 April lalu masyarakat melampiaskan kemarahan dengan membakar 10 kendaraan kepolisian dan kejaksaan setempat yang datang ke desa Picuan Lama untuk menciduk seorang anggota masyarakat berinisial JK.

Kemarin (26/5) polisi melakukan penyergapan di desa tersebut. Menurut informasi yang beredar adalah untuk menangkap Iswadi Sual, seorang mahasiswa di Universitas Negeri Manado di Tondano (UNIMA), yang turut berjuang menolak penambangan di desa tersebut. Sual menulis di akun Facebooknya bahwa penolakan masyarakat karena “perusahaan tidak bakal memberi jaminan kesejahteraan bagi masyarakat” dan hanya akan melayani “ketamakan” orang-orang tertentu. “Masyarakat sudah sepakat agar itu (tambang emas) dikelola sendiri.”

Dalam tulisannya Sual mengecam para pejabat yang menurutnya “telah disogok.”

Menurut laporan CyberSulutNews dalam penyergapan yang mendapat perlawanan masyarakat ini, dua orang menderita luka tembakan masing-masing di lengan dan di paha, sedangkan Sual, yang mendesak supaya pemerintah berpihak kepada rakyat, telah ditahan.

Di pihak lain, ada pula sebagian masyarakat yang mendukung kehadiran PT SEJ sepanjang perusahaan ini beroperasi menurut Amdal. Menurut mereka perusahaan ini telah turut membangun infrastruktur di Minahasa Selatan. Mereka menolak penambangan rakyat yang “mencemarkan lingkungan.” 

Sementara beberapa waktu lalu Hukum Tua desa Kalait yang wilayah perkebunannya tersangkut penggunaan lahan perusahan penambang itu mengungkapkan bahwa “kehadiran PT SEJ sama dengan bencana bagi rakyat Kalait.”

Bupati Minsel, C. E. Paruntu, menegaskan bahwa “izin tambang itu diberikan oleh bupati yang lama.” Ia menegaskan komitmennya untuk “melindungi siapa pun yang mempunyai izin karena itu adalah suatu investasi membangun daerah,”demikian dilaporkan Suarasulut (13/5).

Dalam diskusi masyarakat Minahasa di group Facebook Suara Rakyat Minahasa terungkap penyesalan atas penggunaan kekerasan, terutama oleh pihak kepolisian, sementara di sisi lain tampak koordinasi gerakan membela hak rakyat untuk mengolah kekayaan alamnya dan menolak kehadiran korporasi asing pemilik kapital (modal).

"[Sudah] banyak penambang rakyat [yang] secara baik dan sadar untuk kesehatan mereka menyiapkan kolam-kolam penampung limbah dan menggunakan sianida dengan tujuan meminimalkan dampak lingkungan,” ungkap Lefrendy Pesik, warga pemerhati, dalam diskusi di bawah postingan “Penolakan Rakyat Picuan terhadap Operasi Tambang” oleh Sual. Pemerintah terus ditantang untuk dapat melindungi dan memberdayakan masyarakatnya dalam mengolah sumber daya alam dan menjaga kelestarian alam tempat tinggal mereka.***

Geoff Tunnicliffe: Gereja perlu menjadi agen penyelamat lingkungan hidup

Ilustrasi (foto: jesc)

Jawaban.com--Isu besar yang kini terjadi dan menerpa seluruh gereja didunia adalah mengenai kepedulian terhadap lingkungan hidup. Hal ini dipandang penting oleh Sekretaris Jenderal World Evangelical Alliance Pastor Geoff Tunnicliffe untuk disuarakan dan menjadi gaya hidup jemaat gereja diseluruh dunia, terutama dalam momen World Prayer Assembly 2012 ini.

"Kaum injili sedunia mempunyai komitmen baru terhadap masalah lingkungan. Ini merupakan proses yang baru kami kerjakan. Salah satu konsentrasinya adalah kesadaran penuh bagi kita semua untuk mulai membuka kepedulian terhadap lingkungan. inilah saatnya kita kembali kepada Firman Tuhan disaat dunia (lingkungan) ini telah mengalami kerusakan," ungkap Geoff dan konferensi pers di Sentul International Convention Center, Bogor Jawa Barat, Rabu (16/4).

Melalui Mazmur 24:1, Geoff menantang jemaat gereja untuk mengakui bahwa sebenarnya semua manusia telah menghancurkan ciptaan Tuhan di dunia. [...]

Untuk itu Geoff memberikan solusi kongkrit yang harus menjadi salah satu referensi berharga bagi jemaat dunia dalam melestarikan lingkungan. " Kita harus berbicara dan menyuarakan terus menerus mengenai lingkungan. Doronglah anggota jemaat untuk bertanggungjawab terhadap lingkungan. Kita harus mengajarkan dan mengingatkan ini kepada gereja mengenai pentingnya berkorelasi dengan lingkungan," tutupnya.

Sekali lagi isu lingkungan hidup menjadi seruan vital untuk kelangsungan masa depan dan wujud tanggungjawab kita, umat beriman terhadap Sang Pencipta Yesus Kristus. Keimanan kita adalah bagian dari rasa syukur terhadap karya cipta Tuhan, yaitu dengan melestarikan lingkungan hidup.

Pastor Katolik menjadi salah satu ”pahlawan lingkungan hidup” tahun 2012

Fr. Edwin Gariguez with children in a Mangyan
community on Mindoro island (Foto: Global Nation).

Fr. Edwin Gariguez menjadi salah satu dari enam penerima Goldman Environmental Prize (sebuah penghargaan dibidang pelestarian lingkungan hidup) tahun ini di San Francisco, USA, demikian dilaporkan oleh AsiaNews.it.

Selama ini ia telah memperjuangkan pelestarian pulau Mindoro di Filipina dari penambangan, termasuk berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat suku dan perlindungan areal terlindung.

Fr. Edwin Gariguez, sekretaris National Commission on Social Action Justice and Peace (Komisi Nasional bidang Aksi Sosial, Keadilan dan Perdamaian), memenangkan Goldman Environmental Prize tahun 2012 untuk perjuangannya atas nama penduduk asli Pulau Mindoro (barat-laut Filipina), di mana kegiatan penambangan menjadi ancaman keberadaan mereka. Sebagai salah satu dari “pahlawan pembela lingkungan hidup,” ia menerima penganugerahan itu hari Senin di San Francisco Opera House, USA.

“Sebagai seorang imam Katolik, saya mengambil bagian dalam misi kami untuk melayani orang miskin dan yang terpinggirkan,” ungkap Fr. Gariguez. “Saya membaktikan diri saya untuk usaha pengembangan dan pembelaan hak-hak masyarakat suku asli, para petani dan nelayan.”

”Saya diajarkan oleh masyarakat suku asli Mangyan untuk menjaga bumi,” jelasnya. Bagi mereka, “alam adalah seperti rahim ibu yang meberikan kita kehidupan,” ungkap Fr. Gariguez yang adalah tenaga Injil.

Fr. Gariguez mulai kampanyenya melawan perusahaan penambang pada akhir tahun 1990-an, ketika Intex Resources, perusahaan milik Norwegia, hendak membangun tambang nikel di area terlindung Capan (Oriental Mindoro) yang dihuni oleh masyarakat asli Mangyan, proyek tersebut telah disetujui oleh pemerintah.

Bersama dengan para pemegang jabatan dan pemimpin gereja, ia turut mendirikan ALAMIN, Persatuan melawan Penambangan, sebuah koalisi yang menentang penambangan yang indiskriminatif.            

Akhirnya, pemerintah lokal memberlakukan penangguhan penambangan di pulau itu pada tahun 2002, tapi Intex terus melakukan aktivitasnya di daerah itu.

Untuk menghentikan perusahaan itu, Fr. Gariguez berangkat ke Eropa di mana ia menemui anggota parlemen Norwegia dan para pemegang saham perusahaan Intex.

Dengan bantuan dari sebuah LSM di Norwegia, ia juga memasukkan pengeluhan dengan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan.

Tahun 2009, ia memimpin 11-hari mogok makan sampai Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (DENR) Filipina menyetujui untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perlindungan lingkungan hidup dan masyarkat terkait penambangan itu.

Hasil dari penyelididkan yang dipimpin oleh DENR membatalkan izin Intex tahun 2010 untuk masa waktu tak tentu, penambangan ditahan.

Mulai dari situ, berbagai anggota ALAMIN mendapat ancaman pembunuhan karena protes dan keikut-sertaan mereka. Salah satu dari mereka, Ricardo Ganad, presiden dari Persatuan Hukum Tua di Victoria, dibunuh pada tahun 2010.

Globalnation.inquirer melaporkan bahwa Fr. Edwin Gariguez menerima penghargaan karena “memimpin gerakan masyarakat akar-rumput melawan perusahaan penambang nikel berskala besar untuk melindungi keanekaragaman hayati dan masyarakat asli Pulau Mindoro,” terungkap dalam statement Goldman awards yang berbasis di USA. Penerima penghargaan masing-masing menerima uang sebesar $150.000. 

"Melindungi hak-hak orang miskin harus diutamakan daripada keserakahan perusahaan,” ungkapnya dalam pidato yang disampaikannya pada penerimaan award itu. “Pembangunan yang hakiki harus memprioritaskan kebutuhan untuk memastikan keberlanjutan ekologi di atas keuntungan pasar. Kita tidak boleh mengorbankan masyarakat dan lingkungan hidup untuk kepentingan sesaat dari beberapa orang.”***

Fr. Edwin Gariguez, winner of the 2012 Goldman Environmental Prize for his campaign to protect Mindoro island and its people. Goldman Environmental Foundation photo