Pertahankan budaya dan martabat, negara-negara Afrika menolak intimidasi Barat

Rep Nkeiruka Onyejeocha (foto: nairaland).

NIGERIA, Abuja (MP) -- Dewan Perwakilan Nigeria baru-baru ini dengan suara bulat menerima RUU melarang hubungan sesama jenis, meskipun administrasi pemerintahan Presiden Obama (AS) dan Perdana Menteri David Cameron (Inggris) telah mengancam akan mempertimbangkan penahanan bantuan kepada negara-negara yang gagal mengikuti tren di Barat menyangkut hubungan sejenis.

"'Pernikahan' sejenis adalah asing bagi masyarakat dan budaya kami dan itu tidak boleh samasekali diimpor," kata pemimpin mayoritas di Dewan Mulikat Adeola-Akande, seperti dilansir LSN (10/12).¹ "Praktek ini tidak memiliki tempat dalam agama dan budaya kami, di Nigeria atau di mana saja di Afrika. Ini adalah imoralitas dan penghinaan terhadap budaya kami; kami mengutuknya secara total."

Rep Nkeiruka Onyejeocha, seorang pemimpin perempuan yang lolos dari upaya pembunuhan tahun 2011 lalu,² mengatakan ia berharap suara ini akan mengirim sinyal kuat kepada negara-negara Barat bahwa moral dan nilai-nilai etika Nigeria tidak untuk dijual.

Apa isi RUU ini?

RUU tersebut akan mengatur hukuman penjara 14 tahun lamanya bagi pada siapa saja yang melakukan "pernikahan sesama jenis atau pernikahan sipil" atau membantu dan bersekongkol untuk tindakan itu. Bagi pelaku hubungan sejenis yang mempertunjukkan kemesraan di depan umum dapat dihukum penjara selama sepuluh tahun. RUU ini juga melarang klub dan organisasi pelaku hubungan sejenis.

Ketika RUU ini sedang diperdebatkan di Senat Nigeria tahun lalu, PM Inggris Mr. Cameron mengatakan bahwa menurutnya harus ada "pamrih" dalam pemberian bantuan luar negeri, dan bahwa ia akan mempertimbangkan memotong bantuan bagi negara-negara yang menolak menerima praktek hubungan sejenis. Menyusul kemudian pemerintahan Mr. Obama yang memerintahkan pimpinan organisasi bantuan asing untuk menggunakan sumber daya mereka untuk mempromosikan penerimaan praktek itu di luar negeri.

Perlu pengesahan Presiden

Setelah disahkan DPR, klausul demi klausul dari RUU itu akan dibahas dalam sidang paripurna sebelum pemungutan suara akhir yang akan mengirimkannya kepada Presiden Goodluck Jonathan untuk persetujuan.

Menurut laporan LSN, para aktivis homoseksualisme di AS telah meluncurkan petisi online yang mendesak Presiden Jonathan untuk memveto undang-undang tersebut.

Uganda, Ghana, dan negara-negara Afrika lainnya terus menyuarakan penolakan terhadap intimidasi para homoseksualis dan administrasi pemerintah negara-negara Barat yang membeking mereka untuk memaksakan nilai-nilai yang dianutnya, tidak hanya kepada masyarakat mereka sendiri, tetapi juga kepada negara-negara merdeka.

Masalah hak anak dan perkembangan di Eropa dan Amerika

Di Eropa Barat dan Amerika Utara terlihat peningkatan sikap permisif terhadap berbagai tindakan yang tabu, seperti seks bebas termasuk hubungan sejenis. Hal ini telah mendapat kritik dan protes dari berbagai elemen masyarakatnya yang menentang homoseksualisme, terutama dari kalangan religius dan akademisi.

Prof. Rivers, pengajar Jurisprudens di Fakultas Hukum Universitas Bristol, Inggris, mengatakan: "Pernikahan menegaskan nilai kesetaraan antara pria dan wanita, dan mendorong terciptanya kesejahteraan anak-anak.”(MP)

Sudah merupakan retorika para homoseksualis bahwa hak menikah juga harus diberikan kepada pasangan sejenis, dan bahwa mereka dapat juga membesarkan anak-anak. Akan tetapi, upaya yang tampaknya "didasarkan pada alasan kesetaraan, stabilitas dan kemudahan" ini tidak memperhitungkan anak-anak, dan mereka banyak kali memang tak bisa menyuarakan suara mereka sendiri.

Membela hak anak bukan membela posisi tertentu

Penerimaan praktek yang ditentang oleh Alkitab ini mempunyai implikasi luas terhadap pendidikan anak-anak termasuk hak adopsi anak. Dengan dilegalisasinya 'pernikahan' sesama jenis, maka anak-anak di sekolah-sekolah diajarkan tentang 'normal'-nya praktek ini, dan pasangan sejenis pun dapat mengadopsi anak-anak.

Mgr. André Armand Kardinal Vingt-Trois, Uskup Agung Paris, menyatakan penolakan Gereja Katolik atas rencana pemerintah Perancis, dan menyerukan kepada para peziarah di Kota Lourdes bahwa anak-anak membutuhkan ayah dan ibu untuk membangun identitas mereka.

"Saat kita membela hak anak-anak untuk membangun identitas mereka, itu mengacu pada laki-laki dan perempuan yang melahirkan dan membesarkan mereka," kata Kardinal Vingt-Trois.(MP)

Ungkapan Kardinal Vinght-Trois menunjukkan bahwa debat legalisasi pernikahan sesama jenis tidak mati di argumen kesetaraan, hak asasi perorangan, bahkan pembentukan ide kemasyarakatan secara menyeluruh, namun bahwa ada kepentingan lain yang perlu diperhatikan, dan yang sangat rentan diabaikan dan dikorbankan, yaitu anak-anak.

Anak-anak berhak untuk dibesarkan oleh orangtua biologis mereka, yaitu seorang ayah dan seorang ibu. Dan gereja dan negara wajib menyediakan lingkungan yang aman dan menunjang bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak.

"Ketika kita membela hak anak-anak untuk membangun kepribadian mereka dengan mengacu pada pria dan wanita yang memberi mereka kehidupan, kita tidak membela posisi tertentu," kata Uskup Agung Paris tersebut, "Kita memahami apa yang terlihat lewat praktek dan kebijaksanaan semua orang sejak awal mula dan yang dikonfirmasi oleh para spesialis modern saat ini." []

-------

1 Nigeria to Western nations: We’d sooner refuse aid than legalize same-sex “marriage,” LifeSiteNews (link).

2 Abia State National Assembly member escapes assassination, Nigeria Daily News (link).