Menolak Pancasila, kekritisan mahasiswa di lima universitas kenamaan di Jawa dipertanyakan

(gambar: portibionline)

INDONESIA, Jakarta.

Sebuah laporan yang mengundang kontroversi diungkapkan oleh Ansyaad Mbai, mewakili Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam rapat Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2013 bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2012).

 

Dalam presentasinya Mbai mengatakan 86 % mahasiswa di 5 universitas kenamaan di Pulau Jawa tidak lagi menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, demikian dilaporkan DetikNews.

 

Pada saat berita ini dipublikasikan komentar pada artikel tersebut di DetikNews telah mencapai 253. Berbagai komentar yang dituliskan diantaranya bernada kritik terhadap korupsi dan kemiskinan. Selain itu juga ada pertanyaan tentang kekritisan mahasiswa dan metode penelitian yang digunakan Mbai. J. P. Hutagalung, salah satu komentator pada artikel tersebut, menyangsikan kalau mahasiswa menolak butir-butir luhur Pancasila.

 

Perbincangan tentang Pancasila juga turut mewarnai berbagai media sosial on-line seperti group Suara Rakyat Minahasa. Facebooker Evert Maximillan Pangajouw mem-post kemarin:

 

...Anggaplah Pancasila itu seperti bunyi tulisan...BUANG AIR BESAR/AIR KECIL HARUS DISIRAM. Apakah anda...merasa nyaman kalau toilet yang anda pakai tidak disiram oleh pengguna sebelumnya? Kalau sekarang [P]ancasila tak lagi 'sexy' ..., maka yang salah adalah 'oknum' yang baru saja keluar dari toilet itu, bukan tulisan BUANG AIR BESAR/KECIL HARUS DISIRAM...

 

Logika tersebut menempatkan argumentasi korupsi dan kemiskinan melawan Pancasila pada pemikiran tidak kritis. Tapi jika laporan Mbai itu benar kemungkinan ada faktor-faktor lain di belakang sikap para mahasiswa itu dan perongrong Pancasila lainnya. Apakah termakan indoktrinasi radikalisme, atau menanti pembagian tropi ketika Indonesia dibagi-bagi.

 

Sementara itu, diberitakan bahwa BNPT sedang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyangkut penutupan media-media yang pemberitaannya memicu radikalisme. Pasalnya BNPT tidak mempunyai kewenangan mengenai penutupan itu.

 

Penutupan media radikalisasi tersebut mendapat dukungan Anggota Komisi Hukum DPR Eva Kusuma Sundari. Ia kuatir banyak generasi muda terjerumus aksi terorisme akibat kemasan pemberitaan yang mendukung aksi terorisme.

 

"Iya saya baca, bahwa ada website menurunkan semua argumen menghalalkan melawan negara. Dan itu aneh kalau Kominfonya diam saja. Urusan paha ditutup untuk pornografi, tapi urusan nyawa dibiarkan saja. Jadi memang pemerintah harus memfokuskan pada penindakan di hulu," demikian ungkapnya seperti dikutip KBR68H. Ia menambahkan bahwa penutupan harus dilakukan sesuai aturan. (MP)