Perang budaya di Uganda: 38 LSM dilarang karena “mempromosikan praktek homoseks”

Demo besar-besaran di Uganda menentang praktek homoseks.

UGANDA, Kampala (MP) -- Pemerintah Uganda menyatakan larangan terhadap 38 LSM (lembaga swadaya masyarakat) atas dasar mempromosikan praktek homoseks dan merekrut anak-anak di bawah umur.

Menteri Negara Bidang Etika Simon Lokodo menyatakan pada Reuters larangan beroperasi diberikan pada organisasi yang menerima dana dari pendukung praktek homoseks dari luar negeri serta merekrut anak-anak di bawah umur.

“LSM-LSM tersebut adalah chanel di mana uang disalurkan dan digunakan untuk merekrut,” ungkap Lokodo. Ia tidak menyebutkan nama-nama organisasi itu.

Lebih dari 30 negara di Afrika menentang praktek homoseks, dan Uganda adalah salah satunya.

Pada hari Senin lalu pemerintah telah membubarkan sebuah konferensi untuk mendukung praktek homoseks di Uganda dan menahan para aktivisnya yang juga datang dari luar Uganda. Mohammad Ndifuna, pemimpin dari Human Rights Network Uganda (HNRU [jaringan hak asasi manusia Uganda]), termasuk di antaranya. “Kami tahu ada bermacam-macam ancaman yang mengarah pada sektor ini [LSM] oleh karena berbagai alasan,” katanya. HNRU sepertinya adalah salah satu dari 38 LSM itu.

Sebuah RUU yang berisi peraturan yang akan memberikan hukuman yang keras terhadap praktek homoseks dan melarang upaya mempromosikannya, termasuk melarang dukungan dana untuk para homoseks, saat ini sedang menunggu pembahasan di parlemen.

Negara-negara di Afrika terus mendapat tekanan dari beberapa negara tertentu karena sikapnya terhadap praktek homoseks. Media outlet yang bersimpati dengan agenda revolusi seksual terus mengritik dan memberi kesan itu datang dari “masyarakat internasional” dan atas nama “HAM.”

Sementara itu isu homoseks mulai dijadikan sebagai taruhan politik, seperti yang nampak di Zimbabwe.

Presiden Robert Mugabe dari partai Zanu-PF dengan keras menggaris bawahi sikapnya menentang praktek homoseks. Sementara itu sikap lunak ditunjukkan oleh Perdana Menteri Morgan Tsvangirai dari partai MDC. Membanggakan dirinya sebagai seorang “laki-laki berkeluarga” ia mengatakan bahwa ia tidak akan “menghukum, menghakimi, mengutuk, menjelek-jelekkan orang karena pendapat mereka karena penghakiman adalah milik Tuhan yang Mahakuasa.”

Administrasi pemerintahan Inggris dan Amerika saat ini telah secara terang-terangan menyatakan bahwa bantuan luar negeri mereka turut ditentukan sikap penerima bantuan terhadap “hak” pelaku hubungan sesama jenis. Sekalipun reaksi keras datang dari pemimpin-pemimpin Afrika yang melihat sikap tersebut sebagai bentuk neokolonialisme, efeknya terasa menggigit bagi negara-negara yang banyak kali masih bergantung pada 'belas kasihan' Barat. Tak kurang Presiden Malawi telah mengekspresikan keinginannya merubah kebijakan mengenai praktek homoseks, bertolak belakang dari almarhum Presiden Mutharika yang digantikannya.

Di lain pihak, pemerintah Rusia dengan didukung penuh Gereja Orthodoks Rusia menentang praktek homoseks dan telah menetapkan undang-undang melarang promosi hubungan sesama jenis kepada anak-anak.

Politik dan ekonomi seperti dua sisi mata uang, dan keduanya akan mempengaruhi bentuk budaya sebuah masyarakat. LSM adalah organisasi berbasis masyarakat yang bertujuan utama untuk membela kepentingan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Namun organisasi-organisasi ini juga rentan dengan agenda terselubung untuk mempromosikan bentuk budaya yang bertentangan dengan agama dan norma sosial masyarkat. Memerlukan kekritisan dan kehati-hatian dalam melibatkan diri dengan organsisasi tertentu, sambil terus mengupayakan pengembangan kualitas dan pemberdayaan masyarakat. (Reuters/RNW/Telegraph)